MKD Diminta Lebih Tegas


Selasa, 17 November 2015 - 19:08:57 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Akbar adalah salah satu anggota DPR yang ikut me­laporkan Novanto ke MKD terkait pertemuan dan ke­hadirannya di konferensi pe­rs Donald Trump di Am­erika Serikat. Novanto sem­pat ti­dak hadir saat dip­anggil M­K­D, dan pada akh­irnya san­ksinya berupa te­guran.

“Saya ingin beri pen­yadaran bagi kita semua, jadi pimpinan lembaga negara risikonya besar,” ucap ang­gota Komisi III ini.

Menurut Akbar, laporan yang sudah berulang ini mengganggu kinerja DPR. Dia juga sepakat dengan desakan anggota yang lain untuk kocok ulang pim­pinan DPR. “Ini bertubi-tubi dan secara ke­le­mb­agaan sudah m­engganggu. Kasihan DPR, kasihan juga Pak Novanto, bebannya be­rat skali. Secara kel­em­bagaan tidak bagus,” ujar Akbar.

Tidak Pernah Minta Saham

Sekretaris Kabinet Pra­mono Anung menegaskan bah­wa Presiden Joko Wi­dodo tidak pernah me­mi­nta saham kepada PT Freeport.

Hal itu ia ungkapkan me­nyusul mulai ter­un­gka­pnya kasus pe­ncatutan nama Pre­siden berikut bere­dar­nya transkrip yang did­uga pembicaraan antara angota DPR, pengusaha, dan pim­pinan Freeport.

Pramono menyatakan bahwa Presiden selalu ber­pegang dalam empat kon­teks saat berbicara men­genai Freeport. Empat ko­nteks itu adal­ah, ber­kai­tan dengan royalti Freeport untuk Indonesia, ke­­harusan Freeport m­enj­alankan di­vestasi, pem­ban­gu­nan­ sm­elter, dan pem­ban­gunan Papua.

“Kami tegaskan, Pre­siden tidak pernah berb­icara dengan siapa pun di luar pemerintahan di luar empat konteks itu,” kata Pramono di Kantor Pre­siden, Jakarta, Rabu (17/11/2015).

Pramono menekankan, Presiden Jokowi bisa lang­sung bertemu dengan pim­pinan Freeport untuk kepe­rluan membicarakan rene­gosiasi kontrak. ­Karena itu, ia mem­ban­tah jika Presiden mem­erlu­kan atau me­nug­askan pera­ntara di luar pem­erintah unt­uk men­jembatani pe­m­bica­raan dengan Fre­eport.

Namun demikian, kata Pramono, Presiden Joko Wid­odo tidak akan mem­bawa masalah pencatutan nama ke jalur hukum. Mas­alah ini sepenuhnya dise­rahkan untuk diselesaikan ole­h Mahkamah Ke­hor­matan Dewan (DPR).

Ujian bagi MKD

Ahli hukum tata negara, Sal­di Isra, mengatakan, lap­oran Menteri Energi dan Su­mber Daya Mineral Sud­irman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto me­rupakan ujian bagi Ma­hka­mah Kehor­matan De­wan (MKD) DPR RI. ­Pa­sal­nya, pelaporan ters­ebut m­elib­atkan pimpinan DP­R.  “Ini ujian bagi MKD, ap­akah DPR melihat ini m­elanggar etik apa tidak, apa­lagi ini orang nomor satu di DPR,” ujar Saldi saat ditemui di Manhattan Hot­el, Jakarta Selatan, Sel­asa (17/11/20­15).

Menteri ESDM juga me­miliki bukti-bukti yang telah diserahkan kepada MK­D.­ Saldi mengatakan, jika No­vanto terbukti terl­ibat dalam negosiasi kontrak PT Fre­eport, politisi Partai Gol­kar itu sama saja telah mengambil tugas pokok yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif.  “Ini yang jadi masalah, tidak bisa bedakan tugas pokok legislatif dan eks­ekutif. Negosiasi itu wilayah eks­ek­utif, kecuali dia (Nov­anto) melakukan pen­gawa­san,” kata Saldi. (h/kcm/dtc)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 November 2015 - 19:41:26 WIB

    Menteri ESDM Serahkan Rekaman ke MKD

    SOAL MENCATUT NAMA PRESIDEN

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyerahkan rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pe­ngusaha yang.

  • Senin, 16 November 2015 - 19:53:10 WIB

    Menteri ESDM Lapor ke MKD

    SOAL POLITISI MINTA SAHAM FREEPORT UNTUK PRESIDEN

    JAKARTA, HALUAN — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah mendapat laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said soal politisi yang meminta jatah ke .

  • Kamis, 17 September 2015 - 19:48:32 WIB

    Ketua MKD Datangi Sekjen DPR

    SOAL KASUS NOVANTO-TRUMP

    JAKARTA, HALUAN — Sekjen DPR Winan­tuning­tyastiti tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehor­matan Dewan (MKD) soal kasus Novanto-Trump. MKD akhirnya be.

  • Jumat, 21 Agustus 2015 - 19:56:21 WIB

    Fahri Hamzah Akan Diadukan ke MKD

    SOAL SEBUTAN DPR BELOON

    JAKARTA, HALUAN — Ang­gota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Inaz Nasruloh Zubir, akan mengadukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM