Pemda Tak Terbuka Soal BUMD


Rabu, 14 Januari 2015 - 19:03:00 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Bagaimana laporan kinerja dan laporan keuangannya, serta bagaimana bagi hasil kepada daerah, itu harus terbuka kepada masyarakat,” ujar Triono.

Kalau BUMD tidak bisa melakukan itu, kata Triono, maka itu menjadi tugas Pemprov Riau untuk mem­publi­kasikan kepada masyarakat. “Berapa sebenarnya anggaran atau atau penghasilan BUMD tahun tertentu. Ketika itu tidak dilakukan, sama saja BUMD itu seperti perusahaan private sector, yang tidak terbuka terhadap publik,” katanya.

Karena menurut penilaian Fitra Riau, BUMD yang ada memang tidak terbuka ke publik. Mereka hanya men­yampaikan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Sementara Pemda tidak mempunyai inovasi dan keinginan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan BUMD ke masyarakat. Seolah-olah BUMD menjadi milik Pemda. Padahal Pemda itu kaitannya kepada masyarakat.

“Kalau tidak disampaikan ke masyarakat, berarti Pemda Riau masih tertutup semua terhadap hal-hal seperti itu,” lanjutnya. Menurutnya, yang mengawasi kinerja BUMD tersebut harus ada partisipasi masyarakat yang turut serta melakukan kontrol. Kalau BUMD tertutup, bagaimana bisa masyarakat melakukan kontrol terhadap kinerja BUMD. “Bagaimana masyarakat mengontrol berapa penyertaan modal, deviden yang disimpan, deviden yang dibagikan, dan deviden yang diakumulasi,” jelas Triono.

Sementara terkait, belumnya dilakukan audit yang direncanakan dilakukan pada akhir Desember 2014 lalu, Fitra mempertanyakan mengenai tujuan audit tersebut. Kalau tujuannya hanya untuk mengaudit yang tidak jelas tujuannya, itu tidak perlu dilakukan.

“Sekarang yang jadi pertanyaan, audit yang akan dilakukan Pemprov apakah untuk melengkapi data-data mereka atau untuk publik,” tanya Triono.

Apabila audit yang akan dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan dan selanjutnya untuk menambah modal, seharusnya dilakukan setiap tahun, baik dari inisiatif Pemda maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dalam proses penyertaan modal itu harus ada kesepakatan publik melalui DPRD maupun melalui uji publik.

“Saya tidak tahu, apa dilakukan audit atau tidak. Ironisnya, tidak dilakukan audit, tiba-tiba ditambah penyertaan modal, seperti yang terjadi di Bengkalis (PT Bumi Laksamana Jaya,red). Praktek seperti ini yang selalu dilakukan Pemda terhadap BUMD nya,” tukasnya.

Dan keberadaan BUMD yang ada saat ini, sambung Triono, hanya dijadikan alat untuk mendepositokan uang yang tidak bisa dikelola secara baik oleh Pemda. Namun target kinerjanya baik layanan publik maupun sebagai alat untuk mendongkrak pendapatan daerah itu tidak tercapai. (hr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 25 Januari 2016 - 03:27:32 WIB
    Berhasil Terapkan LAKIP

    Pemda Bintan Jadi Percontohan

    BINTAN, HALUAN — Sistem pelayanan yang selama ini telah diterapkan di Pemerintahan Daerah (Pemda) Bintan, terus menuai prestasi baik di tingkat Provinsi Kepri maupun di kancah nasional..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM