Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum


Jumat, 27 November 2015 - 20:09:19 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Padahal, menurut Refly, unsur pidana dalam perkara ini kuat, meski memang harus dicari alat buktinya terlebih dahulu.

“Tinggal pembuktian­nya saja. Kejadian terkait pertemuan itu tidak diban­tah, transkripan rekaman diakui memang ada, dia (Novanto) juga tidak mem­bantah membawa pengu­saha dalam pertemuan itu. Ya, sudah, tinggal bergerak saja penegak hukum,” ujar Refly.

Refly mengingatkan bah­­wa tugas pokok dan fung­si Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan penegak hukum berbeda. Menurut dia, penegak hukum tidak perlu menunggu proses di MKD.

“Enggak ada kaitannya MKD sama penegak hu­kum. Penegak hukum itu harus didasarkan pada buk­ti, cari buktinya, gali buk­tinya. Bukan malah nunggu hasil MKD dan berharap ada unsur pidana untuk ditindaklanjuti, salah itu,” ujar Refly.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebe­lum­nya mengatakan bahwa pihaknya belum dapat me­nangani kasus tersebut.

Menurut Badrodin, Presiden dan Wapres bukan simbol negara sehingga perlu ada laporan untuk menangani perkara ini.

“Simbol negara itu kan sudah ada undang-undang­nya. Ada Garuda Pancasila, ‘Indonesia Raya’, bendera Merah Putih. (Presiden) tidak termasuk,” kata Ba­drodin.

Badrodin menuturkan, pengusutan akan dilakukan jika pihak yang merasa di­rugikan, dalam hal ini Jokowi-JK, terlebih dahulu membuat laporan polisi atas perkara tersebut.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Ista­na tidak akan mengambil langkah hukum terkait ka­sus itu.

“Kita tidak ada waktu untuk ambil langkah hu­kum,” kata Luhut.

Adapun Jokowi menye­rah­kan sepenuhnya masalah itu kepada MKD.

MKD sebelumnya me­mu­tuskan untuk melan­jutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said ter­kait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR.

Dalam laporannya, Su­dirman menyebut ada permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia (FI) yang akan diberikan kepada Presiden-Wapres. (h/kmp)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 22 Februari 2017 - 14:48:43 WIB

    Refrizal: Hak Angket Sarana Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

    Refrizal: Hak Angket Sarana Tegakkan Keadilan Kasus Ahok JAKARTA, HALUAN – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal menilai Aksi Bela Islam 21 Februari 2017 atau yang dikenal dengan Aksi 212, berharap agar jangan sampai Umat Islam mengambil tindakan sendiri atas tidak kunjung di.
  • Jumat, 13 November 2015 - 19:26:28 WIB

    Kerugian Pelindo II Lebihi Kasus Century

    JAKARTA, HALUAN — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II berhasil menemukan sejumlah persoalan dalam BUMN ter­sebut. Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pi­talo­ka me­n­cotohkan sejumlah persoalan dian.

  • Ahad, 06 September 2015 - 19:35:20 WIB

    Kejagung Dalami Kasus Airin

    TERIMA THR RP50 JUTA

    JAKARTA, HALUAN — Wa­li­kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany disebut ikut menerima tunjangan hari raya (THR) dari Dinas Kes.

  • Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:33:43 WIB

    Soal Kasus Dwelling Time, DPD Puji Mendag

    JAKARTA, HALUAN — Sikap tegas Menteri Perdagangan (Men­dag), Rachmat Gobel dalam menuntaskan kasus du­gaan suap  dan membenahi sistem bongkar muat di pela­buhan (dwelling time) di­ap­resiasi banyak.

  • Jumat, 24 Juli 2015 - 19:33:31 WIB

    Presiden Panggil Panglima TNI Terkait Kasus Tolikara

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait kepastian pembangunan kios korban kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat (17/7).

    “Tadi Salat Jumat sama Presid.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM