Korupsi dalam Konstelasi Hubungan Internasional


Senin, 21 Desember 2015 - 01:51:39 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Korupsi dalam Konstelasi Hubungan Internasional

Kredo agung yang ter­lontar ini meng­­gambarkan penghambaan ter­ha­­dap uang merupakan akar dari segala masalah bangsa. Manusia yang serakah saling berlomba-lomba untuk men­­­­capai kepentingan pri­ba­­dinya, tanpa mem­perdu­li­kan konsekuensi lain yang akan ditimbulkan. Nilai moral sudah dipandang acuh dan hasrat diri untuk memperoleh kepuasan yang tak terbatas ini telah mema­tikan hati dan membutakan pandangan.

Santer terdengar akhir-akhir ini, bahwasanya arus pemberantasan Korupsi akan menemui “batu besar”, yang justru akan meng­ham­bat. KPK sebagai terdepan, diamati akan dilemahkan dari dalam. Skeptisisme seperti ini muncul, mengi­ngat publik khususnya civil society dan beberapa kala­ngan akademisi menilai, pimpinan KPK hasil dari seleksi di DPR, tidak meme­nuhi asa terang untuk pem­berantasan Korupsi di Indo­nesia kedepannya.

Meskipun begitu, penu­lis ingin membeberkan su­dut pandang cerita lain dari Ko­rup­si. Mendudukkan an­ta­ra perihal Korupsi dengan Keilmuan Hubungan Inter­nasional dimaksudkan un­tuk ditemukan semacam resolusi kongkrit. Karena bagaimana pun, seperti yang dipahami, Korupsi secara lingkup areanya, tidak lagi menyerang satu negara, tapi mewabah di hampir seluruh negara dunia, namun, inte­sitasnya saja yang berbeda.

Salah seorang pemikir realis, Thomas Hobbes, me­ni­lai hakikat dasar dari diri ma­nusia salah satunya ada­lah Homo Hominilupus, ma­nu­sia adalah serigala ba­gi ma­nusia lainnya. Se­hing­­ga tidak ada jalan lain, me­ma­kan atau dimakan, me­­nipu atau ditipu, menin­das atau di­tindas. Berangkat da­ri ke­rangka berpikir realis alang­kah mudahnya perti­kai­an dan persoalan sosial itu terjadi, sehingga diper­lu­kan satu otoritas tertinggi yang dinamakan Negara un­tuk mengaturnya (Levia­than).

Nah, dalam keilmuan Hu­bungan Internasional (HI) segala teori, pers­pektif, mau­pun pendekatan mun­cul­ didasarkan atas hakikat atau sifat dasar manusia. Ti­dak ada ban­tahan bah­wasa­nya manusia selalu ingin mencapai ke­pen­tingan pri­ba­dinya, ek­sis, tidak me­nga­la­mi keter­tindasan, inti­mi­dasi, dan tekanan namun da­lam prak­­tek penca­paian­nya di­lakukan dengan jalan dan ca­­ra yang berbeda-beda pu­la. Selagi hal itu, dapat di­be­narkan secara etika dan mo­ral tidak menjadi ma­salah bagaimana ia men­jalan­kan­nya.

Sebagai salah satu disi­plin ilmu, HI merupakan yang paling kompleks. Mu­lai dari Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Buda­ya, bahkan filsafat dibahas didalamnya. Dalam hubu­ngannya dengan persoalan Korupsi, HI sebagai ilmu lintas batas negara, berse­suaian dengan persoalan korupsi yang bukan saja persoalan di satu negara, namun ekskalasinya lebih luas, bahkan mewabah di hampir seluruh negara di dunia, walapun dengan in­ten­sitas yang berbeda, seper­ti disebutkan di awal. Jauh sebelumnya pun persoalan Korupsi juga jadi momok di polis-polis Yunani kuno, dan Imperium Romawi pun harus terguling akibat dari “gila kekuasaan”. Sehingga apabila praktik Korupsi tetap di biarkan justru akan membawa negara menuju jalan kehancuran.

Pertanyaannya sekarang bagaimana kongkritnya HI mengamati persoalan ko­rup­si di berbagai negara? Ada sebuah terobosan ber­sa­ma yang muncul dalam forum internasional PBB, dengan membentuk UN­C­AC (United Nations Con­ven­tion Against Corrup­tion) 2003. Indonesia sela­ku salah satu negara yang telah meratifikasi mau tidak mau harus menyesuaikan dengan Hukum nasional. Isu utama yang diangkat adalah dalam forum UNC­AC, persoalan korupsi di­pan­dang penghambat bagi kemajuan negara berkem­bang, serta dampak lain pelemahan sistem demo­krasi dan supremasi hukum. (UNCAC: foreword). Bebe­rapa presiden negara yang dulunya melakukan korupsi sampai menembus angka yang fantastis, Ferdinan Marcos dari Filipina, M. Seseko dari Zaire, bahkan mantan presiden RI sendiri, Soeharto, juga termasuk dalam lingkaran pemimpin dunia yang korup. Bisa kita lihat paradoks yang muncul, dengan “abuse of power” mereka menari-nari diatas penderitaan rakyat. Oleh karenanya, diharapkan per­soalan korupsi akan men­ja­di fokus perhatian dan tang­gung jawab moral bersama masyarakat dunia untuk mengentaskannya.

Tidak hanya sampai disi­tu, dalam forum regional se­ma­ngat anti korupsi pun te­ngah diperdendangkan, pa­da pertemuan APEC di Bei­jing, China, tahun lalu di usul­kan tentang pemben­tu­kan “The APEC Network of Anti-Corruption Autho­ri­­ties and Law Enforcement Agen­cies (ACT-NET).” Alur in­for­masi dan komuni­ka­si antar negara APEC akan dibuka seluas-luasnya. Apa­lagi de­ngan posisi Indo­ne­­sia, di­lansir dari Trans­pa­ran­­cies Internasional pada ta­­hun 2014 berada di posisi 107 dari 175 negara, maka da­ri itu pemberatasan ko­rup­­si harus semakin masif dan sepenuh hati. Tercatat da­ri data ICW tahun 2014 da­ri 23 koruptor, 5 di­anta­ra­nya me­larikan diri ke luar negeri.

Lebih lanjut, China sela­ku penggagas, meyakini dengan adanya ACT-NET rute pelarian buronan ko­rup­si dapat dipotong. Se­hing­ga persoalan ekstradisi yang kadang mengganjal penangkapan tersangka ko­rup­si dapat teratasi. Indo­nesia sendiri melalui Ke­men­lu mendukung penuh kesepakatan tersebut.

Meskipun begitu, per­soalan korupsi di Indonesia tidak bisa digantungkan hanya pada perjanjian dan konsensus internasional. Di­namika hubungan inter­na­sional yang terkesan di he­gemoni oleh negara-ne­gara besar membuat Hukum yang terbentuk tidak bersifat Uni­versal. Disatu sisi PBB men­dukung terhadap pene­gakan hukum dan HAM, namun terhadap konflik Palestina mereka hanya menutup ma­ta. Pandangan skeptis ini wajar muncul, foreign policy suatu negara sulit untuk mengatakan ti­dak ada kepen­tingan nasio­nal (National Interest) di­baliknya.

John Austin sendiri sela­ku ilmuwan Hukum Inter­nasional, menganggap kepa­tuhan negara atas Hukum Internasional, didasari oleh setidaknya Positive Morality. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu otoritas terting­gi pun yang berhak meng­hukum bila suatu negara tidak menjalankan. Hubu­ngan Internasional sendiri menyepakati bahwa sistem politik Internasional Anar­ki atau tidak ada aktor su­pranasional.

Oleh karenanya, Pe­ngen­­tasan korupsi di Indo­nesia harus benar-benar didasari oleh tanggung ja­wab bersama untuk melihat Indonesia yang berdaulat adil dan makmur, sesuai cita-cita UUD 1945. Pende­katan Intermestik (Inter­national-Domestik) menja­di dasar bagi kita untuk bergerak dalam pengen­tasan korupsi. Persoalan di dunia internasional sejalan dengan apa yang terjadi di ranah domestik negara ter­se­but. Sebaik dan sekuat apapun Hukum Inter­na­sional yang terbentuk bila dari dalam negara itu sendiri, kurang ada pengawasan dan pengentasan korupsi yang terkesan setengah-setengah maka tetap saja tidak akan berhasil. Lembaga dan apa­ratus penegak hukum dalam pengentasan korupsi harus benar-benar independen, bebas dari pengaruh dan kepentingan segelintir yang ingin melanggengkan prak­tek korupsi di Indonesia. Filosofi yang harusnya dipe­gang oleh pemimpin negara ini, ia bukanlah petugas partai, mandat yang menja­dikan ia pemimpin bukan­lah mandat Parpol, tapi mandat Rakyat. Kebijakan dan hukum internasional adalah instrumen peleng­kap, demi penyempurnaan pemberantasan korupsi. Kunci utamanya ada di pemimpin dan seluruh rak­yat Indonesia. (*)

 

NABHAN AIQANI
(Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 03 Mei 2018 - 21:04:45 WIB

    Pers Melawan Korupsi

    Pers Melawan Korupsi PERS, seiring perubahan jaman terus berganti baju. Jika di masa Orba produk pers begitu diawasi ketat, kini sudah tak lagi. Pers memiliki hak merdeka/kebebasan menentukan arah serta jalannya sendiri, tanpa perlu takut akan p.
  • Rabu, 30 November 2016 - 00:57:31 WIB

    Korupsi Bukan Persoalan Gaji

    Usai menyaksikan Deklarasi Anti Gratifikasi de­ngan pemkab dan pemko se Riau awal November lalu, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprap­diono mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi, salah satu.
  • Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:07:32 WIB

    Antara Gaji dan Korupsi

    Antara Gaji dan Korupsi Ketika pembukaan Rakernas 1 Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), anggota DPRD bersorak girang tat­kala dalam sambutannya Presiden Jokowi menyepakati PP yang mengatur perihal tam­bahan dan kenaikan tunjangan a.
  • Rabu, 21 September 2016 - 02:29:18 WIB

    Korupsi, Irman dan Minang

    Korupsi, Irman dan Minang Sabtu (17/9) Ketua DPD RI, Irman Gusman (IG) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). IG tidak ditangkap sendirian karena ada dua orang lain yang diciduk KPK yakni XSS dan MNI. .
  • Senin, 19 September 2016 - 02:40:32 WIB

    Rezim Kuota Impor Rawan Kartel dan Korupsi

    Rezim Kuota Impor Rawan Kartel dan Korupsi Pengendalian impor Komoditas pangan kembali memakan korban, yaitu dugaan keterlibatan ketua DPD RI, Irman Gusman, dalam mempengaruhi penentuan kuota impor gula pada 2016. .

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM