Publik Ingin Kabinet dari Profesional


Ahad, 25 Oktober 2015 - 19:10:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Sebanyak 52,7 persen responden pada survei itu setuju bahwa saat ini perlu ada reshuffle kedua. Adapun 42,3 persen yang memandang tidak perlu dan sisanya tidak menjawab.

Sebanyak 63,4 persen res­ponden mendukung apa­bi­la re­shufflemengakomodasi kalangan profesional.

Adapun 66,4 persen obyek survei menolak jika Presiden Jokowi kembali memasukkan kader PDI-P dalam kabinet. Sebanyak 50,5 persen responden menolak apabila partai lain da­lam Koalisi Indonesia Hebat bergabung ke kabinet.

“Kepercayaan publik ter­hadap kalangan profesional lebih tinggi dibandingkan kalangan dari parpol. Publik lebih percaya dengan kalangan profesional,” kata peneliti CSIS, Arya Fer­nandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Meski demikian, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi me­nyarankan agar Jokowi tetap mengakomodasi kalangan parpol dalam penyusunan kabinet. Hal ini dipandang perlu untuk me­ngon­­solidasikan ke­kuatan di parlemen.

Selain Partai Amanat Na­sional yang baru bergabung ke dalam pemerintahan, Kristiadi menilai Demokrat yang berstatus sebagai penyeimbang juga perlu dipertimbangkan dalam kabinet.

“PAN dan Demokrat bisa diajak kompromi dibandingkan dengan lainnya. Demokrat pun akan lebih nyaman ber­ko­mu­nikasi dengan KIH daripada KMP,” ujar Kristiadi.

Akan tetapi, jika ingin m­e­rang­kul Demokrat, Jokowi perlu memperhatikan kenyamanan PDI-P sebagai partai pendukung, terutama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Lebih Percaya TNI dan KPK

Hasil survei CSIS me­nya­takan Tentara Nasional Indonesia merupakan institusi yang paling dipercaya publik. Berdasarkan hasil sigi CSIS pada 14-21 Okto­ber 2015, sekitar 90 persen dari 1.183 responden percaya kepada TNI.  “Ini buah dari reformasi terus-menerus terhadap TNI yang tidak mau berpolitik lagi,” kata peneliti CSIS Philip J. Vermonthe.

Menurut Philip, kepercayaan masyarakat akan menurun kalau TNI kembali aktif berpolitik praktis. Posisi kedua diduduki Ko­misi Pemberantasan Korupsi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebesar 80,8 per­sen.

Adapun Presiden Joko Wi­dodo berada di posisi ketiga dengan hasil 79,7 persen. Beri­kutnya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla 75,2 persen.

Berbanding terbalik dengan KPK maupun TNI, Polri dan Dewan Perwakilan Rakyat men­dapat posisi yang paling bontot. “Polisi dan DPR sangat rendah,” ujarnya. Tingkat kepercayaan ter­hadap Polri hanya 63,5 persen. Se­dangkan kepercayaan ma­sya­ra­kat terhadap DPR hanya 53 persen.

Masyarakat juga tidak puas dengan kinerja DPR. Dari total responden, hanya 29,2 persen yang puas dengan kinerja le­gislator itu. “Fungsi DPR dalam program legislasi nasional di­anggap buruk,” kata Philip.

Peneliti CSIS Arya Fer­nan­des, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pe­merintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup ren­dah, hanya 50,6 persen. “Ini menunjukkan bahwa publik ma­sih terpolarisasi dengan pola dukungan di pemilihan presiden kemarin,” katanya.

Menurut Arya, ke­tid­ak­pua­san terbesar di bidang ekonomi yakni 69,1 persen, bidang politik 53,8 persen, bidang hukum 45,8 persen, dan bidang maritim 32,8 persen. “Meski pemerintah me­ngeluarkan 5 paket kebijakan ekonomi, publik masih menung­gu reaksi dan implementasi paket itu,” ujarnya.

Adapun kepuasan tertinggi publik terhadap kinerja pe­me­rintah di bidang maritim se­besar 59,4 persen, diikuti pene­gakan hukum yakni 51,1 persen, bidang politik 40 persen, dan bidang ekonomi 30 persen.

Peneliti senior CSIS, J. Kris­tiadi menilai hasil puas dan ketidakpuasan masyarakat ham­pir sama dengan pemilihan presi­den pada tahun lalu. Kala itu, kata dia, masyarakat terbelah dua.

Sementara itu, Menteri Koor­dinator Kemaritiman dan Sum­ber Daya, Rizal Ramli, men­dapatkan tingkat kepuasan paling tinggi untuk tingkat men­teri koordinator, yaitu sebanyak 61,3 persen.

Posisi kedua Menteri Koor­dinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maha­rani, dengan tingkat kepuasan publik sebanyak 50 persen, tidak puas 45,5 persen, dan tidak tahu 4,5 persen. Posisi Puan menga­lahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pan­djaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Ketua Departemen Politik dan Hubungan International Lembaga Survei CSIS, Philips Jusario Vermonte, mengatakan tingginya tingkat kepuasan untuk Puan Maharani karena beban Menko bisa dibagi kepada men­teri-menteri di bawahnya. Se­mentara terkait rendahnya ke­puasan publik terhadap Men­teri Koordinator Bidang Pere­ko­nomian Darmin Nasution, ka­rena masyarakat belum me­ra­sakan perbaikan ekonomi.

Ketua Umum partai De­mokrasi Perjuangan Megawati Soekarnoputri punya pandangan sendiri soal kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Menurut Megawati, ke­bijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi saat ini sudah dija­lankan dengan baik.

“Mengenai masalah ekon­o­mi, apa yang sudah dijalankan sudah baik. Saya kira setiap pemerintahan punya karakternya masing-masing,” kata Megawati saat melakukan konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (24/10).

Megawati mempersilakan semua orang menilai apa pun tentang kinerja setahun Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, menurut dia, tantangan yang dihadapi setiap periode pemerintahan akan selalu berbeda. “Beda za­man, beda penanganannya,” kata Megawati. (trn/tem/met)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:13:31 WIB
    DIBATAL JADI CAWAPRES DI MENIT TERAKHIR

    Rocky Gerung: Mahfud MD  Tidak Terhina, yang Terhina Moralitas Publik

    Rocky Gerung: Mahfud MD  Tidak Terhina, yang Terhina Moralitas Publik "Orang Indonesia menyaksikan itu dan mencatat di dalam batinnya, satu perbuatan imoral dan standar moral orang indonesia sangat tinggi itu, politik dijadikan semacam pameran imoralitas.".
  • Jumat, 22 Juni 2018 - 08:50:46 WIB

    Debat Publik  ke-3 Pilkada Padang,   Lumayan Seru

    Debat Publik  ke-3 Pilkada Padang,   Lumayan Seru PADANG, HARIANHALUAN.COM-KPU Padang menggelar debat publik putaran ketiga, Kamis malam. Debat yang lumayan seru ini, dipimpin oleh moderator Robi Leo, dengan mengusung tema menghadirkan pemerintah dalam pembangunan sosial dan.
  • Senin, 09 November 2015 - 18:49:02 WIB

    Rizal Ramli Menteri Disukai Publik

    HASIL SURVEI ENAM LEMBAGA

    JAKARTA, HALUAN -  Meski baru beberapa bulan berg.

  • Kamis, 24 September 2015 - 20:11:36 WIB

    Formappi Minta Setjen Buka Data Ijazah DPR ke Publik

    JAKARTA, HALUAN — Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi Lucius Karus, meminta Sekretariat Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka data ijazah milik anggota DPR kepada publ.

  • Rabu, 22 April 2015 - 20:15:59 WIB

    Publik Setuju Jokowi Rombak Kabinet

    KINERJA 3 MENTERI BIDANG EKONOMI MEMBURUK

    JAKARTA, HALUAN — Ke­lompok Diskusi Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) me­ngeluarkan hasil polling ten­tang perombakan kabin.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM