Penghapusan Bawaslu Dinilai Tidak Rasional


Rabu, 21 Oktober 2015 - 19:18:06 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Bahkan ia mengusulkan agar kewenangan Bawaslu perlu diperkuat mengingat persoalan pengawasan me­mang menjadi hal yang pen­ting, di samping me­mang fungsi pengawasan juga pada rakyat.

“Lembaga seperti Ba­waslu dan DKPP memang tidak ada di banyak negara. Ini menjadi kekhasan kita dalam mengelola pemilu. Jangan sampai semangat untuk menghilangkan lem­baga-lembaga tersebut ha­nya dilatarbelakangi oleh karena tidak adanya lem­baga tersebut di luar negeri. Kalau kita memang punya keyakinan bahwa kita mem­punyai kekhasan dan best practice pengelolaan pe­milu, biarlah itu menjadi kekayaan kita di In­donesia,” jelasnya.

FGD yang diren­cana­kan dilaksanakan dela­pan kali ini meng­ha­dirkan be­berapa nara­su­m­ber dis­kusi, yakni Mu­ham­mad Afiffud­din dari Jari­ngan Pendi­dikan Pe­milih untuk Rak­yat, Sulastio dari Indonesia Parlie­man­tary Centre, dan pengamat po­litik August Melaz.

Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sek­retariat Jenderal Bawaslu RI Feizal Rachman men­jelaskan, sebagai penye­lenggara Pemilu, Bawaslu memang hanya men­ja­lan­kan aturan pemilu yang sudah dibuat oleh DPR, dalam hal ini undang-un­dang. Namun tidak berarti Bawaslu tidak memberikan perhatian terhadap pe­nyu­sunan maupun ran­cangan revisi undang-undang.

“Pada intinya kita ingin Undang-Undang Pemilu ini dapat mengakomodir se­mua yang dibutuhkan oleh pemilu ke depan. Maka dari itu, dari bagian analisis Bawaslu mencoba untuk menganalis hal-hal yang berkaitan dengan rencana revisi undang-undang tersebut,” ujar Feizal.

FGD ini membahas be­berapa poin terkait ke­se­rentakan pemilu ke depan. Menurut Sulastio, ke­se­ren­takan ini perlu kembali dite­tapkan apakah pemilu pusat maupun yang ada di daerah dilaksanakan di tang­gal yang sama atau hanya di tahun yang sama atau seperti apa.

“Karena kalau se­mua­nya serentak juga ada per­tim­bangan, bagaimana de­ngan lembaga penye­leng­gara Pemilu. Berarti selama empat tahun di luar tahun pemilihan tidak bekerja,” ujarnya.

Selain itu juga dibahas kodifikasi aturan mengenai Pemilu. Totok Sugiarto dari Para Syndicate yang ber­tindak sebagai panelis me­ngatakan, jika memang Pil­pres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan secara seren­tak perlu adanya kodifikasi aturan mengenai Pemilu. “Kalau memang serentak, UU Pemilu harus dalam satu kitab,” tegas Totok. (h/rel/eni)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 09 Februari 2015 - 19:47:28 WIB

    Kaji Dulu Wacana Penghapusan NJOP dan PBB

    WAKIL KETUA DPR RI, FADLI ZON

    JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara, terkait wacana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dala.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM