Pelindo II Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Trilun Rupiah


Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:19:48 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Pelanggaran itu  sudah terlihat ketika terjadi peng­geledahan oleh Bareskrim Polri, di mana RJ Lino langsung menelpon banyak pejabat tinggi negara. Se­hingga diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dan keterlibatan banyak pihak yang berkepentingan de­ngan Pelindo II,” tegas po­litisi PDIP itu.

Dia menyebutkan, kon­trak dengan JICT Hong­kong juga terindikasi ada rekayasa yang sistimatis, di mana perpanjangan kontrak itu dilakukan sebelum kon­traknya habis pada 2019. Legal opini Jamdatun ma­lah dijadikan alat, dasar hukum oleh Pelindo pada Agustus 2014.

“Padahal sudah terjadi adendum perubahan kon­trak itu pada November 2014. Inilah penyalah­gu­naan dan penyelundupan hukum oleh Pelindo II. Jadi, opini Jamdatun itu dija­dikan pelindung untuk me­la­wan UU No.17 tahun 2008,” ujarnya.

Pelindo kini memiliki utang Rp46 triliun yang harus dibayar oleh negara dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. “Kalau tidak terbayar, maka Pelindo II  bisa diserahkan ke JICT Hong­kong itu. Mereka ini­lah antek-antek asing dan apa yang disampaikan RJ Lino selama ini merupakan kebohongan. Maka Pansus Pelindo yang mempunyai kerja selama 60 hari ini akan merekomendasikan bukan hanya mentarget orang, tapi sistem tata kelola BUMN secara menyeluruh. Rhenal Kasali pun yang membela Pelindo II selama ini ter­nyata sebagai konsultan dan selalu berbohong. Bahkan saya sering dilaporkan,” pungkasnya.

Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Gerindra Nizar Zahroh menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga kro­nologi dalam kasus Pe­lindo II ini; yaitu pengadaan barang dan jasa, pelanggaran UU, dan perpanjangan kon­trak. Dalam pengadaan mo­bil crane se­nilai 77 ribu dollar AS atau Rp 77 miliar te­rindikasi ada pe­nya­lah­gunaan wewenang, tidak membayar pajak, dan tidak patuh pada UU di mana perpanjangan kontrak itu tidak boleh dilakukans ebelum habis masa kon­traknya, dan saham tidak boleh lebih dari 51 % untuk asing.

Selain tidak cermat, ada mark up, penunjukan lang­sung, dan pelanggaran UU. “Itulah yang merugikan ne­gara selama ini. Berbeda de­ngan Pelindo III Sura­baya, yang sudah berjalan baik dan memberikan pe­ma­sukan besar untuk negara. Karena itu dengan pansus ini kita ingin menasionalisasi dan mengembalikan Pelin­do ini kepada ibu pertiwi,” katanya.

Peneliti ekonomi IN­DEF Sugiyono Sugiyono me­­negaskan jika kerja Pans­us ini sejalan dengan se­mangat Trisakti dan Na­wacita Jokowi, karena pela­buhan itu 70 % pe­nga­ruh­nya terhadap perekonomian nasional. Namun, terkait perpanjangan kontrak se­belum berakhir 2019, me­mang ada pasal-pasal yang masih bisa diperdebatkan.

Tapi, kalau disebutkan bahwa jika dikelola sendiri Pelindo II itu peng­hasilannya akan lebih kecil dibanding asing, maka Pansus harus me­meriksa proposal lem­baga keuangan yang menjadi patner selama ini. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 13 November 2015 - 19:26:28 WIB

    Kerugian Pelindo II Lebihi Kasus Century

    JAKARTA, HALUAN — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II berhasil menemukan sejumlah persoalan dalam BUMN ter­sebut. Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pi­talo­ka me­n­cotohkan sejumlah persoalan dian.

  • Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:14:34 WIB

    Jaksa Agung Penuhi Panggilan Pansus Pelindo II

    JAKARTA, HALUAN —Ja­k­sa Agung M. Prasetyo ke­m­bali memenuhi pang­gilan Panitia khusus (Pansus) Pelindo II, Kamis (29/10/2015). Pada panggilannya kali ini, ia mengaku akan men­jelas­kan pandangan.

  • Ahad, 18 Oktober 2015 - 19:36:32 WIB

    Pansus Agar Fokus Benahi Internal Pelindo II

    KASUS PELINDO II

    JAKARTA, HALUAN — Panitia Khusus (Pan­sus) Pe­lindo II direncanakan menggelar rapat perdana pada Senin (19/10/2015) sore. Pengamat hukum Universitas Al-Azhar.

  • Ahad, 27 September 2015 - 19:02:05 WIB

    Pansus Pelindo Tunggu Pimpinan DPR

    JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yakin Pansus Pelindo akan terbentuk. Ia menjelaskan, saat ini pembentukan pansus sedang dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Pihaknya sedan.

  • Jumat, 28 Agustus 2015 - 20:40:56 WIB

    Bos Pelindo II Ancam Presiden

    DIGELEDAH BARESKRIM

    JAKARTA, HALUAN  — Direktur Utama PT Pelindo II Richa.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM