Gugatan Dua Mantan Ketua KPU Ditolak


Kamis, 08 Januari 2015 - 19:35:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Pembacaan putusan ter­sebut dihadiri oleh pihak ter­gugat yakni KPU Sumbar yang didiberikan kuasa kepada pe­ngacaranya Adrian Cs, dan dari pihak yang menggugat juga dihadiri oleh pengacaranya Samaratul Fuad dan rekannya. Putusannya dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Faisal Zad dan M Yusuf serta M Afif selaku hakim anggota.

Selaku pengacara pihak tergugat Ardian mengatakan, setelah mendengarkan putusan dari majelis hakim tersebut, selaku pihak yang di­menang­kan, bersifat menunggu. Kalau pihak penggugat banding ke pengadilan tinggi (PTUN Me­dan), maka pihaknya juga akan mempersiapkan pula memori untuk bandingnya.

“Namun hingga sekarang kami belum tau mereka akan banding atau tidak. Tapi seper­tinya mereka akan banding,” ujarnya.

Putusan dari majelis ha­kim, mempertimbangkan KPU Provinsi dan kabupaten kota mempunyai kewenangan mengangkat dan mem­ber­hentikan komisioner setingkat di bawahnya. KPU RI di­angkat Presiden, KPU RI mengangkat KPU Provinsi dan KPU Provinsi mengang­kat KPU kabupaten kota, dan PPK dan PPS diangkat KPU kabupaten kota.

Oleh karena kewenangan itu ada di KPU Sumbar, maka SK yang dikeluarkannya sah menurut Undang-undang No­mor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Yang kedua, pertimbangan mengenai pemberhentian se­men­tara. Bahwa menurut ha­kim pemberhentian sementara adalah pemberhentian ter­hadap penyelenggara yang menjadi terdakwa melakukan tindak pidana. Kalau menjadi terdakwa, maka dapat diber­hentikan sementara hingga perkara pidananya diputuskan hakim.

Tapi terhadap keputusan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan kedua peng­gugat, apa yang telah diputus­kan oleh DKPP, maka bisa di­tindak­lanjuti dengan surat keputusan pemberhentian te­tap oleh KPU Provinsi Sumbar.

Ketiga soal pemberhentian antar waktu (PAW) ko­mi­sioner. Apa yang dila­kukan oleh KPU Sumbar sudah se­suai dengan undang-undang karena penggantiannya dila­kuakn dengan mengangkat pengganti yang memiliki no­mor urut tertinggi setelah nomor urut 5, yaitu mulai dari nomor urut 6,7, dan seterusnya.

Karena gugatan ditolak, hakim membebankan biaya persidangan kepada penggugat senilai Rp200 ribu lebih.

Sementara itu, salah se­orang penggugat, Robert Ke­nedy me­nga­takan bahwa ia bersama kuasa hukumnya ak­an mela­kukan upaya banding ke PTUN Medan atas apa yang telah diputuskan PTUN Padang.

Diberitakan Haluan se­belumnya, kasus ini bermula ketika Pileg 9 April 2014 lalu. Robert Kenedy diberhentikan karena dinilai telah melanggar kode etik selaku komisioner KPU yang tidak melakukan pemilu ulang setelah diketahui ada surat tertukar di daerah yang bersangkutan bertugas. Sedang­kan Andreas diber­hentikan karena melanggar kode etik karena terdapatkan pemilu gila (pencoblosan be­rulang-ulang oleh pemilih yang sama), tidak melakukan so­sialisasi, dan lainnya. (h/mg-rin)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 02:06:33 WIB
    OBJEK PERKARA BELUM FINAL

    PTUN Tolak Gugatan Erisman

    PADANG, HALUAN – Gugatan Ketua DPRD (DPRD) Kota Padang Erisman terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, ter­kait SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016, ter­tanggal 6 Juni 2016, tentangpemberhentiannya dari jabatan Ke.
  • Kamis, 29 September 2016 - 02:59:32 WIB
    PERKARA TANAH GUNUNG PANGILUN

    Gugatan Dinilai Tak Berdasar Hukum

    PADANG, HALUAN — Ter­gugat I, II, III dan VI dalam perkara perdata tanah seluas 1.678 m2 di Jalan Gajah Mada RT 02 RW 02, menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan Rusman Haris selaku penggugat, yang me­ngaku se.
  • Kamis, 08 September 2016 - 02:38:43 WIB
    PERKARA TANAH KATAPIANG

    Gugatan MKW Suku Koto Ditolak

    PADANG, HALUAN — Ma­jelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang menerima eksepsi (nota keberatan) yang diajukan Rusdi Ilyas Cs selaku tergugat atas perkara perdata tanah seluas 5.000 M2 di Rawang, Katapiang, Kecamatan Kuranj.
  • Jumat, 05 Agustus 2016 - 04:30:59 WIB

    PTUN Lanjutkan Sidang Gugatan terhadap Gubernur

    PADANG, HALUAN — Sidang gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar, H. Irvan Khairul Ananda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, kembali digulirkan kemarin (4/8). Namun sidang dengan agenda persiapan (melengkapi da.
  • Selasa, 28 Juni 2016 - 06:39:23 WIB

    Kaum Maboet Menangkan Gugatan atas UBH Cs

    Kaum Maboet Menangkan Gugatan atas UBH Cs PADANG, HALUAN — Upaya pencarian keadilan Lehar (72), mamak kepada waris (MKW) Kaum Maboet, Koto Tangah untuk mendapatkan tanah kaumnya yang dikuasai pihak lain dipenuhi majelis hakim PN Padang..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM