Kondisi Bangsa Tak Baik

Parpol Diminta Jangan Pikirkan Jatah Menteri


Selasa, 29 Desember 2015 - 03:36:04 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Jadi dalam kondisi bangsa seperti ini, jangan lagi mem­persoalkan berapa jatah parpol, atau misalnya menteri harus dari kalangan profesional atau parpol? Yang penting bisa be­kerja dan tidak buat kegaduhan, itu menteri yang ideal,” kata Dadang, Senin (28/12).

Dirinya meminta semua pihak untuk bersabar dan mem­be­rikan kesempatan pada Jo­kowi untuk memikirkan pe­rom­bakan kabinet dengan orang-orang yang dipilih olehnya.

Sinyal-sinyal reshuffle ka­binet jilid II semakin kuat, bahkan dikabarkan Partai Ama­nat Nasional (PAN) akan men­dapatkan kursi menteri.

“Jadi saya kira presiden harus diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk merombak kabinet kerja ini, kalau perlu total agar kabinet mampu de­ngan cepat merespon harapan rakyat,’’ ujar dia.

Bahkan partainya Hanura, yang juga partai pendukung pe­merintah tidak mempersoalkan jika PAN mendapatkan jatah kursi menteri. Sebab, reshuffle itu hak prerogratif presiden.

‘’Makanya silahkan saja mau ganti kapan saja, siapa yang nambah, siapa yang berkurang, Hanura akan menerima dengan lapang dada, yang penting pe­merintah menjadi lebih efektif dengan reshuffle ini,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Ma­jelis Syuro PKS, Hidayat Nur­wahid mengingatkan Pre­siden Joko Widodo agar menyusun kabinet ahli atau zaken kabinet. Ka­binet ini disusun ber­da­sar­kan asas profesionalitas bukan transaksional.

“Saya mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi ketika kam­panye Pilpres 2014, akan me­nyusun kabinet berdasarkan ka­binet ahli, bukan transaksional,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (28/12).

Dia menilai, perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Jokowi sangat kental nuansa politisnya karena orang yang diangkat menjadi menteri ada­lah anggota tim sukses ketika Pilpres 2014.

Hidayat berharap kalau Pre­­siden benar ingin me­la­kukan perombakan jilid II, harus melaksanakan komit­mennya yaitu menghadirkan kabinet ahli dan profesional, bukan transaksional.

“Kalau komitmen itu yang dihadirkan maka menteri baru akan lebih baik dari orang yang digantikannya, lebih produktif dan sesuai dengan visi misi pak Jokowi,” ujarnya.

Menurut dia, kalangan pro­fesional bukan berarti harus meninggalkan parpol karena di dalam partai, terdapat juga banyak yang profesional.

Ka­rena itu, dia me­nya­rankan, apabila Jokowi ingin mencari menteri dari kalangan par­pol maka lebih baik me­ngambil yang berlatar belakang pro­fesional.

“Kalau mengambil dari parpol, ambil yang profesional bukan transaksional,” katanya.

Selain itu Hidayat me­ne­gaskan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut dia, PKS tetap meng­hormati pili­han politik partai-partai yang mengubah haluan politiknya menjadi pen­dukung pe­me­rintah.

“PKS sudah menegaskan bahwa kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami meng­­hormati pilihan politik parpol lain dan pilihan politik Pak Jokowi yang ingin me­lakukan perombakan kabinet,” ujarnya. (h/rol)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 11 Mei 2016 - 04:06:44 WIB
    FITRA Terbitkan Rekomendasi

    Tuntut Transparansi Keuangan Parpol

    Tuntut Transparansi Keuangan Parpol JAKARTA, HALUAN — Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) menuntut dilaku­kan­nya transparansi aliran dana dan keuangan partai po­litik. Ini dilakukan agar masyarakat bisa turut me­mantau..
  • Sabtu, 23 April 2016 - 03:59:59 WIB

    Empat, Jumlah Ideal Parpol

    JAKARTA, HALUAN — Ke­tua Forum Ma­syarakat Pe­duli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Sa­lang berpendapat jumlah ideal partai politik di In­do­nesia seharusnya hanya em­pat. Angka itu untuk mem­peroleh sistem .
  • Sabtu, 16 April 2016 - 04:31:16 WIB

    Internal Parpol Butuh Perdebatan Konseptual

    JAKARTA, HALUAN – Sek­jen DPP Partai Golkar Id­rus Marham mengatakan, masa depan partai politik (parpol) di Indonesia, ter­ma­suk Partai Golkar bergantung pada cara dan langkah ketua umum parpol untuk mampu menciptakan .
  • Jumat, 01 April 2016 - 03:57:58 WIB
    Perberat Syarat Calon Independen

    Parpol Manfaatkan Politik Kekuasaan

    JAKARTA, HALUAN — Rencana DPR yang ingin memperberat syarat calon perseorangan atau independen dengan menaikkan persentase dukungan, dinilai sebagai kepanikan partai politik terhadap keberadaan calon independen. Hal ini mem.
  • Kamis, 24 Maret 2016 - 04:02:42 WIB
    Partai Politik Gagal Jalankan Fungsi

    ‘Deparpolisasi Benar-benar Sudah Terjadi’

    JAKARTA, HALUAN — Isu deparpolisasi (pengurangan jumlah partai politik) masih terus berlangsung. Meski beberapa kali dibantah bahwa mimpi buruk bernama deparpolisasi itu belum dan tidak akan terjadi, namun pengamat politik .

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM