Rabu 9 Desember Mencoblos

Rangkul Semua, Ayo ke TPS!


Sabtu, 05 Desember 2015 - 01:20:44 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Rangkul Semua, Ayo ke TPS!

Namun pe­nga­la­man Pilka­da se­belumnya, tingkat par­ti­si­pasi pe­mi­lih di Sumbar tidak menca­pai­ target dan bahkan terus me­ngalami penurunan. Ber­­­­­da­­sarkan data Pilgub ta­hun 2005, misalnya, tingkat par­tisipasi pemilih cuma 64,3 persen. Lima tahun kemudian pada Pilgub ta­hun 2010, malah turun lagi menjadi 63,362 persen. Dan, yang menjadi catatan paling suram dari pesta demokrasi di Sumbar de­ngan tingkat partisipasi pemilih paling rendah ada­lah pada Pilkada Kota Pa­dang. Pada putaran pertama hanya mencapai 57,73 per­sen dan di putaran kedua tahun 2014 malah cuma 53,6 persen.

Lalu, bagaimana dengan Pilkada serentak 9 Desem­ber lusa? Banyak pihak mengaku, banyak upaya  telah dilakukan.

Ketua Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) Sum­bar Am­nasmen menga­ta­kan, KPU RI menargetkan partisipasi pemilih 77,5 per­­sen. Hal ini adalah satu tan­tangan yang di­be­­rikan oleh KPU­ RI. Na­mun­ de­mikian, pi­­hak­nya akan be­­ru­saha se­­mak­­­simal mung­­­kin untuk men­­capai target tersebut.

Jika diban­dingkan dengan pilpres sebe­lum­­­­nya di Sum­bar, hal ini ten­tunya sangat sulit bagi KPU Sumbar. Namun pi­haknya tetap beru­paya yang per­tama dengan langkah mem­bersihkan da­hu­lu DPT, “Ki­ta benar-benar harus memilahkan mana warga yang benar-benar mempu­nyai hak pilih di sini, kalau orangnya me­rantau tapi punya hak pilih di sini mere­ka harus mengu­rus surat pindah memilih dulu,” ungkapnya.

Kemudian KPU juga merubah strategi sosialisasi, su­paya ada inklusisme kare­na pilkada ini tidak hanya milik KPU. Tapi juga men­jadi tanggungjawab dan mi­lik masyarakat, dan semua pemangku kepentingan baik itu pemilih, pasangan calon, partai politik termasuk juga masyarakat rantau yang tidak memilih di Sumbar.

“Kita juga sudah koor­di­nasi dengan masyarakat ran­tau, untuk bisa mendorong sanak saudaranya di kam­pung agar ramai-ramai da­tang ke TPS un­tuk menggu­na­kan hak pilihnya. Yang paling pen­ting adalah ma­sya­ra­kat meng­gu­na­kan hak pi­lih­nya, soal siapa yang akan dipi­lih itu biarlah men­jadi hak po­li­tik warga,” je­las­nya.

Pihaknya, ju­ga mendorong KPPS untuk me­ngajak ma­sya­ra­kat lebih pro ak­tif datang ke TPS, dan KPU juga beru­sa­ha ba­­gai­mana merubah pa­ra­­dig­ma dan pemikiran ma­sya­rakat bahwa pemilihan kepala daerah ini tidak hanya se­mata-mata gawenya penye­lenggara (KPU) saja. Na­mun juga gawenya LSM, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, dan parpol.

Tidak hanya itu, ber­bagai cara dilakukan oleh KPU agar masyarakat me­lek dan peduli terhadap pilkada Sumbar, khususnya dengan pemilih pemula. Ia mengatakan, juga mela­ku­kan kerjasama dengan per­guruan tinggi dan sekolah yang ada untuk menso­sia­lisasikan pada pemilih pe­mula seberapa pentingnya menggunakan hak pilih un­tuk menentukan masa de­pan Sumbar ke depannya.

“Kami juga telah mem­perkuat komitmen dan hu­bu­ngan dengan berbagai element tersebut, dan juga bekerjasama dengan media yang ada di Sumbar untuk mensosialisasikan bagai­mana supaya semarak pilka­da di Sumbar ini benar-benar tercapai sesuai de­ngan yang diharapkan,” ujarnya.

Tentang kesiapan Surat Suara diklaim KPU Sumbar sudah selesai 100 persen. Sudah didistribusikan ke kabupaten kota, bahkan hingga ke PPK. Sekarang sedang jalan pendistribusian ke PPS, dan mulai 6 Desem­ber didistribusikan ke 11.­121 KPPS di Sumbar. Surat suara yang dicetak sebanyak DPT ditambah 2,5 persen per TPS, yakni 3.582.418. Jumlah DPT tambahan se­ka­rang lebih kurang 7.000 pemilih.

Untuk Bimtek, diakui­nya juga sudah hampir sele­sai. Tinggal penyelenggara tingkat KPPS yang belum seluruhnya. Bimtek KPPS diagendakan selesai paling lambat 5 Desember, sebab 6-9 Desember sudah masa­nya untuk pendistribusian logistik ke KPPS.

Sulit Capai Target

Pengamat politik dari Uni­versitas Andalas (Unand) Asrinaldi menga­ta­kan, gambaran kampanye yang dilakukan pasangan calon tidak begitu semarak, dan mungkin ini memang terkendala oleh aspek atu­ran yang dibuat oleh KPU. Artinya, kam­pa­nye yang dibuat itu biasa-biasa saja.

“Barangkali kalau di ka­wa­san perkotaan me­­mang ada nam­­pak sua­sa­nanya dan orang tau kalau akan ada pil­ka­da. Ta­pi kalau di desa atau daerah pi­ngiran yang su­­litnya infor­ma­si, maka me­re­ka tidak ber­fikir kalau saat event pilkada,” ungkapnya.

Terkait tar­get partisipasi pemilih yang cukup tinggi ditetapkan oleh KPU RI menurutnya, berkaca dari dua pilkada sebelumnya 2005 dan 2010 rata-rata 63 persen, dan ri rata-rata ini menurutnya akan sulit bagi KPU, dengan suasana pil­kada seperti ini mencapai 77,5 persen. Me­nu­rutnya, kalau sebuah tar­get wajar saja bagi KPU menargetkan tinggi, tapi persoalannya terlalu sulit un­tuk mencapai angkat ter­se­but, namun demikian bu­kan berarti tidak mungkin target terse­but dicapai oleh Sumbar.

Menurutnya, faktor-fak­tor yang mempengaruhi ren­dahnya partisipasi pe­milih diantaranya, yang pertama daya tarik pilkada itu sendiri baik dari segi partai pengusung paslon, dan sama diketahui kedua paslon adalah orang yang sudah mempunyai rekam jejak dalam memimpin. Ma­sya­rakat tentunya sudah mengetahui track record masing-masingnya, semen­tara harapan masyarakat berkeinginan untuk mengu­bah Sumbar dengan pim­pi­nan yang alternatif tapi fak­tanya hal itu tidak mun­cul.

“Barangkali, itu bisa menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi pe­mi­lih. Yang kedua terkait de­ngan suasana kampanye itu sendiri, orang akan me­mutuskan untuk datang ke TPS atau tidak itu dari serapan informasi yang ia dapatkan, dan cara men­dapatkan informasi itu ten­tu­nya dari kampanye dan so­sialisasi baik secara lang­sung atau tidak langsung,” jelasnya.

Misalnya, kampanye ti­dak langsung melalui pem­beritaan di media massa, dan ini semua diatur oleh KPU, dengan demikian ma­sya­rakat tidak begitu me­ma­hami paslon ini. Hal ter­sebut tentunya akan ber­dampak juga bagi ren­dah­nya motivasi datang ke TPS, kemudian yang paling pen­ting adalah kemampuan ke­dua paslon untuk meyakin­kan pemilih sing voter.

“Pemilih sing voter ada­lah orang yang akan me­milih, tapi be­lum bisa me­mas­­tikan siapa yang akan me­reka pilih. Ka­lau paslon ti­dak bisa me­ya­kinkan pe­mi­lih ini, maka pe­mi­lih sing vo­ter ini akan be­ru­bah men­­jadi un­di­sai­ded voter (orang yang ti­dak akan datang me­mi­lih),” ujarnya.

Ia juga ber­harap parti­sipasi pemilih ini tidak hanya ditum­pu­kan pada KPU saja, tapi juga paslon. Dalam lima hari ke de­pan, paslon hen­daknya bekerja keras untuk meng­gaet sing voter terse­but. jika melihat dari hasil survey di ka­bupaten, menu­r­utnya pe­milih sing voter berkisar antara 15 hingga 20 persen. ***

 

Laporan:
RINA AKMAL/LENI MARLINA



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM