Presiden Setuju Terbitkan Perppu Kebiri


Rabu, 21 Oktober 2015 - 19:18:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Persetujuan Presiden disampaikan saat me­mim­pin rapat terbatas “Pen­cegahan dan Penang­­gu­la­ngan Kekerasan terhadap Anak” di kantor Presiden bersama KPAI dan para menteri di bawah ko­or­dinasi Menko PMK, Selasa (20/10/2015).

Asrorun menjelaskan ada empat faktor yang men­jadi pemicu terjadinya tin­dak kekerasan terhadap anak yang disampaikan KP­AI dari hasil pengaduan dan telaah yang dilakukannya. Keempat faktor itu adalah pertama, rentannya ke­tah­anan keluarga yang ditandai dengan naiknya angka per­ceraian dan disharmoni ya­ng berujung pada pe­nel­antaran dann kekerasan.

Kedua, mudahnya akses terhadap materi pornografi, baik online maupun offline, termasuk. pada media pe­rmainan anak di pusat per­belanjaan. Ketiga, maraknya tayangan kekerasan di me­dia TV, film, dan juga games permainan anak yang me­nyebabkan anak me­ng­i­mitasi tindak ke­kerasan. Dan keempat, me­kanisme hukum yang tidak men­jerakan sehingga pelaku cenderung mengulangi dan tidak jera.

Dalam rapat itu, Jaksa Agung HM Prasetyo me­ngusulkan pemberatan hu­kuman dengan pelaksanaan kebiri. Usul tersebut juga direspon baik oleh Pre­siden, dan didukung oleh Menteri Sosial.

PBNU Dukung Hu­ku­man Kebiri

Pengurus Besar Nah­dlatul Ulama (PBNU) me­n­­­dukung rencana pe­me­rin­tah mem­be­r­la­ku­kan hu­kuman kebiri bagi pelaku paedofil. PBNU menilai harus ada hukuman berat bagi pelaku kejahatan sek­sual terhadap anak. “Harus ada hukuman. Prinsipnya, un­dang-undang harus bisa memberikan efek jera terhadap pelakunya,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Rabu (21/10/2015).

Menurut Helmy, baik secara hukum pidana mau­pun hukum agama, pelaku ke­ja­hatan seksual terhadap anak perlu mendapat hu­kuman berat. Tujuannya, agar setiap orang menyadari bahwa paedofil merupakan ke­ja­hatan luar biasa yang pel­akunya terancam dengan hukuman yang berat.

Selain itu, ia juga me­nyarankan agar pelaku pae­dofil diberikan sanksi sosial. Menurut dia, pelaku harus diberikan stigma negatif di masyarakat.

“Biar orang di seke­li­li­ng­nya tahu dan bisa me­waspadai pelaku pae­dofil,” kata Helmy.

Pelaku kekerasan sek­sual terhadap anak akan mendapat tambahan huku­man yang berat. Selain an­caman hukuman penjara, pelaku kekerasan seksual itu juga akan disuntik se­bagai proses kebiri.

Pemerintah kini tengah menyusun draf peraturan pemerintah pengganti un­dang-undang untuk me­re­alisasikan aturan itu. Jaksa Agung HM Prasetyo se­be­lumnya mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak telah menimbulkan efek yang luar biasa dalam diri si anak. Karena itu, hukuman berat harus diberikan ke­pada para pelakunya.

Prasetyo berharap, hu­kuman itu akan membuat paedofil jera dan berpikir 1.000 kali jika ingin me­nyakiti anak-anak. Aturan pemberlakuan hukuman kebiri itu juga mendapat dukungan dari Komisi Per­lin­dung­an Anak Indonesia (KPAI). (h/inl/kcm)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 18 September 2018 - 11:12:49 WIB

    Polda  Belum Terima Surat Aksi  #2019GantiPresiden

    Polda  Belum Terima Surat Aksi  #2019GantiPresiden PADANG, HARIANHALUAN.COM– Polda Sumbar sejauh ini belum menerima surat pemberitahuan deklarasi #2019GantiPresiden yang digadang-gadangkan dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumbar. Jika suratnya masuk, Polda terlebih dahulu.
  • Selasa, 04 September 2018 - 10:32:40 WIB

    Ketua DPR: Deklarasi #GantiPresiden Tidak Salah

    Ketua DPR: Deklarasi #GantiPresiden Tidak Salah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. .
  • Kamis, 26 November 2015 - 19:12:55 WIB

    Presiden Serahkan Putusan ke Komisi III

    SELEKSI CAPIM KPK

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tugas pemerintah adalah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korups.

  • Kamis, 17 September 2015 - 19:51:05 WIB

    DPR Rencanakan Gaji Presiden Paling Tinggi

    JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan saat ini pihaknya sedang mewacanakan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Struktur Gaji Pejabat Negara.

    Jika RUU ini dis.

  • Ahad, 06 September 2015 - 19:35:58 WIB

    Presiden Jokowi Minta Usut Kebakaran Hutan, Sengaja atau Tidak

    JAKARTA, HALUAN — Kepala Staf Presiden Teten Masduki menanggapi beredarnya kabar Komunitas Amanat Penderitaan Rakyat (Am­pera) yang mengirim surat ke Perdana Menteri Nazib Razak dan meminta Malaysia turun tangan menanga.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM