“Negeri Para Pelupa”


Senin, 07 Desember 2015 - 03:17:09 WIB
Reporter : Tim Redaksi
“Negeri Para Pelupa”

Senada dengan apa yang dikatakan penulis Amerika diatas, praktek perpolitikan di Indonesia nampaknya telah sampai kepada situasi kronnis, sehingga akan sulit untuk diperbaiki. Hal ini disebabkan praktek per­politikan yang dibangun hanya mementingkan ke­pen­tingan kelompok, golo­ngan dan penguasa semata. Sementara kepentingan rak­­­­yat selalu diletakkan da­lam posisi minoritas.

Akibatnya sulit dite­mukan seorang politikus yang mau berfikir untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk menemukan seorang politikus yang mau mengor­bankan harga diri untuk partai politik teramat mu­dah ditemukan. Hal ini tentu meng­­gam­bar­kan be­­ta­­pa bu­ruk­nya sis­tem per­po­­litikan yang dibangun di negeri ini.

Kemudian Kon­flik ke­pen­­tingan selalu menghiasi se­tiap detik pemberitaan media, namun hal yang dipertontonkan merupakan penyakit politik yang terus menciderai rasa keadilan masyarakat. Akibatnya ting­kat kepercayaan publik ter­ha­dap para pelaku politik semakin memburuk.

Seperti halnya kasus yang menjadi sorotan media saat ini, yaitu kasus penca­tutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk me­min­ta saham kepada PT Freeport Indonesia. Terlihat jelas dalam kasus ini bahwa kepentingan politik lebih diutamakan, dan menge­sampingkan kebenaran.

Dalam persidangan si­kap Majelis Kehormatan Dewan terkesan main-main dan mencurigakan. Glogat yang dipertujukkan hanya memberikan efek buruk terhadap kepercayaan pu­blik. MKD terlihat bukan ingin menegakkan ko­te etik, namun yang diperl­ihat­kan adalah kecendrungan untuk menyelamatkan Setya No­van­to dari tuduhan.

Hal ini terlihat jelas ketika sidang Pengujian Kesaksian sang pelapor, yaitu Sudirman Said. Terli­hat jelas dalam per­sidangan MKD terus menyalahkan pelapor atas laporan yang disampaikannya. Bukannya berusaha menemukan titik terang atas kasus pelang­garan kode etik yang dila­kukan Ketua DPR, tetapi mereka malah sibuk men­cari celah untuk menya­lahkan sang menteri.

Berdiri ditengah

Harusnya MKD mele­paskan segala belunggu politik disaat melakukan sebuah peradilan. Sebab seorang hakim harus selalu berdiri ditengah dan tidak boleh terpengaruh oleh pi­hak manapun, apa lagi sam­pai memihak ke salah satu pihak.

Seorang hakim bila telah memakai jubah kebesaran harus mampu berdiri di kaki sendiri dan melangkah berdasarkan kebenaran, bu­kan malah menunjukan ke­cen­drungan untuk membela pihak tertentu. Dalam se­buah persidangan, hakim bebas dari interfensi pihak manapun, patuh terhadap undang-undang serta men­junjung tinggi keadilan.

Namun apa yang terlihat dalam peradilan kode etik dalam perkara yang dila­kukan oleh Setya Novanto sungguh menciderai mar­wah sebuah peradilan yang bertujuan untuk mencari keadilan. Independensi se­orang hakim sungguh diper­tanyakan. Sebab para yang mulia hakim MKD tidak sama sekali mem­perli­hat­kan wibawa seorang hakim.

Mereka seakan lupa me­le­pas­kan kepentingan poli­tik saat menjadi seorang hakim. Sangat jelas sekali, ada upaya untuk mem­beri­kan perlindungan terhadap san pemeran utama pelang­gar kode etik. Tak hanya itu, dalam peradilan ini sering terlihat pemandangan yang tidak biasa terjadi, bahkan tidak pernah terjadi dalam sebuah peradilan. Yaitu berupa interuksi berke­panjangan yang dilakukan sesama hakim.

Hal ini sontak membuat pengamat hukum tertawa dan merasa malu akibat tingkah aneh para yang mu­lia hakim MKD tersebut. Pengamat beranggapan bah­wa apa yang terjadi di sidang MKD merupaka peradilan “Icak-Icak” yang dilakukan oleh orang-orang yang me­nga­ku mengerti dan mema­hami hukum.

Rasa kekeluargaan

Dalam sebuah orga­nisa­si selalu ditanamkan rasa kekeluargaan antar sesama anggota. Saling bahu mem­bahu dalam menghadapi rintangan untuk men­capai tujuan bersama yang di cita-citakan. Namun terkadang rasa kekeluargaan itu sering menga­niaya kelompok lain yang butuh perlin­dungan. Se­per­ti­nya ra­sa keke­-luar­­gaan itulah yang dita­nam­­kan oleh par­tai po­litik terhadap selu­ruh kadernya. Sebab para kader selalu memberikan pembelaan bahkan beru­paya menye­lamatkan salah satu anggota mereka bila terjerat hukum. Tak jarang cara-cara yang dilakukan menciderai rasa keadilan yang telah menjadi kese­pakatan bersama.

Bahkan rasa keke­luar­gaan itu juga dibawa oleh MKD yang seharusnya ber­sikap netral dan tidak te­rikat kepentingan dalam kasus yang tengah di­adili. Mereka de­ngan santainya memper­ton­tonkan sebuah drama pe­nye­lamatan yang dramatis kepada publik.

Bukan hanya itu, setiap upaya yang dilakukan MKD untuk menyelamatkan salah satu anggotanya tersebut seakan mempertontonkan sebuah penghianatan ter­hadap kepercayaan Publik. Suara-suara rakyat di­abai­kan, keadilan dicampakkan, yang penting keluarga sela­mat. Sikap-sikap seperti inilah yang akan membawa bangsa ini kedalam jurang kehancuran.

Bukan hanya itu, bila sistem perpolitikan yang dibangun terus mengu­ta­makan suara-suara kepen­tingan kelompok hanya akan membawa Indonesia menjadi sebuah negara de­ngan tingkat kemiskinan tertinggi. Sebab tidak akan pernah terwujud sebuah kesejahteraan rakyat bila para wakil yang dipilih terus berkhianat.

Teramat sulit mencari seorang politikus yang mam­­pu memberikan efek baik terhadap kehidupan bangsa. Politikus yang ba­nyak ditemukan hanya para pelupa, sehingga lupa apa tugas yang harus mereka lakukan. Janji-janji mulia terus dikhianati, masyarakat terus dikorbankan demi untuk memuaskan nafsu konsumtif yang tidak dapat lagi terbendung.

Memang negeri ini ba­nyak melahirkan para pelu­pa setiap eranya. Kemudian para pelupa tersebut selalu berambisi untuk menjadi seorang pejabat negara yang akan mewakili suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Anehnya para pelupa tersebut seakan sela­lu mendapat sebuah kebe­run­tungan, karena ke­ingi­nannya menjadi seorang pejabat terpenuhi.

Kita harus prihatin ter­ha­dap kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini, karena perpolitikan di bangsa ini banyak melahirkan pelupa dan penghianat. Sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sela­ma ini menjadi cita-cita yang ingi dicapai bangsa Indo­nesia semakin jauh untuk terwujud. (*)

 

ANTONI PUTRA
(Mahasiswa Fakultas Hukum/Aktifis UKM-Pengenalan Hukum dan Politik)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM