Anggaran Paling Besar di Dinas Prasjaltarkim


Ahad, 01 November 2015 - 19:18:26 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Tak hanya itu, di APBD 2016, masalah peningkatan ekonomi dan pengentasan jumlah penduduk miskin juga adalah hal prioritas yang akan menjadi per­ha­tian,” papar Sekda.

Menyangkut upaya pe­ning­katan ekonomi, bebe­rapa langkah akan diambil diantaranya, mendorong terciptanya petumbuhan ekonomi yang berke­lanju­tan, penciptaan ekonomi yang kuat, mendorong pe­nguatan sektor rill, dan menciptakan lapangan pe­kerjaan yang luas.

Sementara untuk me­ngurangi angka penduduk miskin, sejumlah cara yang akan ditempuh diantaranya, memberdayakan usaha mik­ro, meningkatkan ku­alitas pengelolaan agro­bisnis, pengembangan dae­rah sentra industri,  dan pengembangan pasar untuk produk industri unggulan.

Sekda  menuturkan, untuk mendukung kebi­jakan atau program yang ada, SKPD akan diberi ang­garan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penganggaran dilakukan setelah melalui kajian badan anggaran DPRD dan TAPD.

Sekaitan dengan ini, dili­hat dari belanja langsung masing-masingnya, SKPD yang mendapat kucuran anggaran paling besar ada­lah, Dinas Prasarana, Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim), yakni men­dapat Rp513,3 miliar. Se­lanjutnya menyusul Dinas Kesehatan Rp121 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mendapat  Rp174 miliar, dan Dinas Pendi­dikan mendapat Rp80,6 miliar.

Sementara itu,  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp35,9 miliar, Di­nas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) mendapat Rp29 miliar, dan Dinas Sosial tataran belanja lang­sungnya berada pada angka Rp27,5 miliar.

Kemudian, Dinas Per­tanian Tanaman dan Hol­tikutura mendapat Rp26,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25,8 mi­liar, Dinas Pariwisata dan Ekono­mi Kreatif Rp23,2 miliar.  Lebih lanjut, untuk SKPD-SKPD lain rata-rata angga­ran  berada di bawah Rp20 miliar.

Berkautan dengan Be­lanja tidak langsung (BTL), secara keseluruhan  akan dialokasikan sebesar Rp2,­26 triliun atau berkurang Rp100,9 miliar lebih diban­ding tahun lalu. BTL terdiri atas belanja pengawai Rp­707,7 miliar lebih atau turun Rp11 milir, dibanding sebelumnya.

Kemudian belanja hi­bah Rp781,3 miliar lebih, atau berkurang Rp21 miliar. Hibah ini terdiri atas dana BOS Rp741 miliar dan si­sianya Rp39,6 miliar lebih untuk organisasi atau lem­baga masyarakat.

Disampaikan Sekda, Ran­perda APBD 2016  ini sudah sesuai dengan hasil nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2016 yang se­belumnya sudah disepakati 8 September lalu. Pada AP­BD 2016, pendapatan dae­rah ditargetkan Rp3.­995.­447.617.391 dan Anggaran Belanja Daerah Rp4.140.­447.617.391.

“Dari jumlah tersebut terjadi defisit Rp145 miliar, yang akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Sil­pa) yang diperkirakan RP­200 miliar, dan sisanya se­be­sar Rp55 miliar. Jumlah itu dialokasikan sebagai [enyrtaaj modal Bank Na­gari Rp50 miliar dan Jam­krida Rp5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, pada sisi pendapatan daerah, Pem­prov dan DPRD Sumbar sepakat menaikan target pendapatan daerah sebesar Rp43,28 miliar. Target pen­da­patan daerah Rp3.­995.­447.617.391. Jumlah ini naik 1,10 persen dibanding target sebelumnya (APBD-P 2015) Rp3.952.­164.795.­500.  Sekda menyebut pen­da­patan daerah dibagi atas tiga item, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“APBD 2016 juga meru­pakan APBD kali pertama dari pelaksanaan RPJMD 2016-2020, yang memang sampai saat ini belum dipro­ses peyusunannya. Dengan demikian, APBD 2016 ber­pedoman pada RPJMD yang lama (2010-2015). Sedang­kan untuk kese­lara­san prog­ram dan kegiatan pem­bangu­nan daerah de­ngan nasional dapat me­ngacu pada RPJM nasional (2015-2019),” pung­k­as Sek­da.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim usai pelak­sanaan paripurna mene­gaskan, DPRD siap men­dorong penetapan APBD 2016 lebih cepat. Paling tidak, kata dia APBD sudah harus ketok palu sebelum akhir Desember.

“Dari sisi alokasi dan pembagian anggaran untuk masing-masing kami me­nilai ini  sudah proposional dan sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ucap Hendra. (h/mg-len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 November 2018 - 21:28:28 WIB

    Satlantas Sawahlunto Jaring 419 Pelanggaran

    Satlantas Sawahlunto Jaring 419 Pelanggaran SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Dua pekan pelaksanaan Operasi Zebra (OZ) di Kota Sawahlunto. Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres setempat mengeluarkan 419 surat tilang. Pelanggaran yang dijaring pada operasi yang digelar 30 .
  • Kamis, 08 November 2018 - 10:30:15 WIB

    Operasi Zebra, Satlantas Sawahlunto Tindak 210 Pelanggaran

    Operasi Zebra, Satlantas Sawahlunto Tindak 210 Pelanggaran SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM -- Setidaknya 210 pelanggar terjaring selama tujuh hari operasi zebra yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Sawahlunto. Pelanggaran didominasi oleh pengemudi tidak memakai sabuk pengaman, pengguna.
  • Senin, 30 April 2018 - 15:06:48 WIB

    Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar

    Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Menyikapi kebuncahan soal aliran dana yang dipaparkan Yusafni Ajo, baik di dalam persidangan atau di luar sidang, Bob Hasan selaku kuasa hukum Yusafni memberikan sejumlah penegasan yang dikirim ke.
  • Senin, 08 Januari 2018 - 17:30:09 WIB

    PT KAI Hanya Pentingkan Bisnis, Upaya Pelanggaran HAM Sistematis

    PT KAI Hanya Pentingkan Bisnis, Upaya Pelanggaran HAM Sistematis PADANG, HARIANHALUAN.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) Wendra Yunaldi menilai, tindakan PT KAI menyewakan lahan dan melakukan pe.
  • Senin, 08 Januari 2018 - 15:40:04 WIB

    Langkah PT KAI Disebut Sebagai Upaya Pelanggaran HAM Sistematis

    Langkah PT KAI Disebut Sebagai Upaya Pelanggaran HAM Sistematis PADANG, HALUAN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) Wendra Yunaldi menilai, tindakan PT KAI menyewakan lahan dan melakukan pembiaran pe.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM