Tarif Listrik Bisa Naik 3 Kali Lipat


Ahad, 01 November 2015 - 19:58:19 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Yayasan Lembaga Kon­sumen Indonesia (YLKI) mencatat 23 juta pelanggan tersebut akan mengalami kenaikan tarif listrik sampai dengan 200-300%. Bila sebu­lannya membayar Rp 150 ribu, maka pelanggan akan dikenakan Rp 400 ribu.

“Dengan pencabutan sub­sidi ini, nanti akan ada kenaikan antaraý 200-300%. Jadi kalau biasa tagi­han Rp 150 ribu, nanti itu bisa jadi Rp 450 ribu atau Rp 500 ribu. Pasti tambah sesak nafas juga kan, semua barang sudah naik,” ungkap Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dalam seminar Energi Kita di Gedung De­wan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).

Akan lebih baik, menu­rut Tulus proses transisi dari subsidi ke non subsidi dilakukan secara bertahap. Misalnya dalam batas dan waktu tertentu, diberikan subsidiý terhadap tarif. Na­mun selanjutnya adalah nonsubsidi.

“Kami rekomendasikan kenaikan secara gradual, ýjadi supaya tidak terlalu kaget,” imbuhnya.

Tulus menilai pemerin­tah melalui PT PLN persero harus memastikan kembali data tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai, listrik yang dicabut bukanlah kelas mene­ngah, melainkan orang miskin.

PLN akan diberikan waktu selama kurang lebih dua bulan ke depan, untuk menyisir pelanggan yang tidak seharusnya menerima subsidi. Tercatat total pelanggan dua golongan ini adalah 48 juta pelanggan.

“Datanya harus benar dong, jangan sampai salah. Kalau tidak kasihan malah orang miskin yang dicabut subsidinya,” ujar Tulus.

Berdampak Inflasi

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi dari Lem­baga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Riyanto, menu­turkan dampak inflasi langsung adalah 1,74%. Sehingga inflasi total di 2016 bisa mencapai 6%.

“Dampak inflasi langsung 1,74%, jadi tahun depan dengan asumsi APBN 2016 sebesar 4,7%, jadi 5-6% total inflasinya,” ujar Riyanto dalam seminar itu.

Di samping itu, ada dampak yang tidak langsung pada kom­ponen kebutuhan pokok. Sehing­ga pemerintah harus berusaha lebih keras agar harga kebutuhan pokok bisa stabil.

“Kalau pemerintah tidak serius, inflasi bisa lebih tinggi,” imbuhnya. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, kata Riyanto akan turun 0,59% dari asumsi makro ekonomi yang sebesar 5,3%. Karena akan me­mukul daya beli masyarakat yang selama ini menjadi komponen pendorong pertumbuhan eko­nomi paling besar.

“Dengan begitu maka angka kemiskinan bisa bertambah 0,14%. Karena ada risiko yang rentan miskin juga terkena dam­pak perubahan asumsi ekonomi makro,” papar Riyanto.

Di samping itu juga ada dam­pak terhadap pembayaran tagi­han listrik masyarakat. Riyanto menyebutkan risiko tunggakan pembayaran oleh pelanggan ter­hadap PLN.

“Ada risiko tunggakan lebih besar, kemungkinan besar biasa­nya Rp100 ribu per bulan, naik 250%. Cukup besar untuk mas­yarakat. Apalagi ada 23 juta pelanggan yang akan mengalami itu,” ujarnya.

“PLN harus antisipasi, biasa­nya di lapangan yang akan me­nanggung risiko besar kantor-kantor PLN. Jadi ini yang harus diantisipasi. Siapkan cara yang lebih smooth dari pada harus langsung begitu,” pungkas Riyanto.

Skema subsidi listrik yang sudah berjalan sekian tahun dianggap Royanto salah sejak awal. Sehingga ketika ada 23 juta pelanggan listrik dianggap tidak layak menerima subsidi dan kemudian dicabut maka akan menimbulkan kegaduhan di te­ngah masyarakat.

“Memang tampak sudah sa­lah sejak awal. Pertama yang banyak pakai listrik aýdalah yang banyak peroleh subsidi. Men­dorong orang tidak hemat karena sejak 2003 tarifnya nggak naik,” ujarnya.

Ketika sekarang subsidi mem­beratkan anggaran penda­patan dan belanja negara (APBN) dan menjadi tidak tepat sasaran adalah kesalahan penerapan skema subsidi. Di samping juga pengawasan terhadap pema­sa­ngan listrik untuk pelanggan juga masih lemah.

Kedua, adalah terkait dengan data penerima subsidi. Riyanto melihat masih ada kerancuan dari dasar data penerima subsidi. Apakah mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atau Tim Nasional Percepatan Penanggu­langan Kemiskinan (TNP2K).

Riyanto menegaskan bahwa subsidi tidak bisa dicabut secara keseluruhan. Masih ada hak-hak masyarakat yang diatur dalam Undang-undang (UU) sebagai penerima subsidi barang oleh pemerintah.

DPR Terkejut

Sebelumnya, Kepala Subdi­rektorat Harga dan Subsidi Listrik Direktorat Jenderal Kete­nagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu me­nga­takan bahwa  pemerintah akan mencabut  subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA, yang tidak layak lagi men­dapat subsidi, akan dilakukan sekaligus pada 1 Januari 2016.

Jisman mengatakan bahwa kebijakan pencabutan subsidi tersebut sesuai kesepakatan de­ngan Komisi VII Dewan Perwa­kilan Rakyat (DPR). Namun Anggota komisi VII, Ramson Siagian mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah menge­nai rencana yang berlaku pada 2016 ini.

“Justru seharusnya masya­rakat kecil dilindungi. Makanya kami terkejut ketika pemerintah mau mencabut subsidi pelanggan 450 VA,” ujarnya saat diskusi bertajuk ‘Dampak Pencabutan Subsidi Listrik terhadap Pereko­nomian’ di Jakarta, Ahad (1/10).

Namun memang telah ada keputusan antara komisi VII dengan pemerintah dan PT PLN agar pengawasan pemberian sub­sidi listrik lebih efektif. Harus ada inovasi bentuk satu sistem se­hing­ga pengguna 450 VA adalah masyarakat yang benar-benar berhak.

Pasalnya, selama ini ada indikasi bahwa subsidi tersebut tidak tepat sasaran. “Bukannya malah mencabut subsidi semua pelanggan listrik VA, tapi sistem pengawasannya yang diperbaiki,”

Komisi VII akan segera me­manggil pihak dari PLN dan Kementerian ESDM untuk men­je­laskan kebijakan baru tersebut. “Karena yang harus memutuskan ini bukan PLN, tapi pemerintah. PLN hanya bertindak sebagai operator saja,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Masyarkat kecil, kata Ram­son, belum siap bersaing dan masih butuh proteksi dalam hal ini subsidi. Komisi VII mengi­nginkan subsidi dicabut bagi masyarakat yang sudah mampu, namun bukan dengan jalan men­cabut subsidi listrik 23 juta kepala keluarga.

Komisi VII telah menyetujui anggaran subsidi listrik pada APBN 2016 sekitar Rp 50 tri­liun, namun pemerintah menurunkannya menjadi Rp 39 triliun.  Fraksi Gerindra menilai APBN tersebut tidak pro rakyat. “Harusnya anggaran ini memihak ke rakyat, jangan malah menjurus ke neolib,” kata Ramson.

Dipilah yang Berhak

Direktur Jendral Ketenaga listrikan Kementerian ESDM Satya Zulfanitra dalam diskusi dengan wartawan di Padang belum lama ini mengatakan, ke depan PLN harus memilah mana yang berhak menerima subsidi dan mana yang tidak. Selain itu PLN yang masih merujuk kepada data TNP2K harus kembali menyisir masyarakat penerima listrik bersubsidi.

Sementara itu General Mana­ger PT PLN Sumbar Supriyadi mengatakan, akan membawa usulan ini ke PLN pusat terkait dengan penghapusan subsidi untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. (dtc/ro/met)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM