Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Rp600 Juta


Selasa, 24 November 2015 - 19:24:06 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Jadi saya kira teman-teman di Kemenkumham bisa serahkan ke presiden untuk ditandatangani, dan bisa pada hari HAM internasional 10 Desember 2015 bisa jadi kado yang baik,” kata Yason­na di Ke­menterian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Ra­suna Said, Kuningan, Ja­karta Selatan, Selasa (24/11/2015).

Kata dia, perubahan me­nge­nai uang yang harus dibayar kepada korban salah tangkap disesuaikan dengan nilai jual emas. Menurut dia, pada pera­turan yang lama denda yang harus dibayar hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta. “Kalau sekarang, kita ubah menjadi Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta,” ucap Yasonna.

Yasonna menjelaskan, untuk korban salah tangkap yang me­nga­­lami kekerasan oleh pe­nyi­dik hingga menyebabkan luka maka besaran ganti ruginya berbeda. “Untuk korban salah tangkap yang menderita luka berat men­dapat ganti rugi Rp 25 juta sam­pai Rp 300 juta,” ucap­nya.

Yasonna mengatakan, bagi korban salah tangkap hingga meninggal dunia akan mendapat kompensasi maksimal Rp 600 juta. “Kalau meninggal, dia men­dapat Rp 50 juta sampai Rp 600 juta,” ujarnya.

Menurut Yasonna, pengajuan keberatan atas tindakan salah tangkap bisa langsung dilaporkan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses. Setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap, korban langsung mengirim petikan pu­tusan ke Kementerian Keuangan.

“Itu nanti mereka harus gugat ganti rugi ke pengadilan. Nih misalnya kamu ditangkap polisi terbukti kamudian dibebaskan, ada salah tangkap. Ya gugat saja nanti setelah putusan berke­kuatan hukum tetap, antar peti­kannya kirim ke Kemenkeu,” tukasnya. (h/okz/sh)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 20 September 2018 - 14:49:24 WIB

    Ali Mukhni: Sudah Lama Ketum Minta Hendra Joni Diganti

    Ali Mukhni: Sudah Lama Ketum Minta Hendra Joni Diganti PADANG, HARIANHALUAN.COM – Jalan menyimpang yang dipilih Hendrajoni, Ketua DPD PAN Pesisir Selatan (Pessel), sekaligus Bupati Pessel dengan mendukung Jokowi dua periode berbuntut panjang. Hendrajoni terancam kehilangan kurs.
  • Rabu, 19 September 2018 - 10:25:47 WIB

    KPU Masih Pertimbangkan Opsi Kartu Pemilih Pengganti e-KTP

    KPU Masih Pertimbangkan Opsi Kartu Pemilih Pengganti e-KTP Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mempertimbangkan opsi penggunaan kartu pemilih sebagai pengganti KTP elektronik atau e-KTP dalam Pemilu 2019. Nantinya, pemilih yang belum mendapatkan e-KTP sampai pada hari pemungutan suara, 17 .
  • Selasa, 18 September 2018 - 11:12:49 WIB

    Polda  Belum Terima Surat Aksi  #2019GantiPresiden

    Polda  Belum Terima Surat Aksi  #2019GantiPresiden PADANG, HARIANHALUAN.COM– Polda Sumbar sejauh ini belum menerima surat pemberitahuan deklarasi #2019GantiPresiden yang digadang-gadangkan dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumbar. Jika suratnya masuk, Polda terlebih dahulu.
  • Selasa, 04 September 2018 - 10:32:40 WIB

    Ketua DPR: Deklarasi #GantiPresiden Tidak Salah

    Ketua DPR: Deklarasi #GantiPresiden Tidak Salah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. .
  • Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:57:31 WIB

    KPU Sumbar: Parpol Ganti 50 Orang Bacaleg

    KPU Sumbar:  Parpol Ganti 50 Orang  Bacaleg PADANG, HARIANHALUAN.COM--Hari kedua verifikasi keabsahan penelitian adminitrasi syarat bakal calon legislatif (Bacaleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar temukan 50 orang Bakal calon legislatif (Bacaleg) diganti oleh parta.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM