Sahkan RTRW Riau, Menhut Konsultasi ke KPK


Rabu, 14 Januari 2015 - 19:03:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dijelaskan Irwan, surat yang sudah diterima oleh Riau pada tanggal 9 Agustus 2014 yang lalu, merupakan surat perubahan peruntukan kawasan hutan. Dan surat tersebut tersebut tidak bisa menjadi panduan Riau untuk bisa menjadikan kawasan tersebut untuk pembangunan. Maka seluruh daerah yang ada di Riau ini belum bisa untuk membangun. Begitu juga dengan perusahaan luar yang akan menanamkan investasi juga akan terhambat.

“Mesti ada dua surat lagi yang harus menjadi pegangan kita, untuk bisa menjadikan kawasan hutan di jadikan pembangunan. Beberapa daerah memang mengeluhkan belum ada kejelasan RTRW Riau,” ungkapnya.

Agar Mentri tidak ragu dengan RTRW Riau, Irwan pun menjelaskan secara detail proses pengesahan RTRW Riau, dimana dalam pene­rapannya sudah melalui prosedur, sudah ada penelitian tim terpadu. Bahkan hasil kajian ilmiah sudah ada dan dilindungi hukum.

“Kita sudah jelaskan semua prosedurnya, dan jawaban Mentri dia akan berkoordinasi dengan KPK serta jaksa agung. Dan kita kembali akan bertemu dengan Mentri, untuk berkoordinasi dengan KPK. Kalau tidak seperti itu, RTRW kita tidak akan selesai-selesai,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, perubahan RTRW Riau, sudah diserahkan oleh Mentri Kehutanan lalu, Zulkifli Hasan, pada tanggal 9 Agustus 2014. Namun setelah disahkan Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun, berulah dengan melakukan suap untuk perubahan alih status lahan, yang berujung penangkapan oleh KPK. Oleh karena itu, Menhut Siti Nurbaya, ragu untuk melanjutkan pengesahan RTRW Riau. (hr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 19 Mei 2016 - 03:20:46 WIB

    Harga Kebutuhan Pokok Mulai Meresahkan

    Harga Kebutuhan Pokok Mulai Meresahkan PEKANBARU, HALUAN — Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengakui jika harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, sesui trend waktu akan terus naik, bahkan kenaikan tersebut akan membuat ma­syarakat kelimp.
  • Kamis, 28 April 2016 - 04:01:55 WIB

    DPRD Rohil Sahkan 6 Ranperda

    ROKAN HILIR, HALUAN—DPRD Kabu­paten Rokan Hilir, mengesahkan sebanyak enam Rancangan Peraturan Daerah dari 20 yang diusulkan oleh Pemkab Rohil menjadi Peraturan Daerah dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD.
  • Sabtu, 13 Februari 2016 - 03:41:29 WIB

    APBD Natuna Disahkan Pekan Depan

    NATUNA, HALUAN—Ketua DPRD Natuna memperkirakan proses pe­ngesahan APBD Natuna 2016 ini akan dilaksanakan Rabu, pekan mendatang. Alasannya, masih ada beberapa hal yang masih harus digodok dewan..
  • Rabu, 03 Februari 2016 - 02:46:50 WIB

    Bupati dan Wabup Karimun Disahkan

    Bupati dan Wabup Karimun Disahkan KARIMUN, HALUAN — De­wan Perwakilan Rakyat Da­erah (DPRD) Karimun akhir­nya mengesahkan Aunur Ra­fiq-Anwar Hasyim (ARAH) sebagai Bupati-Wakil Bupati Karimun terpilih masa bhakti 2016-2021 mendatang. Pe­ngesahan tersebu.
  • Jumat, 18 Desember 2015 - 02:39:00 WIB
    Paripurna Hujan Interupsi

    APBD Riau 2016 Rp11,24 T Disahkan

    PEKANBARU, HALUAN — DPRD Riau me­ngesah­kan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016, senilai Rp11,246 triliun. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (16/12) malam. R.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM