Kebijakan Penurunan BBM Menimbulkan Masalah Baru


Senin, 28 Desember 2015 - 03:30:42 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Harga premium turun menjadi Rp7.150 per liter dari sebelumnya Rp7.300 per liter. Sedangkan har­ga solar turun dari Rp6.700 menjadi Rp5.950 per­liter. Pada premium terdapat penurunan harga Rp150, sedangkan pada solar penurunannya Rp750 perliter.

Sebenarnya penurunan harga premium mencapai Rp350 per liter, hanya saja pemerintah membebankan kepada masyarakat pengguna BBM jenis ini pengutan untuk ketahanan energi Rp200 per liter. Sedangkan penurunan harga solar sesungguhnya Rp1.050 per liter, namun karena pemerintah juga membebankan pungu­tan ketahanan energi Rp300 kepada masyarakat pengguna solar, maka penu­runan harga solar yang nyata itu hanya Rp750 per liter.

Menteri ESDM Sudirman Said saat pengumaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015) mengungkapkan ada tiga komponen pemben­tukan harga BBM, yaitu harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price (ICP), kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dan efisiensi mata rantai pasokan yang dikelola PT Pertamina (Persero). Sudirman mengatakan pengutan dana ketahanan energi itu akan digunakan untuk riset-riset sumber energi terbarukan. Dasar hukum pungutan dana ketahanan energi itu menurut Menteri ESDM Sudir­man Said adalah UU No 30  Tahun 2007 Pasal 30.

Hanya saja paket kebijakan penurunan harga premium dan solar kali ini yang satu kesatuan dengan pungutan ketahanan energi yang dikenakan kepada setiap pembeli BBM akan menimbulkan masalah baru. Pakar Hukum Tata Negara Yursil Ihza Mahendra menyatakan pungutan dana ketahanan energi yang akan dikenakan kepada masyarakat pengguna premium dan solar tersebut tidak ada payung hukum atau regulasinya.

Yusril menegaskan bahwa UU No.30 Tentang Energi Pa­sal 30 tidak dapat digunakan sebagai payung hukum pu­ngutan langsung kepada masyarakat untuk kegunaan riset-ri­set ketahanan energi. Pasalnya tidak satu  pasal atau ayat pun pada UU Energi tersebut yang memperbolehkan pu­ngutan langsung kepada masya­rakat pengguna premium dan solar.

Karena itu Yusril mengingatkan pemerintah agar tidak se­enaknya membuat aturan, pelibatan masyarakat terkait pu­ngutan dana ketahanan energi seperti ide Menteri ESDM Su­dir­man Said. Dikatakan Yusril untuk kepentingan pe­nelitian energi baru dan terbarukan, Pasal 30 UU No. 30 Ta­hun 2007 menyebutkan bahwa dana riset itu berasal dari AP­BN, APBD dan dana swasta, yang harus terlebih dahulu di­anggarkan. Tidak ada norma apapun dalam pasal 30 UU Ener­gi tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pe­me­rintah, untuk melakukan pungutan langsung kepada ma­sya­rakat konsumen BBM. Menurut keten­tuannya pungutan ha­ruslah masuk dalam kategori PNBP (Penerimaan Negara Bu­kan Pajak) yang lebih dulu harus ditetapkan dengan Pe­ra­tu­ran Pemerintah (PP). Sedangkan PP itu hingga kini belum per­­nah ada.

Memang ada sesuatu yang aneh terasa pada kebijakan penurunan harga premium dan solar. Dari zaman ke zaman pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebankan rakyat dengan pungutan untuk mengisi pundi-pundi peme­rintah walaupun kali ini dalihnya untuk kepen­tingan penelitian dan pengembangan energi baru dan terba­rukan. Sebe­lum­nya Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, adanya premi untuk Dana Ketahanan Energi sebenarnya meru­pakan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Undang-Undang tersebut meng­haruskan negara memiliki keseimbangan dalam penge­lo­laan energi fosil menuju energi terbarukan. Salah satu caranya harus diwujudkan dengan kebijakan pengalokasian sumber daya, yakni dengan membebankan pungutan untuk Dana Ketahanan Energi kepada masyarakat.

Penurunan harga BBM oleh pemerintah, semestinya men­jadi kado terindah dari pemerintah kepada masyarakat se­iring dengan penyambutan tahun baru 2016. Kado itu akan sangat penting, karena sejalan dengan mulai di­berlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (31 Desem­ber 2015). Meskipun berpotensi menuai masalah seba­gai­ma­na yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra dan ke­bi­jakan ini menurut sejumlah juga sudah sangat ter­lambat, na­mun kita tetap berharap akan membawa dam­pak positif. **



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 06 Oktober 2016 - 02:39:27 WIB

    Kebijakan Perbaikan Gizi Masyarakat

    Kebijakan Perbaikan Gizi Masyarakat Balita (usia 0-59 bulan) merupakan kelompok umur yang rentan terkena masalah gizi, padahal mereka adalah aset bangsa untuk kemajuan di masa datang. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat yang disebab.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM