Terkoreksi Rp1,47 T, Dialihkan Cuma Rp140 M


Kamis, 08 Januari 2015 - 19:48:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Sebelumnya, dalam evaluasi di tingkat Kemendagri sebanyak Rp1,47 triliun APBD Sumbar terkoreksi untuk ditinjau ulang.  Menindaklanjuti itu,  dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar dan TAPD Provinsi Sumbar yang berlangsung sekitar tiga hari, total APBD Sumbar tahun 2015 yang disetujui DPRD dan TAPD Sumbar  untuk dirasionalisasi adalah  Rp140 miliiar.

“Sementara untuk sisanya (Rp1,33 triliun) akan diper­juang­kan untuk dipertahankan,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano, kepada Haluan Kamis (8/1).

Menurutnya, anggaran Rp1,33 trilun ini akan diper­tahankan dengan tiga cara. Pertama dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan. Beberapa koreksi dari Kemendagri, kata dia, bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Misalnya tentang pelarangan  untuk kabupaten/kota. Padahal itu dibolehkan dan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005.

Cara kedua, dengan berpegang pada Rancangan Pem­bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi berhak men­jadikan RPJMD sebagai dasar pe­nyu­su­nan APBD. Pemerintah pusat harus memahami tiap daerah me­miliki RPJMD masing-masing.

Cara ketiga, merasionalisasi atau menyusun ulang anggaran. Untuk cara ketiga ini sudah dila­kukan oleh DPRD melalui tim Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Peme­rintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumbar.

Sehubungan dengan ini,  Bantuan Keuangan Khusus  untuk kabu­paten/kota sebanyak Rp129 miliar  akan dipertahankan dengan berpe­gang pada RPJMD. Anggaran Ban­sos Hibah bersifat barang seba­nyak Rp SKPD Rp13,5 miliar yang terdapat di SKPD juga akan diper­tahankan. Sementara itu, tunjangan daerah yang seblumnya senilai Rp178 miliar akan dikurangi seba­nyak Rp7 miliar. Anggaran lembur dengan jumlah  Rp6,1 miliar akan dialihkan. Anggaran KPU dan Ba­was­lu sekitar Rp85 miliar akan diefesiensikan menjadi, KPU akan mendapat Rp45 miliar dan Bawaslu akan mendapat Rp5 miliar.

Kemudian, hal yang dilarang  Kemendagri untuk disetujui ditia­dakan  adalah Bansos dalam bentuk uang  terhadap  individu atau kelom­pok masyarakat dengan total Rp49 miliar. Selanjutnya kegiatan Bim­bingan Teknis, Perjalanan Pim­pinan dan Komisi  berkaitan Perjalalanan Studi Komperatif  setiap masa sidang  di DPRD Sumbar juga akan ditia­dakan. Total anggaran untuk keduanya (Bimtek dan Perjalanan Studi Kom­peratif, red) adalah Rp20 miliar.

Dalam hal ini, Rp140 miliar yang bersumber dari penghapusan sejumlah program dan efisiensi ang­garan tadi,  menurut Arkadius, itu akan dialihkan untuk keperluan belanja modal. Lebih tepatnya untuk pem­bangunan infrastruktur.  Di sini, dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Par­sjatarkim) serta Dinas Penge­lolaan Sumber Daya Air (PSDA) akan mendapat bantuan dari dana tersebut.

“Prasjaltarkim  dengan tugas  ke PU-an nya memang membutuhkan anggaran yang tak sedikit, oleh sebab itu sekitar Rp100 miliar lebih dari APBD  yang terasionalisasi ini akan  kita alihkan untuk ke SKPD sana. Sisanya akan  kita arahkan  pada  Dinas PSDA dengan tujuan untuk mensukseskan target 10 juta ton beras  yang akan dicapai di tahun 2015,” papar Arkadius.

Tim yang akan mengantarkan  jawaban hasil Evaluasi  Ke Kemen­dagri  dari pemerintahan daerah TAPD, Asisten I Provinsi Sumbar, DPKD, dan Bappeda. Kemudian  dari DPRD ,  Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Arkadius sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar.

“Dengan sejumlah jawaban yang telah kita lakukan beberapa hari belakangan,  kita berharap  peme­rintah daerah tak punya keraguan dalam mengeksekusi APBD yang telah dievaluasi tersebut. Kita sam­pai­kan hasil evaluasi kepada Ke­mendagri,  di sana apa yang memang ingin kita pertahankankan akan kita pertahankan,” pungkasnya.

Masyarakat Gigit Jari

Masyarakat Sumatera Barat yang berharap mendapatkan dana ban­tuan sosial (bansos) individu dan kelom­pok akan kembali gigit jari apa­bila pengosongan bansos benar-be­nar dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kalau pun ini benar terjadi maka dua tahun sudah Sumbar tidak menyalurkan Bansos. Pada tahun lalu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, Bansos tidak dianggarkan.

Kepala Biro Bina Sosial (Bin­sos) Syahril dihu­bungi Haluan Kamis (8/1) menuturkan, masih menunggu keputusan dari pusat terkait kelanjutan dana bansos ini.

Dari data Biro Binsos, sampai saat ini dari ribuan proposal yang masuk untuk pengajuan dana bansos tahun 2015, sebanyak 553 sudah lolos uji verifikasi dan proses admi­nitrasi lainnya.

Pengajuan yang dominan berupa proposal untuk bantuan masjid, musala, TPA, TPSA, dan untuk pelaksanaan pengajian.

“Berdasarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2014, untuk besaran Bansos yang kita salurkan itu berbeda yaitu, masjid Rp20 juta, musala Rp5 juta, TPA Rp10 juta dan Pondok Pesan­tren 20 juta,” terang Syahril.

Rencana pengahapusan bansos ini setelah instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah untuk melakukan perampingan APBD 2015 daerah dalam rangka efisiensi yang digadang-gadang pemerintah pusat.

Dalam permapingan ini be­berapa pos anggaran terpaksa harus direvisi mulai dari perjalanan dinas, dana hibah, bansos, dan anggaran lembur PNS. Hasil dari pe­ram­pingan ini dialihkan untuk program strategis berup pem­bangunan in­frastruktur dan pendidikan.  (h/mg-len/mg-isr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 29 Desember 2015 - 03:54:53 WIB
    Evaluasi APBD 2016 Diterima

    Sumbar Pertahankan Anggaran Terkoreksi

    Sumbar tetap mempertahankan beberapa anggaran yang terkoreksi oleh Kemendagri. DPRD berharap awal Januari seluruh SKPD sudah bisa mengeksekusi segala program kegiatan..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM