RUU Minuman Beralkohol Menguatkan Perda Miras


Selasa, 10 November 2015 - 20:13:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dikatakan, DPR tidak ingin RUU Minol ini hanya menjadi tumpukan kertas,  melainkan un­tuk memberikan sumbangsih kepa­da negara dalam melindungi ke­amanan masyarakat dari tindak kri­minal, kejahatan, dan dampak nega­tif lainnya serta tetap hidup sehat.

“Karena itu, DPR pun sudah berkomunikasi dengan kepala daerah terkait Perda-Perda yang melegalkan miras, sehingga mereka akan memiliki payung hukum lebih  kuat lagi dengan RUU Minol ini,” ujarnya.

Dijelaskan, pembahasan RUU Minol ini akan dimulai pada pertengahan November 2015 mendatang sampai Januari 2016 dengan melibatkan berba­gai stack holder dari unsur kese­hatan, agama, hukum, pemuda,  pengusaha, industri dan peme­rintah.

Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) yang juga anggota DPD RI Fahira Idris menyambut positif RUU Minol ini, karena akan memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya miras, khususnya bagi anak-anak.

“Berdasarkan kajian GeNAM bekerjasama dengan Pusat Kajian Kriminolog UI di berbagai Lapas di Indonesia menunjukkan bahwa sebenayak 39 % anak-anak melakukan kejahatan akibat pengaruh miras. Bahkan di Cipinang Jakarta sampai 70 % akibat miras,” ungkap Fahira.

Jika RUU Minol disahkan menjadi UU, ia berharap akan mempersempit ruang gerak pro­dusen, distributor, dan konsu­men miras. “Anak-anak banyak terjerumus ke miras selama ini karena miras dijual bebas, terma­suk di supermarket. Apalagi dengan sanksi penjara antara 2 tahun – 15 tahun, dan denda Rp 10 juta sampai Rp 1 miliar. RUU Minol ini bisa menjauhkan miras dari anak-anak, sama halnya aturan yang berlaku di luar ne­geri,” harapnya.

Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan, barang yang ber­cukai memang seharusnya tidak dijual secara bebas, tapi di Indo­nesia termasuk rokok malah dijual bebas. Setiap barang yang dikenakan cukai seperti rokok dan miras memang tidak boleh dijual bebas seperti di luar negeri. pajaknya pun harus dikemba­likan ke masyarakat untuk kese­ha­tan, bukan untuk yang lain, karena rokok dan Miras berdam­pak negative kepada masyarakat.

“Prostitusi pun di Amerika Serikat dikenai cukai. Juga dila­rang melakukan promosi dan iklan. Namun, di Indonesia malah ditabrak dan semua bebas. Itu artinya tidak ada penegakan hukum yang konsisten. Padahal, larangan itu sudah merupakan deklarasi dunia atau universal declaration. Jadi, RUU ini ja­ngan sampai menjadi macan kertas,” tegasnya. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 11 Agustus 2018 - 07:30:53 WIB

    DPR dan DPD Harapkan RUU Kepulauan Disahkan Akhir Tahun

    DPR dan DPD Harapkan RUU Kepulauan Disahkan Akhir Tahun JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-DPR dan DPD mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan bisa disahkan menjadi UU sampai akhir tahun..
  • Senin, 22 Agustus 2016 - 02:46:08 WIB
    PEMILU 2019 DINILAI SEMAKIN RUMIT

    Perampungan Draf Kodifikasi RUU Pemilu Mendesak

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo di­desak segera merampungkan draf kodifikasi Rancangan Undang-Undang Pemilu, agar pembahasan dengan DPR dapat segera dimulai. Persiapan Pemilu 2019 di­kha­watirkan berjalan lambat j.
  • Kamis, 08 Oktober 2015 - 19:50:08 WIB

    DPR Rancang RUU Pengampunan Nasional

    JAKARTA, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional. RUU tersebut menjanjikan pengampunan penghapusan sanksi pidana pajak bagi setiap individu dan b.

  • Selasa, 10 Februari 2015 - 19:29:28 WIB

    Tidak Pernah Usulkan RUU Pertembakauan

    KETUA KOMISI IX DPR RI, DEDE YUSUF

    JAKARTA, HALUAN — Ko­misi IX DPR RI membantah bahwa pengusul Rancangan Undang-Undang Pe­rtem­ba­kauan berasal dari Komisi Kesehatan ini.

  • Rabu, 04 Februari 2015 - 19:17:36 WIB

    2015, DPR Prioritaskan RUU Disabilitas dan KUHP

    KETUA BADAN LEGISLASI, SAREH WIYONO

    JAKARTA, HALUAN — Se­belas komisi di DPR RI telah memasukkan daftar rancangan undang-undang (RUU) ke program legislasi nasional (prolegnas) t.

  • BERITA TERKINI Index »

    BERITA TERPOPULER Index »

    KANTOR PUSAT:
    Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
    Email: [email protected]
    APP HARIANHALUAN.COM