Pembentukan Renah Indojati Menunggu PP Desartada


Ahad, 22 November 2015 - 20:13:44 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Pada DPR periode lalu (2009-2014) ada 65 usulan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah dibahas beberapa kali dalam rapat panja dan rapat kerja DPR dengan pemerintah dan DPD. Salah satu dari RUU DOB tersebut adalah pembentukan Kabupaten Renah Indojati yang merupakan pe­mekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan.

Saat berakhirnya DPR perio­de 2009-2014, RUU Pemben­tukan Kabupaten Renah Indojati batal disetujui menjadi UU dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah dan DPR periode sekarang ini. Disamping itu pem­bentukan DOB disesuaikan de­ngan UU 23 Tahun 2014, yaitu tidak ada lagi pemekaran yang melahirkan langsung DOB, tapi diawali dengan daerah persiapan selama 3 tahun.

“Jadi sekarang untuk peme­karan daerah disesuaikan dengan UU yang baru. Sesuai amanat UU No 23 tahun 2014, peme­karan daerah baru bisa dilakukan setelah ada PP tentang Penataan Daerah dan PP Desartada. Insya Allah kedua PP itu sudah ditan­datangani presiden bulan Desem­ber nanti. Jadi paling cepat tahun 2016 sudah ada terbentuk daerah persiapan,” jelas Teguh.

Begitu juga dengan pem­bentukan Renah Indojati, tidak bisa langsung menjadi DOB. “Meski sudah dibahas dalam rapat panja dan rapat kerja DPR bersama pemerintah dan DPD sebaai DOB, Renah Indojati tidak bisa langsung menjadi DOB, tapi harus melalui tahapan sebagai daerah persiapan selama 3 tahun,” kata Teguh.

Hanya saja kata Teguh, proses pembentukan Renah Indojati tidak dimulai lagi dari nol atau dari awal. “Prosesnya tidak dimu­lai lagi dari nol. Cukup direview saja disamping menyesuaikan dengan persyaratan yang di­amanatkan UU Nomor 23 tahun 2014,” jelas Teguh.

Namun Teguh belum bisa menjamin bahwa pembentukan Renah Indojati sebagai daerah persiapan akan terwujud pada tahun 2016. “Kan tidak semua­nya dijadikan daerah persiapan  tahun 2016. Nanti dilakukan secara bertahap, sebagian tahun 2016 dan sebagian lagi pada tahun-tahun berikutnya,” kata Teguh. Sementara itu, Teguh dalam Lokakarya menjelaskan, untuk pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah disamping persyaratan adminstrasi.

Untuk persyaratan dasar kewi­la­yaan terdiri dari luas wilayah minimal, jumlah pen­duduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah dan batas usia minimal. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah terdiri dari geografi, demografi, keamanan, sospol, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggara pe­merintahan.  (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 02 Februari 2015 - 18:57:30 WIB

    Pembentukan DIM Masih Pro Kontra

    JAKARTA, HA­LUAN — Waca­na pembentukan Dae­rah Oto­nomi Minangkabau (DIM) masih menim­b.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM