Eksekutif dan Legislatif Diprediksi Tak Sepakat


Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:16:32 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Sekjen Golkar ini mengaku tidak menutup kemungkinan nasib APBN 2016 bisa sama dengan APBD DKI 2015 yang gagal mencapai kata sepakat, antara legislatif dan eksekutif. Sehingga terpaksa memakai anggaran tahun sebelumnya.

“Terbuka kemungkinan untuk itu. Saya kira besok kita lihat, pemerintah tentunya akan berfikir. Makanya pemerintah dalam pem­bahasan ini harus teliti,” ucap dia.

Ia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan jika tetap enggan memangkas PMN. Sebab, kata dia, jika itu dilakukan maka bukan hanya fraksi-fraksi KMP saja yang akan menen­tang. “Partai-partai lain saya lihat juga hampir sama sikapnya dalam melihat masalah ini,” kata Idrus.

Di tempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Prakarsa, AH Maftuchan, menga­takan molornya penyusunan Rancangan APBN 2016 akibat pemerintah dan parlemen kurang membuka pintu partisipasi publik atas pem­bahasannya. Dalam proses sebelumnya badan anggaran dan Komisi XI sering meminta masu­kan publik.

Selain itu menurut Mahfuchan, ada ketidak­sesuaian cara kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dan ke­men­terian atau lembaga. Kementerian menurutnya gagap dalam menterjemahkan visi misi presiden, sehingga belum mampu menuangkannya dalam perencanaan anggaran. Kemampuan birokrasi untuk menterjemahkan visi misi merupakan indikator keberhasilan pemerintah.

“Ibarat komputer Jokowi pentium 4, biro­krasi masih pentium 1,” kata Maftuchan.

Maftuchan pun menilai penyebab molor berikutnya yaitu ada di parlemen. Sebagai lembaga yang memiliki tugas budgetting, par­lemen masih belum solid dan masih terpecah antara KIH dan KMP.

Hingga hari ini RAPBN 2016 belum disetujui oleh parlemen, sedangkan masa sidang tinggal dua hari lagi. Bila sampai 30 Oktober nanti belum ada pengesahan, maka pemerintah akan menggunakan APBNP 2015.

Menurut Maftuch hal tersebut akan membuat pemerintah mempunyai alokasi anggaran yang sulit untuk menjalankan program prioritas. Ia be­r­pendapat, pertaruhan sangat besar bila pe­me­rintah harus kembali menggunakan APBNP 2015, dan membuat pemerintah tidak mampu memenuhi janji politiknya. “Sebab 2016 ini lah kali pertama Jokowi-JK secara total menyusun sendiri APBN nya, 2015 kan masih sisa pemerintahan se­belumnya masih transisi,” kata dia. (h/rol)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM