Arah Kebijakan Pendidikan Tak Jelas


Rabu, 18 November 2015 - 19:51:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Khusus soal guru ho­norer, Sulistyo melihat ti­dak ada ke­seriusan pe­me­rintah untuk me­ngangkat menjadi PNS. “Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi me­nyatakan akan me­ngang­katnya sebagai PNS, tapi belakangan menye­rah­kan­nya ke DPR RI, karena Menpan dan RB tidak me­mi­liki hak budget, anggaran. Janji pengang­katan guru honorer se­bagai PNS dalam APBN 2016 itu hilang,” ujarnya.

Dia berjanji akan menelusuri siapa yang meng­hilangkan pe­ngang­katan guru honorer terse­but. Pa­dahal demo guru honorer itu akibat janji pengang­katan pemerintah sendiri, yang kon­traproduktif.  Setidaknya ada tiga kategori guru; yaitu ratusan yang akan diangkat, sebanyak 439.956 ribu akan diangkat pada 4 tahun mendatang, dan 1,1 juta guru honorer (Mendikbud RI dan Menag RI) yang statusnya tidak jelas.

Seharusnya melambatnya ekonomi tidak ber­pengaruh ke­pada pendidikan dan ini me­mang kinerja pemerintah tidak optimal. Apa­lagi mem­ber­laku­kan 2 kuri­kulum pendidikan sekaligus, yang tidak ada di dunia mana pun.

“Padahal, kekurangan guru dan guru yang tidak bermutu, ma­ka pendidikan tidak akan meng­hasilkan anak didik yang ber­kualitas. Makanya, DPD RI akan menggelar seminar pen­di­dikan pada 26 November 2015 un­tuk mengelaborasi masalah pen­didikan dan guru,” tam­bahnya.

Ketua Komite III DPD RI Hardi Slamet Hood mengatakan, kurikulum yang harus diatur  pemerintah, hanya ada tiga; yaitu sejarah untuk me­m­bang­kitkan semangat dan rasa nasio­nalisme. Tapi, sejarah itu tidak terurus dengan baik, sehingga terabaikan. Kedua, Bahasa Indo­nesia juga untuk membangkitkan semangat persa­tuan dan kesatuan bangsa, dan ketiga matematika untuk menye­imbangkan otak kiri dan kanan.

“Sedangkan mata pelajaran yang lainnya, bisa dieksplorasi oleh masing-masing sekolah. Tapi, bukan berarti harus meng­gunakan K13 (kurikulum 2013), karena tidak disosialisasikan, sehingga banyak guru yang tidak paham,” tegas Hardi.

Pengamat pendidikan/alum­ni beasiswa Supersemar Suaib Didu mengatakan, pelambatan ekonomi berbanding lurus de­ngan kualitas pendidikan. “Pe­merintah boleh mengatakan anggaran pendidikan sudah 20 % dari APBN, tapi faktanya dana sebesar itu tidak semuanya te­realisir ke bawah, sehingga sulit berusaha mencerdaskan generasi bangsa ini,” katanya. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 21 Oktober 2018 - 09:39:26 WIB

    Ziarah ke TMP  Kuranji, DPD Partai Golkar Padang Peringati HUT Golkar  ke 54

    Ziarah ke TMP  Kuranji, DPD Partai  Golkar Padang Peringati HUT Golkar  ke 54 PADANG, HARIANHALUAN.COM-Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Padang melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kuranji, Sabtu (20/10). Ziarah ini dilangsungkan,  dalam rangka memperingati Ha.
  • Jumat, 23 Desember 2016 - 01:48:32 WIB
    TERKAIT PEMBERHENTIAN KETUA OLEH DKPP

    KPU Payakumbuh Tunggu Arahan Provinsi

    PAYAKUMBUH, HALUAN — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Paya­kumbuh menunggu arahan dari KPU Provinsi Sumbar terkait pemberhentian Hetta mam­bayu dari jabatan Ketua KPU Payakumbuh. Pemberhentian Hetta berda­sark.
  • Selasa, 25 Oktober 2016 - 19:48:56 WIB

    Jubir Ahok Ternyata Perempuan Berdarah Minang

    Jubir Ahok Ternyata Perempuan Berdarah Minang Dukungan yang diberikan pada Ahok-Djarot merupakan keingianan pribadinya. Sebelum memutuskan mendukung dan jadi juru bicara, dia bertemu Ahok saat makan malam..
  • Ahad, 23 Agustus 2015 - 19:20:01 WIB

    Atasi Persoalan Bangsa dengan Musyawarah Nasional

    NASIHAT AMIEN UNTUK PRESIDEN JOKO WIDODO

    BANDUNG, HALUAN — Cukup lama tidak terdengar kabarnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menyatakan punya resep guna meny.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM