Pengusaha Bukittinggi Tersangkut Kasus Pajak Ditahan


Selasa, 29 September 2015 - 19:48:40 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dalam jumpa persnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, Direktur Intelidik Dirjen Pajak, Yuli Kristiono me­nga­takan, perkiraan keru­gian negara akibat kasus ini mencapai Rp13 miliar.

“Kasus ini telah dinyata­kan lengkap (P21) dan telah memasuki tahap kedua, yak­ni penyerahan berkas dan penyerahan tersangka kepa­da Kejari Bukittinggi. Mo­dus tersangka dalam kasus ini, menyampaian SPT yang isinya tidak sesuai dengan omset­nya pada tahun 2012, dan tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2011 dan 2013,” ujar Yuli Kristiono.

Yuli Kristiono menjelaskan, perbuatan pidana perpajakan ini dilakukan pada tahun 2012, dan penyidik dari kantor pajak baru memeriksanya pada tahun 2013. Menurut Yuli Kristiono, selama dalam pemeriksaan tersebut, ter­sangka dinilai tidak kooperatif dan tidak melakukan pembetulan SPT.

Pada saat ditemukan bukti permulaan menurut Yuli Kris­tiono, tersangka tidak melakukan pembayaran, sehingga dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Ia mengatakan, pihaknya akan terus mempidanakan wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak.

Ia melanjutkan, tersangka ini bisa dibebaskan apabila memba­yar nilai pajak dan denda, dengan cara mengajukannya ke Kemen­terian Keuangan, sesuai yang tercantum dalam pasal 44B Un­dang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).

Namun untuk membayar, wa­jib pajak yang sudah dinyatakan P21 harus membayarkan denda sebesar 500 persen. Berbeda jika wajib pajak membayar dalam proses bukti permulaan (bukper), maka wajib pajak itu harus mem­bayar sebesar 150 persen.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi, M. Ismiransyah M. Zain mengungkapkan, saat ini DJP Kanwil Sumbar juga telah men­deteksi lima wajib pajak asal Sumbar yang terindikasi mela­kukan tindakan pidana perpaja­kan. Namun  M. Ismiransyah tidak membeberkan data atau identitas kelima wajib pajak yang dimaksud tersebut.

“Kami mengajak kepada selu­ruh masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, karena DJP dapat melakukan penyidikan atas per­buatan yang dengan sengaja mela­kukan pelanggaran atas kewajiban perpajakan,” tuturnya.

Ia berharap program tahun pembinaan wajib pajak di tahun 2015 ini bisa memberikan edu­kasi kepada masyarakat tentang pajak, sehingga setiap wajib pajak dapat memanfaatkan program ini.

“Pada tahun 2016, DJP akan mengusung tema law enfor­ce­ment, dengan kata lain tidak akan memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan perpajakan, se­hing­ga diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, wajib pajak dapat memanfaatkan program tahun pembinaan, sehingga tidak perlu sampai dilakukan penyidikan.

Terkait penahanan tersangka perpajakan itu, tersangka YH dengan tegas tidak terima atas sikap yang dilakukan pihak per­pajakan. Ia sendiri mengaku tidak mengerti kenapa dia ditahan dengan tuduhan merugikan ne­gara sebesar Rp13 miliar.

Alisma, selaku kuasa hukum tersangka menambahkan, peris­tiwa ini terjadi di luar dugaan, karena selama ini kliennya telah bersikap kooperatif. Alisma juga terkejut, karena kliennya lang­sung disidik, tanpa diberi kesem­patan untuk menyampaikan rasa keberatan.

“Klien kami ingin membayar, tapi karena sudah disidik, katanya tidak boleh lagi. Kalau wajib pajak ada kekeliruan, sebaiknya wajib pajak harus ditegur. Selama ini, klien kami tidak tahu berapa harus bayar, karena tidak ada pembinaan. Jika memang dite­mu­kan salah bayar atau kurang bayar, seharusnya kasih surat ke yang bersangkutan. Tapi selama ini tidak ada,” jelas Alisma.

Alisma juga merasa heran karena kliennya disebut telah merugikan negara sebesar Rp13 miliar. Ia mengatakan, kliennya itu hanya memiliki satu toko, sehingga kerugian Rp13 miliar dianggap sebagai angka yang tidak wajar.

“Cuma pajak dua tahun kok kerugian negara Rp13 miliar. Klien kami kan punya sebuah toko, masa dua tahun pajaknya Rp13 miliar. Ini hitungannnya bagaimana, saya heran dan tak masuk akal,” protes Alisma.

Menurut Alisma, saat ini pi­hak­nya akan mengajukan penang­guhan penahanan kliennya. Tak hanya itu, pada Rabu (30/9) ini, kasus ini akan menjalani prapera­dilan di Pengadilan Negeri Padang.

“Saya menilai, apa yang dila­ku­kan kantor pajak bukan mem­bina potensi pajak, tapi sudah pembunuhan. Kesannya klien kami hanya jadi percontohan, dengan harapan orang lain jadi takut,” tambah Alimas. (h/wan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 17 Oktober 2018 - 12:18:40 WIB

    Budi Syukur: Rangkul Pengusaha Lokal

    Budi Syukur: Rangkul Pengusaha Lokal PADANG, HARIANHALUAN.COM --  Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar, S. Budi Syukur peran serta BUMN dan pemerintah selaku pemilik proyek dan investasi di Sumbar sangat besar pengaruhnya untuk kiprah pebisnis lokal di Sumbar..
  • Senin, 08 Oktober 2018 - 22:46:37 WIB

    Hadir di Rapat Kerja IWAPI di Padang, Jokowi: Wanita Pengusaha Itu Cekatan

    Hadir di Rapat Kerja IWAPI di Padang, Jokowi: Wanita Pengusaha Itu Cekatan PADANG, HARIANHALUAN.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri pembukaan rapat kerja nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang bertempat di hotel Inna Muara Kota Padang, Senin (8/10). .
  • Ahad, 08 Juli 2018 - 18:56:58 WIB

    Bupati Pessel Bertemu Dony Askaria, Pengusaha Jakarta Siap Investasi Pariwisata

    Bupati Pessel Bertemu Dony Askaria, Pengusaha Jakarta Siap Investasi Pariwisata PADANG, HARIANHALUAN.COM--Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni bertemu dengan Ketua Kelompok Kerja Pariwisata, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia, Dony Oskaria, di pesta perkawinan putera Gub.
  • Sabtu, 15 Oktober 2016 - 00:40:30 WIB
    GAPENSI SUMBAR SABTU INI MUKERDA

    Pemda Agar Dukung Pengusaha Lokal

    Pemda Agar Dukung Pengusaha Lokal Padang, Haluan — Persoalan yang dihadapi oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi seluruh Indonesia ( Gapensi ) wilayah Sumbar, masih banyak. Salah satunya, dukungan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal mas.
  • Selasa, 08 Maret 2016 - 04:07:39 WIB
    Perampokan Marak

    Pengusaha Payakumbuh dan Limapuluh Kota Cemas

    PAYAKUMBUH, HALUAN — Maraknya aksi kejahatan peram­pokan dan pencurian di Kota Payakumbuh dan Ka­bupaten Limapuluh Kota membuat pengusaha daerah itu cemas. Sementara pihak kepo­lisian sendiri telah mengan­tongi identita.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM