Save Meranti

Pemerintah Diminta Programkan Atasi Bahaya Abrasi


Sabtu, 19 Desember 2015 - 03:04:51 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Sejak dahulu kala, terja­ngan ombak itu, memang mengakibatkan kerusakan daratan di pulau yang masuk sebagai pulau terluar di NKRI itu. Akibat abrasi bibir pantai Utara kedua pulau itu setiap tahunnya berkurang hingga belasan meter. Lautnya menjadi lebih luas, sementara dara­tannya semakin mengecil.

Hingga berita ini ditulis­kan belum ada penanganan secara sistematis dan teren­cana dilakukan pemerintah. Apalagi perhatian dari pe­me­rintah provinsi maupun pemerintah pusat sendiri.

Banyak kerugian harta benda yang dialami masya­rakat pulau tersebut. Mulai dari hilangnya lahan perta­nian, perkebunan, perkam­pungan bahkan tanah wakaf. Semua harta benda masya­rakat itu, tergerus secara perlahan dari tahun ke ta­hun, tanpa bisa dicegah.

“Hal ini menjadi perha­tian kita di lembaga DPRD Kepulauan Meranti. Kita berharap Pemerintah Kabu­paten Kepulauan Meranti mulai tahun 2016 menda­tang, dapat menyusun pro­gram penyelamatan pulau dari bahaya abrasi yang terjadi setiap waktu itu,” ucap Darwin Susandi, ang­gota Komisi B DPRD Kepu­lauan Meranti kepada Halu­an Riau Jumat (18/12).

Abrasi yang terjadi kata Dar­win, senantiasa meru­gi­kan semua pihak. Mulai dari ma­syarakat desa, peme­rin­tahan desa, peme­rinta­han kecamatan, kabupaten dan provinsi serta Negara Ke­satuan Republik Indo­ne­sia. Sebab terjadi pengu­ra­ngan daratan secara terus me­nerus itu tentu akan me­ngu­­rangi luas wilayah NK­RI.

Selain itu, jika Pulau Rangsang nantinya akan lenyap, maka Pulau Tebing­tinggi dan juga pulau-pulau lainnya akan  turut sirna. Keberadaan Pulau Rang­sang  dan Pulau Merbau saat ini menjadi pelindung dari bahaya abrasi bagi beberapa pulau lainnya di Meranti. Untuk itu tidak ada alasan pemerintah lagi untuk tidak mengupayakan penye­lama­tan pulau. “Kami akan men­dukung ke­bijakan tersebut dari per­jua­­ngan politik. Sehingga an­tara pihak ekse­cutiv dan le­gislatif satu bahasa dalam pro­gram pe­nye­lamatan Ke­pu­lauan ­Me­ranti itu,” tutur po­litisi partai berlambang banteng moncong putih itu. (h/jos)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 26 Maret 2016 - 03:56:22 WIB

    Pemerintah Akan Revitalisasi Pelabuhan Penagi

    NATUNA, HALUAN — Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Natuna, Amin mengatakan sebagian fokus pemerintah tahun ini mengarah ke revitalisasi Pelabuhan Pengai, Ranai sehingga pelabu.
  • Jumat, 11 Maret 2016 - 03:45:55 WIB
    Soal Kabut Asap

    4 Perwakilan Gugat Pemerintah

    PEKANBARU, HALUAN — Em­pat orang yang mewakili ke­penting­an hukum masyarakat Riau secara resmi mengajukan gugatan Citizen Law Suit atau gugatan warga negara terkait permasalahan asap, ke Penga­dilan Negeri Pekanbaru, K.
  • Rabu, 17 Februari 2016 - 03:10:24 WIB

    Pemerintah akan Buat Kawasan Tanpa Rokok

    PEKANBARU, HALUAN — Pemerintah Kota Pekanbaru akan membuat ruang khusus bagi para pegawai perokok di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungannya..
  • Selasa, 09 Februari 2016 - 03:26:04 WIB
    Akademisi Natuna

    Nilai Pemerintah Diskriminatif

    NATUNA, HALUAN — Ketua STAI Natuna, Umar Natuna menilai pemerintah pusat perlahan mulai mengeluarkan kebijakan yang terkesan diskriminatif dalam hal alokasi dana ke daerah. Kebijakan semacam itu terlihat pada alokasi DBH Mi.
  • Kamis, 03 September 2015 - 19:19:49 WIB

    Oknum di Pemerintah dan Dewan Diduga Banyak Terlibat

    DUGAAN KORUPSI DANA BANSOS BENGKALIS

    PEKANBARU, HALUAN — Pernyataan me­ngejutkan datang dari kuasa hukum mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah, Saut Maruli Tuan Manik. Menu­rutny.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM