DPR Harus Segera Putuskan Perppu Pilkada


Senin, 12 Januari 2015 - 19:45:55 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Ditegaskan, jika DPR tidak me­m­berikan jawab atas Perppu tersebut sampai berakhir masa persidangan sekarang ini, maka DPR dianggap menyetujui Perppu ter­sebut karena pembahasannya hanya dalam satu kali masa persidangan.

“Jadi harus segera diputuskan, menerima atau ditolak. Jika Perppu itu diterima maka landasan pen­yelenggaraan Pilkada adalah Perppu tersebut dijadikan UU Pilkada. Tapi kalau ditolak maka berlaku UU Pilkada No 22 Tahun 2014,” tegas Agus Hermanto didampingi rekan­nya sesama wakil ketua Fahri Ham­zah dari PKS.

Terkait dengan rencana pengun­duran penyelenggaraan Pilkada serentak, Agus Hermanto menga­takan akan memakan waktu yang lama karena harus merevisi UU Pilkada tersebut. Ini akan memakan waktu yang lama karena untuk merevisi UU harus masuk Prolegnas dulu,” kata Agus.

Sementara itu Ketua DPR Setya Novanto saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan II DPR Masa Sidang Tahun 2014-2015 juga menyebutkan bahwa Perppu Pilkada harus diselesaiakan pem­bahasannya pada masa persidangan kali ini.

“Pembahasan Perppu tersebut penting untuk dilakukan, karena pada tahun 2015 kita harus mem­persiapkan penyelenggaraan Pe­milihan Kepala Daerah dengan baik melalui aturan hukum yang pasti,” kata Setya Novanto.

Secara terpisah,  anggota Komisi II DPR Yandri Susanto meng­harapkan pembahasan Perppu Pil­kada tidak dilakukan secara terburu-buru. “Pilkada serentak pertama itu pertaruhan kita. Jangan sampai karena dipaksakan, karut marut persiapannya kemudian ekpektasi masyarakat dengan pilkada serentak ternyata tidak terpenuhi nantinya,” katanya dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (12/1)

Politisi PAN ini mencontohkan kerusuhan masih banyak, masih terjadi money politik, permainan hitam masih banyak. “Hal-hal se­perti  itu tidak kita harapkan. Oleh karena itu, kalau pilkada tidak memungkinkan dilaksanakan tahun 2015 maka Pemerintah atau KPU dan Bawaslu harus merencanakan format melaksanakan serentak pada tahun 2016,” ujarnya.

Karena itu ia menyaran­kan Per­ppu mesti diamandemen, terutama terkait jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tersebut yang menyebutkan tahun 2015. “Kalau tidak di­aman­demen maka presiden harus menge­luarkan Perppu kembali,” jelasnya.

Dia mengusulkan, setelah Per­ppu dijadikan UU kalau diterima nantinya oleh DPR, maka Peme­rintah harus segera mengajukan revisi terbatas terhadap pasal 201 yang memerintahkan Pilkada se­rentak untuk pertama kalinya di tahun 2015. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM