Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Nagari

Jangan Sampai Terjerat Kasus Hukum


Jumat, 04 Desember 2015 - 03:32:41 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Jangan Sampai Terjerat Kasus Hukum PEJABAT (Pj) Bupati Pasaman Syofyan menandatangani nota kesepakatan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2016 sebesar Rp1,038 Triliun.

Asisten I Bidang Pe­merintahan Setdakab Pa­saman, Dalisman Darsah mengatakan, peraturan yang harus dipahami oleh semua pejabat pe­me­rin­tahan di tingkat terendah atau nagari terkait tata cara pengelolaan keuangan na­gari, adalah sesuai dengan Per­mendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pe­doman Pengelolaan Keua­ngan Desa, serta Perbup Nomor 07 Tahun 2015, ten­tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Na­gari, dan peraturan perun­dang-undangan lainnya, ter­kait pemerintahan nagari, yang khususnya menyangkut keuangan.

“Sosialisasi ini penting dilakukan agar ada ke­sa­maan pemahaman terkait pengelolaan keuangan ter­sebut, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Sehingga pengelolaan keuangan ter­sebut dapat dilakukan se­cara transparan, akuntabel, dan taat azas yang telah ditetapkan,” kata Dalisman.

Ia menambahkan, de­ngan adanya sosialisasi ini, diharapkan nantinya setiap pejabat di nagari dapat me­ningkatkan pengetahuan, wawasan dan kualitas se­bagai lembaga nagari dan perangkat nagari dalam penyelenggaraan pe­me­rin­tahan terbawah ini.

Sosialisasi tersebut dii­kuti 225 kepala jorong, dan 160 orang dari lembaga nagari. 

Menurut Dalisman, pen­ting juga dijelaskan kepada pihak terkait, agar tidak ada pejabat di lingkungan nagari yang nantinya malah terjerat kasus akibat tidak me­ma­hami aturan yang ada, teru­tama terkait masalah keu­angan, penggunaanya, dan juga pembukuan atau dalam membuat laporan yang be­nar.

Hal ini juga terkait per­kembangan perturan perun­dang-undangan di tanah air yang terus mengalami per­kembangan, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam ­pe­ngelolaan keuangan.

“Dengan adanya peru­bahan peraturan tersebut, tentu saja kita selaku pe­laksana dituntut untuk da­pat menyesuaikan pola pi­kir, paradigma, dan kebi­jakan, sesuai dengan peru­bahan peraturan yang ada,” jelasnya.

Sosialisasi tersebut juga terkait pencairan dana desa yang merupakan bantuan pusat. Kabupaten Pasaman mendapatkan bantuan Rp11,­6 miliar yang dialo­kasikan untuk 32 nagari.

Dana desa hanya bisa dialokasikan untuk pem­bangunan infrastruktur de­sa, sarana prasarana dan ekonomi kema­syara­ka­tan. Sampai saat ini, Peme­rintah Kabupaten Pasaman telah merealisasikan dana desa tahap 1 dan 2sebesar Rp8 miliar lebih. Dengan demi­kian, dana desa tahap 1 dan tahap 2, sebesar 80 per­sen dari total dana de­sa Rp­11,6 miliar, kini telah masuk ke rekening 32 nagari di Kabupaten Pasaman. (h/col).



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM