Revitalisasi Hukum di Sektor Agraris Kita


Sabtu, 05 Desember 2015 - 03:47:19 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Revitalisasi Hukum di Sektor Agraris Kita

Indonesia me­ru­pakan salah satu negara agraris yang ada di dunia. Se­bagian profesi masya­rakat di negara ini adalah di sektor pertanian. Namun Indonesia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pa­ngan di dalam negeri. Jum­lah penduduk Indonesia yang besar dan permintaan yang tinggi telah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah serta memaksa pemerintah untuk mengim­por hasil pertanian dari negara lain untuk meme­nu­hi kebutuhan dalam nege­ri.

Seiring dengan ber­kem­bang­nya perekonomian glo­bal, tantangan perekono­mian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagai­mana subjek dari pereko­nomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejah­tera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sa­ngat besar yang tersebar dari Merauke sampai Sabang , dari Miangas sampai pulau Rote. Tern ekonomi global yang lebih mendorong per­tum­buhan di sektor Industri manufaktur telah  menga­kibatkan terkikisnya pera­nan penting pertanian da­lam sektor perekonomian nasional.

Sesuai dengan permasa­la­han aktual yang kita hada­pi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pa­ngan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mung­kin saja akan semakin ber­gan­tung dengan impor pa­ngan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi al­ter­natif solusi untuk meme­nuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk perta­nian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati ba­gai­mana arah ke depan struk­­tur perekonomian In­do­­nesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.

Untuk menjawab dan menjaga eksistensi sektor pertanian di Indonesia, ma­ka kita perlu melakukan langkah – langkah strategis dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mem­bangkitkan lagi geliat bu­daya bercocok tanam. Salah satu isu penting yang perlu kita lakukan adalah men­ciptakan payung hukum bagi petani – petani dan produk pertanian lokal.

Revitalisasi hukum di sek­tor pertanian dalam arti luas dilakukan untuk men­du­­kung pencapaian sasaran pen­ciptaan lapangan kerja, te­rutama di pedesaan, dan me­ngentas masyarakat mis­kin, serta mendukung per­tum­­buhan ekonomi. Revita­li­­sasi pertanian mengan­dung arti sebagai kesadaran un­­tuk menempatkan kem­ba­­li arti penting sektor perta­ni­an secara proporsional dan kontekstual. Dalam arti me­­nyegarkan kembali vita­li­­­tas, memberdayakan ke­mam­­­puan dan mening­kat­kan ki­ner­ja pertanian dalam pem­­bangunan dengan tanpa me­­ngabaikan sektor lain­nya.

Salah satu masalah yang sering kita temukan adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Se­per­ti kawasan perumahan dan industri. Meskipun In­do­nesia memiliki UU No. 41 Tahun 2009 tentang Per­lin­dungan Lahan Perta­nian Berkelanjutan, alih fungsi lahan tetap tidak bisa diatasi. Lahan pertanian milik rak­yat terancam hilang.

Hal ini disebabkan oleh desakan ekonomi yang me­mak­­sa petani menjual ta­nah­nya, Beberapa masya­rakat di daerah lebih suka meng­gunakan lahan per­tanian untuk proyek peru­ma­han, dan tanaman jenis ter­ten­tu lebih mengun­tung­kan dari­pa­da tanaman padi atau tanaman pangan lain­nya.

Selain itu sektor perta­nian juga menghadapi ber­ba­gai perubahan sebagai akibat dari  globalisasi yaitu : pertama, semakin terbu­ka­nya pasar dan mening­kat­nya persaingan. Kedua, me­n­ing­katnya tuntutan

kebijakan pertanian yang berlandaskan meka­nis­me pasar (marketoriented policy) dan ketiga, semakin berperannya selera konsu­men (demanddriven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila ber­hasil menangani ken­dala-kendala yang meliputi : produktivitas, efisiensi usa­ha, konversi lahan perta­nian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian.

Revolusi Mental Pertanian Ala Jokowi-JK

Presiden jokowi pernah menyakatan dalam janji kampanye-nya akan mene­kankan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerak­yatan. Hal ini diyakini mam­­pu membawa perta­nian Indonesia ke arah pe­ning­katan daya saing dan ke­se­jahteraan petani. Presiden jokowi secara tegas menye­butkan peningkatan kapa­sitas petani, daulat benih petani, dan pengembangan bank khusus petani, serta koperasi dan UMKM.

Mengacu pada janji kam­pa­nye Presiden jokowi tahun lalu, dan di tunjuknya  Andi Amran Sulaiman seba­gai  Menteri Pertanian di Kabinet Kerja, ada beberapa kebijakan yang patut di apresiasi karna  mampu merefleksikan janji kam­panye Jokowi. Dimana Men­tan mampu mengatasi ancaman puso sejak oktober 2014 hingga september 2015 sebesar 114.707 ha dan telah disiapkan bantuan benih dan pupuk 105 ribu ha sebagai kompensasi bagi petani terkena puso. Hasil­nya, selama setahun kinerja Mentan Andi Amran ulai­man, Indonesia tidak me­nim­por beras. Selain itu Mentan juga mendis­tri­busi­kan  21.953 unit pompa air, rehabilitasi irigasi tarsier, dan memberikan asuransi usaha tani 1,0 juta ha. ( liputan6.com, 21 Novem­ber 2015).

Meskipun pada akhir­nya keluar keputusan peme­rintah untuk mengimpor 1 juta ton beras dari Vietnam pada akhir tahun ini. Namun impor beras Indonesia mam­pu di imbangi dengan mengekspor 134 ton  beras organik ke Italia.

‘’ekspor beras organik sudah 134 ton bebarapa hari lalu, tapi itu baru pema­na­san. Kita berdoa mudah-mudahan produksi tahun depan lebih baik.’’ Kata Amran.

Nilai devisa yang mam­pu dihemat dari pengen­da­lian impor dan peningkatan ekspor pangan sejak januari hingga agustus 2015 senilai USD 4,03 miliar atau setara Rp. 52 triliun (bila kurs Rp13.000/USD). Hal ini telah membawa berdampak pada harga yang dinikmati petani dari Rp 1,500/kg menjadi Rp 3.200/kg atau setara dengan Rp. 34,0 tri­liun. ( liputan6.com, 21 November 2015).

Demikian pula tidak adanya kegiatan impor be­ras telah meningkatkan har­ga gabah petani lokal se­hing­ga petani menikmati sur­plus Rp. 43,3 triliun dan secara keseluruhan kebija­kan tersebut berkontribusi terhadap perekonomian nasional Rp. 215 triliun yang dinikmati petani dan pelaku usaha Penguatan Aturan

Pada saat Musyawarah Ren­cana Pembangunan Per­­­ta­nian Nasional (Mus­ren­bangtanas) 2015 yang di selenggarakan Kementerian Pertanian, awal Juni 2015. Kementerian Pertanian Te­ngah menyiapkan tujuh pe­ra­tu­ran baru terkait pe­ngem­bangan pertanian dan penguatan daya tahan pa­ngan nasional.

Tujuh peraturan tersebut  berupa regulasi di bidang lahan untuk mempercepat Perda di daerah sesuai de­ngan  UU NO 41 TAHUN 2009. Regulasi ini berupa perbaikan subsidi pupuk dan benih, serta regulasi pembiayan pertanian de­ngan mempermudah proses dan persyaratan akses pada kredit perbankan.

Selain itu aturan lain juga me­nyinggung persoalan per­­lin­dungan petani dengan im­plemetasi UU NO 19 TA­HUN 2013, berupa pe­nga­nekaragaman pangan dan gizi, ekspor dan impor per­tanian, serta kemudahan in­vestasi di sektor perta­nian.

Ketujuh peraturan terse­but nantinya akan selaras  dengan rencana strategis (Rasentra) selama empat tahun kedepan dalam upaya pencapaian kedaulatan pa­ngan berbagai komoditi strategis seperti : padi, ja­gung, kedelai dan daging sapi serta gula.

Beragam kebijakan yang dikeluarkan tersebut tujuan­nya jelas, namun ada bebe­rapa hal yang harus di perha­tikan oleh Kementerian Pertanian sebagai wakil pemerintah di sektor perta­nian yakni mengenai lara­ngan konvensi lahan per­tanian tampaknya agak sulit terealisasikan. Lahan perta­nian tetap saja berubah jadi kompleks perumahan atau gedung perkantoran.

Mengacu pada PP. No. 1 Ta­hun 2011 tentang Alih Fung­si Lahan Per­tanian Pa­ngan Ber­­kelanjutan telah me­­nyatakan lahan per­tanian pa­ngan ber­kelanjutan se­ba­­­gai kawasan stra­­tegis nasio­nal. Na­mun dalam im­­ple­men­­ta­si­nya­ kebijakan ter­se­but tidak be­r­jalan lan­taran ti­dak se­mua daerah me­­­mi­li­ki atu­ran tentang tata ru­ang.

Berdasarkan pada hal tersebut maka pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu ‘me­nga­man­kan’ lahan sebagai areal pertanian. Dimana pada daerah yang telah memiliki dan mengatur peruntukan ruang-nya ataupun pada daerah yang baru mengatur Rancangan Tata Ruang Wi­la­yah (RTRW) perlu me­nye­diakan peruntukkan se­ca­ra khusus lahan untuk

Menurut profesor yang pernah menuliskan disertasi berjudul “Agrarian Law, Land Tenure and Subsis­tence in Java: Case Study of Villages of Sukoharjo and Medayu” yang diper­tahan­kan di University of Wa­shington ini mengatakan pendekatan yang dilakukan tidak harus selalu dengan pendekatan legal-formal. Karena, pendekatan legal-formal harus diikuti dengan kemampuan menegakkan peraturan dan perangkat kebijakan ekonomi yang memadai.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pengalihan aset tanah ke­pada keluarga tani seluas minimum 400-800 m2. Dam­paknya pada nutrisi dan pendapatan keluarga dari jaminan 400-800 m2 akan besar. Untuk mencapai reforma agraria maka rakyat harus memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya hal ini dapat di mulai dari re­dis­tribusi tanah pertanian un­tuk petani. Karena, dengan redistribusi tanah dapat meningkatkan produksi pa­ngan dan pemberdayaan petani. Berikutnya reforma agraria yang dapat dila­kukan dengan adanya hak akses rakyat terhadap pa­ngan, penggunaan sumber daya alam secara ber­kelan­jutan, dan pembatasan pe­nguasaan pangan oleh kor­porasi. Hal  lainnya adalah pelarangan penguasaan pa­ngan sebagai senjata dan memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk merumuskan kebijakan per­ta­nian itu sendiri.

Perjalanan bangsa kita telah membuktikan, mulai zaman kerajaan, zaman pen­jajahan, hingga zaman se­maju ini, sektor agraris merupakan keunggulan bang­sa kita. Sektor inilah yang memikat penjajah ke­ti­­k­a mereka mencari rem­pah-rempah untuk selan­jut­nya merambah hal-hal lain yang secara ekonomis men­guntungkan bagi penja­jah.

Bangsa Indonesia  harus mampu menjaga  potensi yang ada dan berusaha agar produktifitas sektor ini se­ma­kin tinggi dan secara pere­konomian makin ber­nilai. Sektor agraris harus memiliki nilai penting bagi bangsa. Sektor ini  butuh perhatian dan kebijakaan untuk kemudahan rakyat. Banyak problem  yang harus dipahami dan didalami, agar ke depan sektor agraris menjadi sektor unggulan bukan hanya bagi masya­rakat Indonesia tetapi juga ba­gi dunia. Karena bukan tidak mungkin sektor agra­ris bisa lebih mahal dari­pa­da emas, karena pangan adalah kebutuhan utama  manusia.

Ketika ada semangat re­vitalisasi maka harus ada re­gulasi yang menjadi pa­yung hukum bagi berbagai pro­gram sejalan dengan ber­tam­bahnya anggaran. Seba­gai pah­lawan pangan, petani ha­rus jadi profesi berrmar­ta­bat dan memiliki daya mi­nat.

Strategi ini harus diba­rengi dengan political ac­tion dengan penyiapan regu­lasi yang memadai dan data yang valid. Serta imple­mentasi ini perlu di­terapkan secara ber­tahap de­ngan me­mi­liki batasan waktu de­mi ter-ca­pai­nya men­cip­­ta­kan ke­ta­ha­nan pa­ngan na­sional dan me­nguatkan iden­titas Indonesia se­bagai ne­ga­ra Agra­ris. ***

 

AGUNG HERMANSYAH
(Anggota Gema Justicia FH-UA,Member HukumOnline.com dan Mahasiswa FH-UA)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:11:45 WIB

    Revitalisasi Kebun Binatang

    Kebun Binatang Bukittinggi adalah satu-sa­tunya kebun binatang yang terdapat di Sumatera Barat. Kebun binatang yang berada di pusat kota ini menjadi kebanggaan warga kota. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Kota Bukittinggi j.
  • Jumat, 02 September 2016 - 03:05:19 WIB

    Revitalisasi Peternakan Rakyat

    Revitalisasi Peternakan Rakyat Kita tahu bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kebutuhan masyarakat di bidang pangan pun akan meningkat. Komoditas pangan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kehidu.
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 04:33:50 WIB

    Merevitalisasi Tribrata-Polri

    Merevitalisasi Tribrata-Polri Syahdan, surat pencalonan Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu lalu (15/6). Meskipun Rapat Paripurna DPR belum dilaksanakan guna membacakan surat tersebut, jalan .

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM