Ketika DPR Memburu Rente


Jumat, 04 Desember 2015 - 03:59:09 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ketika DPR Memburu Rente

Ada nama Presiden Jo­ko­wi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DPR Setya Novanto, James Robert Moffett, Chair­­man Freeport Mc­Moran, seorang pengusaha berinisial “R”, serta satu orang lagi yang disinyalir Deputi Staf Kepresidenan. Nama-nama besar itu tere­kam dalam hasil transkrip pembicaraan tiga orang yang berinisial SN, MS, dan R di kawasan Pacific Place Sudirman Central Business Dis­trict (SCBD) Jakarta, Se­nin, 8 Juni 2015 sekitar pu­kul 14.00 WIB-16.00 WIB.

SN disinyalir meru­pa­kan inisial dari Setya No­van­­to, Ketua DPR RI, se­men­­tara MS diduga inisial da­ri Ma’­ruf Syamsuddin, Pre­siden Direktur Freeport In­donesia. Sementara inisial R­ masih samar-samar. Nah, isi pem­bicaraan itulah yang di­lapor­kan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES­DM) Sudirman Said ke Mah­­­kamah Kehormatan De­­­wan (MKD) yang dise­rah­­­­kan hari Senin (16/11) la­lu.

Menurut Sudirman Said, jalur ini ditempuh karena berkaitan dengan keterli­batan Setya Novanto dalam dugaan “praktik per­caloan” saham Freeport. Setya ditu­ding ingin memu­luskan dan mempercepat proses per­panjangan kon­trak karya Freeport sampai tahun 2041. Pada mulanya, kontrak karya Freeport akan berakhir pada tahun 2021.

Konon, ada mahar yang harus dibayar Freeport, yak­ni 20% saham Freeport. Saham tersebut disebut-sebut akan diberikan kepada Presiden Jokowi sebanyak 11% dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 9%. Set­ya sendiri meminta jatah saham PLTA Urumuka yang akan dibangun di Timi­ka, Papua sebesar 49%. PLTA Urumuka diren­cana­kana­kan menjadi PLTA ter­be­sar di Indonesia. Sudir­man me­­nam­bahkan bahwa tinda­kan ini telah men­cam­puri tugas eksekutif dan mengan­dung unsur konflik kepen­tingan (conflict of interest).

Dari sisi Setya Novanto sendiri nyatanya tak me­nam­pik adanya pertemuan de­ngan Freeport. Namun be­liau membantah telah dan pernah membawa na­ma Pre­siden alias tidak men­catut nama Presiden. Se­men­tara itu dari sisi manaje­men Free­port Indonesia justru me­nem­puh cara yang berbeda, yakni melaporkan isi perte­muan tersebut ke Menteri ESDM untuk klari­fikasi teknis agar tak disa­lah­paha­mi. Menurut mere­ka, keja­dian seperti ini baru kali pertama terjadi dan mereka merasa tidak bisa melakukan itu karena ada Foreign Corrupt Practice Act yang akan mereka lang­gar jika memaksa berbuat demikian.

Terungkapnya transkrip pembicaraan ini hanyalah daftar lanjutan dari segu­dang lebih kebobrokan tata­nan ekonomi politik Indo­ne­sia, terutama tentang me­len­cengnya peran personal anggota-anggota lembaga legislative menjadi calo-calo ekonomi. Sehingga relasi ekonomi dan politik semakin terlihat mesra dan kian mutual simbiotik anta­ra dunia usaha dengan lem­ba­ga wakil rakyat ini. Model relasi ekonomi politik se­ma­cam ini adalah model yang khas muncul di negara-negara emerging seperti Indonesia dimana sindrom patrimonilisme dan eko­nomi rente berkembang biak dan menyerang lemba­ga demokrasi sekelas DPR.

Bahkan gara-gara virus ekonomi rente dan relasi patrimonialistik ini, Fran­cis Fukuyama, penulis buku kontroversial “The end of History and The Last Man” tahun 1992, yang sebelum­nya begitu percaya diri dan agak jumawa mengatakan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme adalah tu­juan akhir dari evolusi pera­da­ban manusia, dan demo­krasi liberal adalah tatanan politik finalnya, akhirnya meralat pendiriannya. Da­lam karya-karya terbarunya, baik “The Origin of Political Order – terbit tahun 2011” maupun ”Political Order and Political Decay – terbit tahun 2014", Frank, panggi­lan akrab beliau, mulai pesi­mis dengan perkembangan mutakhir demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas.

Kapitalisme dan demo­krasi liberal telah memper­lihatkan tanda-tanda yang kurang baik yang bisa meru­sak idealitas demokrasi itu sen­diri. Frank, seba­gaima­na Joseph Stiglitz, menya­yang­­kan berkembangnya model “rent seeking econo­mic” yang ternyata berimbas bu­ruk pada dunia politik. Eko­nomi rente yang secara terus-menerus memberi peluang besar terhadap para pemilik modal untuk me­ngakumulasi kekayaanya malah mendorong terben­tuk­nya pola patrimo­nialis­tik (political phatrimony) dalam sistem politik. Para politisi mulai tergoda untuk membarter kekuasaan yang dititipkan rakyat untuk hal-hal yang tidak berbau kerak­yatan alias tidak berbau kepentingan publik.

Menurutnya, model eko­no­mi rente mendorong ter­ben­tuknya relasi politik patron-klien (clientalism patern) yang sayangnya ma­lah menumpulkan respon­si­vitas pemerintah terhadap rakyatnya. Para pemilik modal dengan mudah me­nye­tir arah kebijakan peme­rintah, bahkan mereka mem­­pu­nyai kemampuan me­mak­sa di dalam proses pem­buatan kebijakan kare­na piutang politik selama masa kontestasi yang harus dibayar oleh para politisi.

Sementara itu, para poli­tisi, selain mengalami keter­gantungan political finan­cing terhadap dunia usaha, juga sering memanfaatkan relasi yang telah terbentuk tersebut untuk menyelamat­kan, bahkan menggunung­kan kocek pribadinya sen­di­ri. Hasilnya, resposifitas para politisi terpilih akan kian tumpul terhadap ke­pen­­tingan pemilihnya dan demokrasi yang telah dila­lui selama ini akan kembali menjadi rutinitas lima tahu­nan semata.

Melorotnya respon­sivi­tas pemerintah (the govern) terhadap kepentingan ma­sya­rakat pemilih tentu akan berimbas pada mem­buruk­nya kualitas akuntabilas publik. Pemerintah mera­sa jauh lebih bertanggung ja­wab kepada kemajuan usaha dan akumulasi modal sege­lin­tir orang ketimbang kepa­da rakyat. Sehingga akhirnya demokrasi sebagai sebuah imperatif moral dan sebagai sistem instrumental yang mendorong aktualisasi ke­be­ba­san dan kemanusiaan malah terdegradasi sedemi­kian rupa. Dan lembaga politik demokratik sekelas DPR akhirnya juga terbawa menjadi sarang para calo yang ingin mendapatkan kue-kue ekonomi. ***

 

Ronny P. Sasmita
(Analist Ekonomi Global di Financeroll Indonesia)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 14 November 2016 - 23:47:02 WIB

    Ketika Bupati Gowa Gugat BPJS Kesehatan

    “Ini baru pemimpin. Berani pasang badan untuk warganya,” celetuk seorang warga Kota Padang, ketika membaca berita yang berjudul “Iuran BPJS Bebani Warga, Bupati Gowa Gugat ke MK” di sebuah portal berita..
  • Senin, 22 Februari 2016 - 02:33:37 WIB

    Ketika Dana Desa Menjadi Rp2 M

    Pemerintah telah menyusun ren­cana tentang peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Dana desa akan mengalami pening­katan 50 persen setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2019 men­datang setiap desa/nagari akan menerima Rp2 .

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM