KPK Bakal Timpang


Rabu, 25 November 2015 - 19:35:42 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Ketua Komisi Hukum sekaligus Pimpinan rapat, Aziz Syamsudin menyatakan hasil pleno terhadap capim KPK, menghasilkan penun­daan dalam pengambilan keputusan.

“Berdasarkan pandangan fraksi, kami menyepakati menunda pe­ngambilan keputusan apakah capim KPK kita lanjutkan atau kita kem­balikan sampai minggu depan, hari Senin,” kata Aziz usai rapat pleno, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Dilaporkan cnnindonesia, poli­tisi Golkar itu menjelaskan terdapat perbedaan pandangan antar fraksi yang berlangsung di dalam rapat pleno, terhadap ketiadaan unsur kejaksaan dalam capim KPK, yang perlu dikaji secara komprehensif.

Meski demikian, Aziz tak dapat mengungkapkan fraksi mana saja yang dimaksud karena terbentur aturan rapat tertutup, yang tidak bisa menyampaikan pandangan-pan­dangan fraksi. Namun, dirinya menegaskan komisi hukum tidak ada niatan untuk mengulur waktu pemilihan capim KPK.

“Komisi III sudah menyerah­kan ke fraksi masing-masing, fraksi akan melakukan pendala­man, itu kewenangan fraksi,” ujar Aziz.

Aziz membantah jika penun­daan ini berkaitan dengan ren­cana revisi UU KPK yang sempat bergulir. Dia memastikan, dalam rapat pleno yang telah berlang­sung, tidak ada pembahasan hal tersebut.

“Ini komisi III subtansi yang kita kaji, keterwakilan unsur kejaksaan, yang merujuk pan­dangan teman Komisi III, meru­juk pasal UU KPK, dan UU Kejaksaan, untuk adanya keter­wakilan dalam unsur kejaksaan,” kata Aziz.

Aziz menyatakan keputusan ini tidak akan berdampak dengan tugas KPK. Menurutnya, tiga orang pimpinan KPK yang saat ini menjabat, masih bisa men­jalankan masa tugasnya karena sudah diatur dalam Perppu yang dikeluarkan presiden saat pelan­tikan.

Sementara untuk dua pim­pinan lain yakni Adnan Pandu dan Zulkarnain yang akan habis masa tugasnya pada 16 Desember mendatang, sebagaimana diatur Undang-undang. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah karena sistem kepemimpinan KPK, kolektif kolegial.

Wakil Ketua Komisi Hukum, Desmond Junaedi Mahesa, me­nyatakan, penundaan keputusan dalam rapat pleno, disebabkan ada permintaan dari partai pen­dukung pemerintah.

“Kesimpulannya sederhana, PDIP minta tunda, Fraksi PAN juga,” kata Desmond di Gedung DPR RI.

Hanya saja, saat dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah hal terse­but. Menurutnya, tidak mungkin hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN yang meminta pe­nundaan.

“Kan tidak mungkin. Semua­nya minta ditunda. Ini keputusan bersama,” kata Masinton saat dihubungi.

Delapan nama Capim KPK hasil saringan Tim Pansel yang diserahkan Istana ke parlemen adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Ra­hardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Laode Mu­hammad Syarif. (h/net/cnn)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 13 Agustus 2016 - 04:42:41 WIB

    KPUD Sijunjung Kerja Sama dengan KPKD

    SIJUNJUNG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sijunjung menjalin kerjasama dengan Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi (KPKD) setempat dalam pengelolaan informasi dan arsip pemilu..
  • Kamis, 30 Juni 2016 - 06:15:39 WIB
    65 Persen Untuk Kepentingan Bisnis

    KPK Soroti Peran Donatur Dalam Pilkada

    KPK Soroti Peran  Donatur Dalam Pilkada JAKARTA, HALUAN — Ko­­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis riset tentang pendanaan kampanye, terutama berkaitan dengan peran dan motivasi perseorangan atau badan hukum swasta yang men­jadi donatur bagi calon kepala d.
  • Senin, 23 November 2015 - 20:11:08 WIB

    Capim KPK Bakal Dikocok Ulang?

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syam­sudin mengatakan, ada kemungkinan untuk mengem­balikan nama calon pimpinan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) yang telah d.

  • Jumat, 20 November 2015 - 20:52:29 WIB

    Menteri ESDM Dilaporkan ke KPK

    SOAL FREEPORT

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/11/2015). Adapun pihak.

  • Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:54:36 WIB

    KPK Masih Dibutuhkan Selama Polisi dan Kejaksaan Lemah

    JAKARTA, HALUAN —  Ang­­gota Komisi III DPR RI Arsul Sani tidak setuju Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibatasi umurnya 12 tahun karena lembaga itu masih dibutuhkan selama kepolisian dan kejaksaa.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM