Irman Hari Ini Berkunjung ke Sumbar

DPD RI Minta Dana Desa Utamakan Aspek Keadilan


Selasa, 22 Desember 2015 - 03:08:44 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPD RI Minta Dana Desa Utamakan Aspek Keadilan

Hal itu disampaikan Ir­man Gusman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2015 di hadapan sekitar seratuS wartawan Parlemen di lobi Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (21/12). Terlihat ha­dir mendampingi Ketua DPD RI dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPD RI Irjen Pol Purn. Prof Dr Farouk Muhammad, Ketua Komite II DPD Pa­r­lin­dungan Purba, anggota DPD dapil DKI Jakarta A.M. Fatwa, Sekjen DPD RI Prof Dr Ir Sudarsono Hardjosukerto, dan sejumlah pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI.

Alokasi dana desa merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana mulai tahun 2015 ini pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke semua desa di seluruh Indonesia. Meskipun realisasi dana desa disambut baik seluruh daerah, namun penya­lurannya pada tahun 2015 ini masih mengalami berbagai masa­lah, kendala, dan kerumitan. Termasuk juga masalah formula pembagian yang  kurang mem­perhatikan aspek keadilan dan pemerataan. Dalam APBN 2016 pemerintah akan meningkatkan alokasi dana desa menjadi Rp.47 triliun, naik dari Rp.20,7 triliun tahun 2015.

Menurut Irman Gusman, dalam pembagian dana desa 2015, DPD banyak menerima masukan dari daerah yang merasa dirugikan dalam alokasi dana desa. Di antaranya dari Komisi I DPRD Sumatera Barat yang menemui Ketua DPD RI pekan lalu. Delegasi DPRD Sumbar tersebut dipimpin Wakil Ketua Arkadius Dt. Intan Bano dan Ketua Komisi I Marlis, dan Ketua DPD RI didampingi Wa­kil Sekretaris Jenderal DPD RI Zul Evi Astar.

Irman mengakui, alokasi da­na desa berdasarkan PP No. 22/2015 memang terlihat tidakl adil.  Formula alokasi menurut PP tersebut, sebanyak 90 persen dari total dana desa dibagi secara rata. Dan hanya 10 persen yang dibagi berdasarkan formulasi jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis kabu­paten/kota.

Utamakan Aspek Keadilan

Berdasarkan masukan yang diterima DPD RI dari sejumlah daerah, formula yang berlaku sekarang menyebabkan alokasi dana desa perprovinsi dan kabu­pa­ten/kota tidak proporsional dan tidak adil. Hal ini akibat adanya perbedaan yang men­colok jumlah dan ukuran desa di berbagai provinsi, di mana pro­vinsi yang lebih besar dengan jumlah penduduk lebih banyak ternyata memiliki jumlah desa yang lebih sedikit.

Akibatnya, dengan formulasi yang berlaku sekarang, Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah lebih luas dan penduduk hampir 50 juta mendapatkan alokasi dana desa yang lebih kecil ke­timbang Provinsi Nangroe Aceh Daru­ssalam yang hanya berpen­duduk 5,1 juta jiwa. Demikian pula, Provinsi Sumatera Barat dengan penduduk 5,6 juta jiwa mendapat alokasi dana desa lebih kecil dibanding Provinsi Beng­kulu yang berpenduduk 2 juta jiwa dan luas wilayah hanya separuhnya.

Melihat kenyataan tersebut, kata Irman, untuk tahun 2016 DPD RI meminta pemerintah mengubah regulasi alokasi dana desa terutama dengan mengu­tamakan aspek keadilan dan pemerataan. Untuk itu, DPD menyarankan, agar formulasi yang ada sekarang dibalik, di mana 90 persen dana desa dibagi/dialokasikan dengan formula yang memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, ting­kat kemiskinan penduduk, dan kesulitan geografis masing-ma­sing desa atau kabupaten kota. Sedangkan 10 persen sisanya dibagi rata untuk semua desa.

Sebagai bahan acuan, menu­rut Irman, pemerintah sebenar­nya dapat menggunakan formula seperti yang digunakan dalam penetapan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan selama ini.

Kunjungan Kerja ke Sumatera Barat

Sementara itu Wakil Sekjen DPD RI Zul Evi Astar menga­takan Ketua DPD RI Irman Gusman yang baru saja kembali dari kunjungan kerja selama dua hari ke Kabupaten Tapanuli Tengah hari Minggu dan Senin kemarin, hari ini hingga Rabu besok akan melakukan kunju­ngan kerja ke Sumatera Barat.

Pada Selasa (23/12) 13.00 WIB di Hotel Bumi Minang (Padang), Irman Gusman mem­buka acara Anugerah Keter­bukaan Informasi. Selanjutnya pukul 15.00 WIB di Jl Purus III (Padang) meninjau rumah baca “Tanah Ombak” asuhan Yusrizal KW. Berikutnya pukul 16.00 WIB di Muara Penjalinan (Pa­dang), melihat Pembangkit Listrik Tenaga Laut Gelombang - Sistem Bandulan (PLYLG-SB).

Setelah itu 20.00 WIB di Hotel Grand Malindo (Buki­tinggi), Irman hadir pada dialog “Masa Depan Muhammadiyah di Sumatera Barat” bersama PWM/PDM/majelis/lembaga. Besok­nya, Rabu (23/12) pukul 10.00 WIB di Guguk Randah (Bukit­tinggi), Irman meresmikan rusu­nawa. (h/adv/rel)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 13 November 2018 - 20:06:39 WIB

    UIN IB Tak Bisa Ikut CPNS dan Passing Grade Dianggap Terlalu Tinggi, DPD Datangi Kemenpan RB

    UIN IB Tak Bisa Ikut CPNS dan Passing Grade Dianggap Terlalu Tinggi, DPD Datangi Kemenpan RB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM--Banyaknya peserta CPNS 2018 tidak lulus ujian PNS 2018 menimbulkan tanda tanya publik terkait Standar Kompetensi Dasar (SKD) yang dinilai terlalu tinggi. Tak hanya itu, adanya masalah beberapa alumn.
  • Ahad, 11 November 2018 - 09:05:01 WIB

    Donny Moenek Dilantik Jadi Sekjen DPD RI

    Donny Moenek Dilantik Jadi Sekjen DPD RI JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik Reydonnyzar Moenek (Donny Moenek) sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI..
  • Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:16:07 WIB

    Rembuk Nasional, DPD RI Berperan Mencegah Pembatalan Perda

    Rembuk Nasional, DPD RI Berperan Mencegah Pembatalan Perda PADANG, HARIANHALUAN.COM--Sebagai perwakilan Daerah di Pusat, DPD RI memiliki komitmen dalam mengadvokasi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) agar berjalan dengan baik sesuai dengan Perundang-undangan yang ber.
  • Rabu, 12 Oktober 2016 - 01:48:46 WIB
    PARIPURNA TETAPKAN MOHAMMAD SALEH GANTIKAN IRMAN

    Ketua MA Belum Mau Lantik Ketua DPD Terpilih

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Mah­ka­mah Agung (MA) Hatta Ali belum mau melantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terpilih Mohammad Saleh sebagai pengganti Irman Gusman. Pada hal pelantikan sudah direnc.
  • Kamis, 29 September 2016 - 02:29:41 WIB

    Hasil Kajian Tim 10 DPD, Irman Gusman Tak Pernah ‘Dagang Pengaruh’

    JAKARTA, HALUAN — Tim 10 bentukan Pimpinan DPD RI terus mencari, menghimpun dan mengkaji data serta informasi terkait keterlibatan Irman Gusman dalam perkara kuota gula impor. Kali ini Tim 10 mengelar rapat dengar pendapat .

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM