308 Tim Pemantau Kemendagri Terjun di Pilkada


Sabtu, 05 Desember 2015 - 03:45:42 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Lebih jauh nantinya tim pemantau tersebut akan bertugas melakukan peman­tauan secara menyeluruh guna mengantisipasi kera­wanan konflik pada Pilkada serentak.

“Ini kan fungsi peme­rintah, ada fasilitasi. Bagai­mana kesiapan anggaran, bagaimana gap antara DP4, DPT, bagaimana support distribusi logistik, bagai­mana netralitas PNS. Kami punya kepentingan melaku­kan pemantauan itu untuk proses tindak lanjut,” papar Yuswandi, pada acara pem­be­kalan kepada seluruh anggota Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Seren­tak Tahun 2015 yang diikuti oleh 269 daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).

Tim pemantau nantinya akan memberikan laporan te­muan penyelenggaraan pil­kada di masing-masing da­erah melalui Desk Pilka­da Kemendagri. Sebanyak 308 tim pemantau ini akan be­kerja pada H-1, H dan H+1 hari pemungutan sua­ra.

“Tentu hasil peman­tau­an ini juga bisa kita peroleh dengan mengkajinya untuk ke depannya kekurangan-kekurangan yang kita pero­leh dari sisi pemerintah bisa kita perbaiki,” terangnya.

Anggaran Pilkada

Terkait belum cairnya ang­ga­ran Pilkada di bebera­pa­ daerah, Kemendagri hal ini akan diselesaikan sebe­lum pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Da­erah yang mengalami ken­dala pencairan adalah Pema­tang Siantar, Oku Timur, Natuna, Tanjung Jabu Barat, dan Kuantan Singingi. Batas maksimal pencairan angga­ran 5 Desember 2015.

Sekjen Kementerian Da­lam Negeri Yuswandi Tu­meng­gung menuturkan, pe­me­rintah berkewajiban mem­fasilitasi penyediaan dan pencairan anggaran. Karena itu dia berjanji men­dorong penyelesaian pen­cai­ran anggaran untuk kebu­tuhan pilkada.

“Mendagri juga koor­di­nasi dengan Bawaslu dan KPU terkait anggaran, kita selesaikan sebelum Hari H tentunya, Dirjen keuangan daerah juga konsen ke ang­garan,” ujar Yuswandi.

Tidak hanya pencairan anggaran, Kemendagri juga meminta pemerintah da­erah mengambil peran lebih besar. Mulai dari membantu proses distribusi logistik hingga pengawasan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS).

Dia menjelaskan, distri­busi logistik memang men­jadi tanggung jawab penye­lenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Namun pemda perlu memberi dukungan terutama daerah yang ter­pen­cil dan sulit dijangkau.

“Pemda ini kan dalam perundangan ada kaitannya dengan surat suara, terkait dengan penyediaan angga­ran juga, terus sukses dalam distribusi logistik. Pemda juga punya kewajiban men­jaga netralitas ASN, kita juga pantau kaitannya ketertiban di daerah,” katanya. (h/mdk)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM