Freeport Pecah Belah Indonesia


Ahad, 22 November 2015 - 20:17:04 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dalam diskusi yang di­gelar di warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Ming­­gu (22/11/2015), Hen­drajit menyebut yang tak kalah penting untuk diso­roti, adalah ke­suksesan Free­­port Indonesia meme­cah belah pihak Indonesia. “Yang juga harus disoroti, yaitu kesuksesan membelah pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, ka­sus dugaan pemerasan ter­hadap Freeport Indonesia dan pencatutan nama Pre­siden Joko Widodo, adalah hal yang menarik untuk ditelusuri. Masyarakat ha­rus tahu, apakah betul Ke­tua DPR, Setya Novanto melakukan hal tersebut.

Kasus tersebut berawal dari laporan Freeport Indonesia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Dari rekaman tersebut dike­tahui Setya Novanto sempat menawarkan diri untuk mem­bantu perpanjangan kontrak dengan pemerintah.

Dalam rekaman tersebut di­ke­tahui nama Presiden dan nama Menteri Kordinator Politik Hu­kum dan Keamanan (Menko­polhukam), Luhut Binsar Pan­jaitan sempat disebut. Alhasil kegaduhan pun kembali terjadi.

Hendrajit mengingatkan, se­belum kasus Setya Novanto mencuat, Sudirman Said sudah terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Freeport Indonesia, yang memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak.  Padahal negosiasi baru boleh dibuka kembali pada 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Mengingat Freeport belum juga memenuhi permintaan pem­ba­ngunan fasilitas peleburan atau smelter dan divestasi, Hendrajit menilai patut dicurigai makna sebenarnya dari pelaporan Freeport.

Ia mengaku khawatir, karena kini semua pihak hanya fokus pada apa yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto.  “Ini digulirkan Freeport mela­lui sarananya yaitu Sudirman Said. Media tidak juga ikut mem­bantu mengklarifikasi kejadian sesungguhnya, tapi ter­jebak ke hilir, dan tidak mem­bongkar kejadian yang sesung­guhnya,” terangnya.

Kasus Freeport tak sebatas pencatutan nama dua petinggi republik. Bulan lalu, tepatnya 7 Oktober 2015, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said me­nyurati Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett.

Surat bernomor 7522/13/MEM/2015 itu sempat mencuat ke permukaan, sebelum akhirnya tenggelam karena isu pencatutan.

Ada 4 poin penting di surat itu, sebagai jawaban atas permo­honan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia yang dikirim Moffett pada tanggal yang sama.

Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai surat Sudirman Said tersebut adalah substansi utama persoalan Freeport selama ini.

Dalam surat itu, tutur dia, Sudirman seakan menjanjikan perubahan atau penataan regu­lasi demi kepentingan Free­port “Persoalan besarnya di mana? Kenapa anda (Menteri ESDM) mesti menjanjikan pena­taan regulasi yang sesuai dengan ke­pentingan Freeport. Itu surat nya Sudirman 7 Oktober 2015, itu masalahnya,” ujar Noorsy dalam salah satu acara diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Berdasarkan poin keempat surat Sudirman tersebut disam­paikan bahwa persetujuan per­panjangan kontrak Freeport Indonesia akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mine­ral dan batubara diimple­men­tasikan.

Selain itu, masih dalam poin keempat, Sudirman menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan ke­berlanjutan investasi asing di Indonesia.  Namun untuk itu, perlu adanya penyesuaian pera­turan. Bagi Ichanuddin Noorsy, dengan surat itu, Sudirman telah me­langgar sumpah jabatan sebagai menteri.

“Dia tidak patuh kepada jabatan. Kenapa? Karena se­sungguhnya seorang menteri tak boleh menjanjikan bahwa pera­turan perundang-undangan itu disesuaikan dengan kepentingan asing,” kata dia.  Terkait dengan hal tersebut, masyakarat juga diminta untuk cermat melihat lebih dalam substansi kasus Freeport, hingga tak hanya terpaku pada persoalan pencatutan.

Caranya, cermati timeline kasus Freeport dari 8 Juni 2015 hingga 7 Oktober 2015. Setidak­nya ada 4 peristiwa penting yang menurut dia harus diperhatikan dalam rentan waktu tersebut.

Pertama pertemuan antara Ketua DPR RI Setya Novanto, Pengusaha Reza Chalid, dan Direktur Utama Freeport Indo­nesia Ma’ruf Syamsuddin.

Kedua, adanya nota kesepa­haman antara Pemerintah dan Freeport pada 25 Juli 2015. Tanggal tersebut merupakan batas masa nota kesepahaman (MOU) tahap kedua renegosiasi kontrak Freeport yang dimulai sejak 25 Januari 2015.

Ketiga, adanya surat Dirjen Mineral dan Batubara kepada Freeport pada 31 Agustus 2015. Surat dengan 1507/30/DJB/2015 merupakan teguran kepada Free­port karena dinilai tidak beritikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan aman­demen Kontrak Karya (KK).

Selain itu Freeport jug dinilai tidak taat kepada UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 169 huruf (b). Sementara peristiwa keempat adalah adanya surat Sudrman Said kepada Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett pada 7 Oktober 2015.

Freeport Langgar Etika Bisnis

Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi menilai PT Freeport Indonesia dapat disebut telah melanggar etika berbisnis, jika terbukti merekam pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto. Bukti rekaman tersebut di­nilai sebagai upaya Freeport untuk memaksa perpanjangan kontrak cepat dilakukan.

“Ini membuktikan kebenaran apa yang selama ini dikatakan bahwa pimpinan Freeport akan melakukan apa saja untuk me­muluskan perpanjangan kontrak, misalnya dengan melobi pejabat dan mengimingi saham,” ujar Adhie, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Adhie mencurigai bahwa kegiatan merekam pembicaraan Direktur PT Freeport  Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan Novanto dan seorang pengusaha adalah kebijakan Amerika.

Jika terbukti rekaman tersebut berasal dari Freeport, maka perusahaan tersebut dapat disebut melanggar etika.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon mengatakan hal serupa. Menurut dia, bisa saja pihak Freeport sengaja membuat rekaman untuk memuluskan proses renegosiasi kontrak.

Selain itu, Effendi menilai terbongkarnya pem­bicaraan tersebut dapat menjadi blunder bagi Freeport.  Ia mengu­sulkan agar pemerintah mem­bentuk tim pencari fakta untuk menelusuri dugaan tersebut.

“Karena dua bulan sebelum Jokowi ke AS, pemerintah Ame­rika resah terhadap hubungan Jakarta- Beijing, kedekatan Indo­nesia dengan Rusia soal perta­hanan, dan soal Freeport. Saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan Jokowi mempercepat kunjungan ke AS,” kata Effendi. (h/kcm/met)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 24 November 2015 - 19:24:42 WIB

    Azwir: Ambil Alih PT Freeport

    BANYAK ANAK BANGSA YANG PINTAR

    Hasil yang diperoleh PT Freeport Indonesia milik AS dari penambangan emas dan tem­baga di permukaan Gunung Bijih (Grasberg) Mimika, Papua Barat sangat besar. Beberap.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM