Beban Media di Musim Pilkada


Selasa, 08 Desember 2015 - 03:31:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Beban Media di Musim Pilkada

Di balik itu,  mungkin tak banyak diketahui pub­lik, musim pilkada bagi koran daerah juga meru­pakan hari-hari penuh hujatan, cacian dan bahkan ancaman hukum dan ancaman pisik. Maklum di musim pilkada sensitivitas politik dan emosi para pendukung pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati/ walikota) pada meninggi. 

Misalnya, ketika koran menurunkan sebuah berita atau tulisan tentang satu pasangan calon kepala daerah tertentu dan dianggap menguntungkan pasangan calon tersebut, ada saja lawan politik atau pendukung pasangan lawan menuduh pengelola koran tidak independen, tidak adil, tidak berimbang, berpihak dan sebagainya.

 Dengan sikap seperti itu mereka kemudian mengancam via telepon dan ada yang menulis somasi dan bahkan baru-baru ini ada pihak tertentu yang menulis surat melaporkan sebuah media  di Padang ke Dewan Pers Indonesia. Padahal pemberitaan media berita tersebut tak menyebut, tak menyerang dan tidak menyoal pasangan calon di pihak mereka. Padahal juga, ketika merealise berita tentang kegiatan dan segala macam “ke­hebatan” pasangan calonnya, meski di antara informasinya masih perlu diperdebatkan ke­benarannya, pasangan calon lain cuma berdiam diri.

Sesungguhnya dalam hal be­rita atau tulisan tak menyebut, tak menyerang dan tidak menyoal orang lain, kala itu tidak ada kewajiban wartawan/ koran un­tuk konfirmasi (minta pendapat/tanggapan/ jawaban) dari pihak lain. Meminta pendapat orang lain yang tak ada sangkut pautnya dengan berita tersebut  justru menjadi tidak relevan.

Sikap dan tindakan yang menyoal berita atau tulisan ten­tang pasangan calon kepala dae­rah atau orang lain, dalam sinis­me pers disebut sikap ce­ngeng. Dalam ciloteh Minang dikenal dengan istilah “maunya me­nya­lakan lampu sendiri dan me­madamkan lampu orang lain”. 

Sikap dan tindakan dalam pemberitaan seperti itu amatlah tidak tepat disebut berpihak, tidak adil, tidak independen dan tidak berimbang. Sebab, ke­berimbangan dalam pemberitaan berlaku pada orang yang menjadi objek berita, bukan semua orang di luar objek berita.  Ke­be­rim­bangan dalam pemberitaan bu­kan­lah memenuhi keinginan, ke­hendak dan kemauan orang di luar objek berita.

 Media koran memang sering disebut milik publik. Tapi harap diingat, yang dimaksud milik publik adalah informasi, bukan media itu sendiri. Media atau perusahaan pers itu adalah milik pemegang saham, milik pemodal dan pengusahanya. Negara dan pemerintah memberikan kebe­basan kepada pemilik media untuk memuat atau tidak me­muat satu berita sepanjang tidak melanggar hukum, aturan dan etika pers. Singkat kata pengelola media punya pertimbangan sen­diri untuk menurunkan atau tidak menurunkan sebuah berita apa yang dianggapnya layak.  

Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas lantaran diri atau kelompoknya tidak dieks­pose dan tidak mendapat tempat di sebuah media, lalu menuduh medianya tidak independen, tak adil,  dan tidak berimbang, tuduhan itu sama artinya dengan pemaksaan kehendak. Bahkan sama artinya dengan merampas kebebasan pers itu sendiri.

 Oleh karena itu, pengaduan kepada Dewan Pers tersebut diduga kuat tak akan ditanggapi. Setidaknya, bisa ditanya langsung kepada Bagir Manan, Ketua Dewan Pers Indonesia, yang inshaallah akan datang ke Padang dan berbicara dalam sebuah diskusi di DPRD Sumbar 10 Desember 2015 ini. Sebaliknya, laporan tersebut dapat dituntut media yang bersangkutan sebagai perbuatan pencemaran nama.

Sebetulnya, kalau mau me­lihat secara lebih luas dan lebih jernih, banyak media yang me­nurunkan berita atau tulisan yang berbau propoganda dengan me­manfaatkan informasi publik secara sepihak. Misalnya tentang klaim keberhasilan-keber­ha­silan, yang pada dasarnya dapat dikonfirmasi pada publik atau lem­baga lain. Dan, apabila me­ngandung unsur pembohongan publik, dapat digugat secara class action. Toh, publik diam. Mung­kin karena dianggap maknitude berita dan jangkauan media tersebut tak terlalu luas. Meski demikian, media pers memang sering dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Ren­dahnya sosia­lisasi tentang kebe­basan pers  ( termasuk di antara pengelola media itu sendiri) dan tingginya ambisi dan emosi yang berkem­bang dalam masyarakat membuat media-media profe­sional harus berhati-hati dan selalu waspada terhadap tinda­kan anarkis.

 Orang media pun harus menyadari bahwa dalam waktu dan kesempatan tertentu, teru­tama kala kepentingan ter­sa­lurkan, mereka dianggap pihak tertentu sebagai teman yang baik. Pada waktu dan ke­sempatan yang lain, kala kepentingan dan ke­mauannya  tak lagi tersalurkan, media dianggapnya musuh. Tapi memang, kemampuan me­nyiasati emosi publik merupakan bagian dari seni dan kiat mengelola sebuah media. (*)

 

FACHRUL RASYID



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Agustus 2016 - 03:21:45 WIB

    Banjir, Beban Sebuah Kota

    Pada awal abad ke 21, semua orang tidak ra­gu untuk mengatakan bahwa kota-kota men­jadi tempat yang semakin rentan ter­ha­dap ancaman bencana. Hal ini dapat kita buk­ti­kan sendiri di Kota Padang Tercinta. Sebagai se­b.
  • Rabu, 16 Maret 2016 - 03:11:35 WIB

    Subsidi, Beban atau Kewajiban

    Rencana penguasa mencabut sub­sidi atas bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali menuai pro dan kon­tra. Isu ini seolah menjadi santapan menarik berbagai kalangan setiap kebijakan ini baru pada posisi akan dimunculkan. .

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM