Jokowi Dinilai Terlalu Optimis


Jumat, 14 Agustus 2015 - 19:40:52 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Pengamat Ekonomi dari Insti­tute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai, terlalu percaya dirinya pemerintah bisa dilihat dari target penerimaan pajak yang dinaikkan demi membiayai seba­gian kebutuhan pembangunan infrastruktur yang akan meng­gerakkan pertumbuhan.

“Seperti kebijakan pajak, itu terlalu optimistis. Kebijakan yang diambil dalam hal pajak harusnya lebih relaistis. Kan lucu, di tengah kondisi seperti ini target pajak dinaikkan jadi 38 persen,” kata Aviliani ketika dihubungi, Jumat (14/8).

Namun tak hanya mengkritik, Aviliani juga menyebutkan se­jum­lah langkah yang dapat diam­bil pemerintah demi mencapai target di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

“Devisa mungkin bukan di­kontrol ya, tapi setidaknya peme­rintah mengetahui keluar-masuk­nya uang. Kemudian pemerintah juga harus mewaspadai besarnya angka PHK dengan adanya im­por barang (akibat kesepakatan masyarakat ekonomi Asean),” kata Aviliani yang dilansir cnn indonesia.

Tingginya angka impor menu­rutnya mengancam penurunan angka produksi dalam negeri. Dengan kondisi seperti itu, peme­r­intah sebaiknya memberikan insentif fiskal maupun non fiskal kepada pelaku industri.

“Bukan malah menaikkan pajak. Selain itu ke depan peme­rintah juga harus bisa menjaga stabilitas harga pangan, namun caranya bukan hanya dengan melakukan operasi pasar,” te­gasnya.

Angka 5,5 persen tersebut, sebut Joko dalam pidato tersebut, merupakan kisaran terendah dari hasil pembahasan Kementerian Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Juli 2015 lalu. Ketika itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mem­perkirakan tahun depan ekonomi Indonesia bisa tumbuh maksimal 6 persen dan tumbuh paling sedikit 5,5 persen.

“Dengan memperhitungkan seluruh dinamika perekonomian global dan domestik serta prospek perekonomian nasional, per­tum­buhan ekonomi 2016 ditar­get­kan 5,5 persen,” ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan peme­rintah atas RAPBN 2016 di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rak­yat (DPR), Jumat (14/8).

Mantan Walikota Solo meya­kini kondisi ekonomi dunia akan membaik tahun depan, sehingga diharapkan permintaan global atas produk Indonesia bisa me­ning­katkan kinerja ekspor Indo­nesia. Selain itu, bekal utama yang menu­rut Jokowi dapat mendo­rong pem­bentukan modal tetap bruto dan konsumsi nasional adalah program pembangunan infrastruktur yang sudah mulai meningkatkan ko­nektivitas na­sional.

“Pemerintah juga akan terus melakukan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif sehingga diharapkan mampu meng­gerak­kan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi,” katanya.

Asumsi makro kedua yang diusulkan pemerintah adalah laju inflasi yang diperkirakan men­capai 4,7 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan asumsi inflasi tahun ini di angka 5 persen. Menurutnya, hal tersebut dipe­ngaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan harga ko­moditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim.

“Untuk itu, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan menggerakkan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi nasional. Pemerintah juga akan menjaga harga bahan pangan dan energi di pasar domestik dengan me­nye­diakan alokasi anggaran dan dana cadangan,” ujarnya.

Rupiah Melemah

Kemudian, Jokowi me­nying­gung mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tahun depan diperkirakan berada di angka Rp 13.400 per dolar. Melemah lebih dalam dibandingkan asumsi nilai tukar tahun ini di angka Rp 12.500 per dolar.

“Ekonomi Amerika Serikat akan mengalami perbaikan, kemu­dian ekonomi Uni Eropa dan Jepang pulih. Sementara ekonomi China melambat yang membuat yuan terdepresiasi. Hal seperti itu yang akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah tahun mendatang,” tegasnya.

Terkait upaya pemerintah menarik investasi tahun depan, Jokowi menyebut angka rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,5 persen diharapkan tetap me­narik bagi investor. Karena dengan memasang usulan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga SPN tiga bulan tahun ini 6,2 persen, pemerintah coba meyakini investor bahwa profil risiko investasi di Indo­nesia lebih rendah.

Kemudian tahun depan asum­si rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$ 60 per barel. Asumsi ini memper­timbangkan berbagai faktor yang memengaruhi, seperti pasokan dan faktor geopolitik. Sementara lifting minyak ditargetkan 830 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1,115 juta barel setara minyak per hari.

“Asumsi dasar ekonomi ma­kro yang ditetapkan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih realistis sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih tinggi,” kata Jokowi. (h/net/mat)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM