Tunda Pemberlakuan PP Pengupahan


Jumat, 06 November 2015 - 19:36:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Kalau PP tersebut tetap dipaksakan, dia meng­kha­watirkan akan membuat gejolak semakin membesar dan mengganggu iklim in­ves­tasi yang ada. “Negara tidak bisa seenaknya mem­buat kebijakan tanpa proses formulasi politik yang me­libatkan stakeholder, se­perti DPR,” tegas politisi Demokrat itu.

Masalah sistem pengu­pahan adalah masalah yang sangat krusial dan karena itu menurut Dede, perlu dicari titik temu untuk kepen­tingan bersama, baik pengu­saha dan pekerja. “Jadi bu­kan kepentingan peme­rin­tah yang cuma berpihak kepada pemilik modal saja, melainkan kepentingan pa­ra pekerja juga harus diper­hatikan” kata Dede Yusuf.

“Proses agregasi ke­pen­tingan harus melibatkan par­tisipasi politik semua pihak, termasuk DPR. Ka­rena kalau dilangkahi se­perti sekarang maka sistem politik jadi tidak sehat. “Akibatnya, kualitas produk kebijakan politik yang diha­silkan juga tidak menye­lesaikan persoalan, tapi malah menghasilkan masa­lah baru,” ulasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR Irma Sur­yani mengungkapkan, pe­nerapan PP pengupahan yang baru itu belum pernah ada koordinasi antara Me­naker Hanif Dhakiri dengan Komisi IX DPR.

“Maka dari itu, pihaknya meminta agar PP itu di­tu­n­da pelaksanaannya.Kenapa kami minta ini ditunda karena kami belum terima drafnya (PP No.78 Tahun 2015),” ujar politisi dari Partai NasDem itu.

Dia membenarkan bah­wa Ketua Komisi IX Dede Yusuf telah meminta ke­pada seluruh fraksi di Ko­misi IX DPR untuk mela­yangkan surat kepada Men­teri Hanif untuk mem­beri­kan pen­jelasan terkait PP tersebut. “Pak Dede Yusuf me­­nyam­paikan kepada se­mu­a fraksi untuk membuat surat pada menteri agar PP 78/2015 ini ditunda sampai Menteri Tenaga Kerja ber­temu de­ngan DPR men­jelaskan ur­gensi PP itu,” jelasnya.

Selain itu, Komisi IX juga meminta agar peme­rintah daerah dalam hal ini Bupati, Gubernur dan Wali­kota untuk ikut menunda pelaksanaan PP yang dinilai merugikan kaum buruh itu.

“Kami sendiri beren­cana memanggil Menteri Hanif Dhakiri pada tanggal 16 November mendatang usai masa reses DPR ber­akhir,” kata Irma.

Sementara itu, di Sum­bar, penetapan Upah Mi­nimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sudah merujuk kepada Pe­raturan Peme­rintah (PP) Nomor 78 Ta­hun 2015 ten­tang Pengu­pahan di mana peng­hi­tu­ngannya dida­sarkan dari UMP tahun 20­15, data inf­lasi nasional dan Per­tum­buhan Domestic Bru­to (P­DB) tahun berjalan.  Tah u­n 2015, UMP Sumbar  Rp1.­615.000, tahun 2016 naik menjadi Rp1.800.785 atau sekitar 11,5 persen. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 22 Oktober 2015 - 19:27:00 WIB

    Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda

    JAKARTA, HALUAN — Ketua DPR RI, Setya Novanto memastikan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, tidak bisa dilakukan pada 23 Oktober mendatang. RAPBN kemungkinan akan disahkan pada akhi.

  • Rabu, 26 Agustus 2015 - 20:03:24 WIB

    10 Penerbangan di Palembang Ditunda

    AKIBAT KABUT ASAP

    PALEMBANG, HALUAN — Dampak kebakaran hutan dan lahan, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) sejak dua hari terakhir mula.

  • Rabu, 15 April 2015 - 19:13:01 WIB

    Daerah Kekurangan Dana Bisa Tunda Pilkada

    JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan daerah yang kekurangan dana untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota bisa menunda pelaksanaan pemungutan suaranya ke gelombang kedua pada 2017 mendatang.

    .
  • Jumat, 13 Februari 2015 - 19:51:12 WIB

    Pencarian AirAsia QZ8501 Ditunda 6 Hari

    AKIBAT CUACA BURUK

    JAKARTA, HALUAN — Ke­pala Badan Search and Rescue Na­sional (Basarnas) Mar­sekal Madya F Henry Bam­bang Soel­istyo mengatakan operasi pen­carian korban p.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM