Jalan Solok-Solsel akan Jadi Jalan Nasional

DPRD Sumbar: Jangan Ada Kendala Pembebasan Lahan


Senin, 28 Desember 2015 - 02:52:26 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Perubahan status pro­vinsi menjadi jalan nasional sebagai bentuk peningkatan peru­ba­han kawasan infras­truktur jalan, sehingga akses lebih mudah ditempuh di­banding­kan kondisi jalan yang biasa­nya dilewati me­nuju Solsel.

“Proses pengalihan sta­tus menjadi jalan nasional, insyaallah terealisasi tahun depan. Sehingga pening­ka­tan jalan menuju Solsel da­pat didanai dengan APBN karena sudah menjadi aset pusat,” ujar Mukhlasin, Ko­or­dinator Dapil 7 DPRD Sumbar, bersama rom­bong­an DPRD Sumbar di­dam­pingi SKPD Pemprov Sum­bar saat reses ke Solsel, saat diwawancarai Haluan.

Terkait peningkatan sta­tus menjadi nasional, ang­gota DPRD Provinsi Sum­bar asal Solsel, Irwan Afri­adi, berharap tidak ada per­masalahan yang terjadi ter­kait ganti rugi lahan dan tanaman pada saat pe­le­bar­an jalan Padang lewat jalur Lubuk Selasih menuju Sol­sel, sebab dapat meng­ham­bat pembangunan yang di­ren­­canakan akan di­reali­sa­sikan pada April 2016 nanti.

Ia menyarankan, Pem­kab Solsel, pemerintah ke­ca­matan dan walinagari ha­rus membantu persoalan tersebut, sehingga tidak menghambat proses pele­baran jalan dari status pro­vinsi menjadi jalan nasional.

“Jangan ada per­ma­salah­an lagi. Pemkab, Ca­mat dan walinagari perlu membantu pembebasan la­han. Saat ini, pembangunan jalan tersebut sedang dalam proses ten­der,” sebut Irwan.

Ia menuturkan, dari data Prasjaltarkin Sumbar, ang­garan dikuncurkan Rp24,8 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015. Solsel sudah berturut-turut mendapatkan anggaran se­besar Rp42,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur Padangaro-Lubuk Malako. Sedangkan rejet pekmen di Lubukmalako juga menelan anggaran Rp.7 miliar.

Sementara itu, lanjut Irwan, pelebaran jalan Sim­pang Padangaro-Lubuk Ga­dang hanya  555 meter de­ngan dana Rp1,5 miliar. Hal akibat terkendala pem­be­basan lahan sehingga pe­le­baran jalan itu di­pin­dah­kan ke Lubuk Malako.

“Meski ruas jalannya sangat parah kerusakannya, namun tidak bisa diperbaiki akibat terkendala pem­be­basan lahan,” sebutnya.

Pada tahun nanti, pe­le­baran jalan Simpang Pa­dan garo-Lubukgadang se­pan­jang 1,5 km dengan dana Rp5 miliar dikebut. Se­men­tara dua jembatan yakni jembatan Sungai ulang dan Batang pulai dari empat jembatan direncanakan di­bangun, juta akan di­reali­sasi­kan. (h/jef)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 08 Oktober 2018 - 19:07:39 WIB

    Tokoh Perantau Ajak Pilih Dua Putra Daerah, DPRD Pasaman: Itu Kurang Etis

    Tokoh Perantau Ajak Pilih Dua Putra Daerah, DPRD Pasaman: Itu Kurang Etis PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--Pernyataan tokoh perantau sekaligus Ketua Harian Perpas Raya se Jabodetabek, Halim Nasution pada sidang paripurna istimewa ke-3 DPRD Kabupaten Pasaman, dalam rangka memperingati hari jadi ke-73 kabu.
  • Senin, 10 September 2018 - 11:21:44 WIB

    Pokir DPRD Sawahlunto Didominasi Dinas PUPR

    Pokir DPRD Sawahlunto Didominasi Dinas PUPR SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM--Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sawahlunto mendominasi program pembangunan yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Sawahlunto, dalam Rancangan APBD Perubaban Kota .
  • Kamis, 09 November 2017 - 13:47:49 WIB

    2018, Gaji Anggota DPRD Solsel Rp32 Juta

    2018, Gaji Anggota DPRD Solsel Rp32 Juta SOLOK SELATAN HARIANHALUAN.COM - Gaji anggota DPRD Solok Selatan (Solsel) pada 2018 naik sebesar Rp19 juta per bulan dari gaji sebelumnya yang hanya Rp13 juta per bulan..
  • Jumat, 07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang di.
  • Jumat, 05 Mei 2017 - 01:40:07 WIB
    TERKAIT LKPJ 2016

    Ini Saran DPRD untuk Walikota

    SOLOK, HALUAN – DPRD Kota Solok menyarankan pada Walikota Solok agar di masa datang membentuk tim khusus dalam menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sehingga tidak banyak terjadi kesalahan dalam penulisan .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM