Anggaran Pilgub Dipangkas Rp40 Miliar


Rabu, 07 Januari 2015 - 19:00:18 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Melalui pembahasan yang kita lakukan selama tiga hari bela­kangan, diputuskan anggaran untuk KPU yang awalnya ditetapkan Rp85 miliar dikurangi menjadi Rp45 miliar. Sementara anggaran Bawaslu menjadi Rp5 miliar,” ucap Ketua DPRD Sum­bar Hendra Irwan Ra­him yang ditemui digedung Dewan  Rabu (7/1).

Lebih lanjut Hendra menga­takan, pemotongan tersebut dilaku­kan de­ngan alasan ikut melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran pelaksanaan pilkada, sesuai sema­ngat efisiensi anggaran yang dilaku­kan oleh pe­merintah pusat. Selain itu, keputusan diambil mengingat Perppu Pilkada yang belum dike­luarkan pemerintah pusat, serta menimbang Pilkada Sumbar yang berkemungkinan baru akan dilak­sanakan Desember 2015.

“Dan,  ini sekaitan juga dengan beberapa kepala daerah di Sumbar yang habis masa jabatannya tahun ini akan diganti oleh pejabat pelaksana tugas,” jelasnya.

Pada tahun 2015  ini sejumlah kepala  daerah  memang akan habis masa jabatannya. Di antaranya Pesi­sir Selatan, Kab.Solok, Kota solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dhar­masraya, Pasaman, Agam, Lima­puluh Kota, Tanah Datar, Mentawai, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi dan Sumbar.

“ Bahkan ada pula kabar Pilkada digelar tahun 2016 disebabkan masih menunggu Perppu tadi,” katanya.

Kendati begitu, untuk memas­tikan KPU dan Bawaslu tak  kesu­litan melak­sanakan Pilkada karena hambatan dana yang tak cukup  menurutnya anggaran kedua lemba­ga direncanakan ditambah di APBD perubahan.

“Bagaimanapun  juga anggaran dan sistem pilkada diharapkan bisa mulus terlaksana demi masyarakat juga. Dengan begitu, kata dia, DPRD akan memperjuangkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilka­da tak kesulitan dan bisa menye­lenggarakan pemilu dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano  mengatakan, meskipun men­jadi salah satu item yang terkoreksi oleh Ke­mendagri  DPRD Sumbar bertekad anggaran untuk KPU dan Bawaslu  menjadi salah satu angga­ran yang akan dipertahankan di  Kemendagri.

“Pemberian dana hibah untuk KPU dan Bawaslu  memang dibo­lehkan oleh Undang-Undang No­mor 12 Tahun 2008,”  katanya.

Terpisah, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengaku belum me­ngetahui soal pengurangan anggaran pilkada tersebut. Menurutnya, ang­ga­ran pilkada sudah dilakukan efisiensi dan rasionalisasi dimana dari R195 miliar anggaran untuk pemilihan gubernur disetujui atau ditetapkan sebesar Rp85 miliar dengan alasan pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak sehingga ada sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten kota dalam perhe­latan demokrasi di Sumbar.

Jika memang terjadi pemo­to­ngan, katanya itu perlu pihaknya kembali melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan DPRD Sumbar karena pemotongan tidak dapat dilakukan secara gelon­dongan atau tanpa pertimbangan–pertimbangan matang.

“Kalau memang hendak memo­tong semestinya KPU diundang agar kami dapat menjelaskan setiap kebu­tuhan banggaran. Sekarang kami kan tidak tahu anggaran yang mana yang dipotong. Tapi kami yakin anggaran ini masih dapat dikomunikasikan dengan pemrov dan DPRD Sumbar,” ujar Amnasmen.

Kalau penambahan dilakukan pada pertengahan tahun hal itu tidak mungkin, karena bertentangan de­ngan prinsip pengelolaan ataupun sis­tem penganggaran keuangan dimana dana tambahan sudah pasti tidak mungkin lebih besar dari dana awal.

Ketika ditanya soal koordinasi antara KPU, provinsi dan kabupaten kota, katanya itu belum dapat dila­kukan karena pelaksanaan kegiatan tersebut anggarannya belum ada. Hal itu dapat dilakukan jika pe­merintah provinsi memfasilitasi koordinasi tersebut, kecuali kalau anggaran untuk koordinasi sudah disetujui dan dapat dicairkan. (h/mg-rin/mg-len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 16 September 2017 - 19:09:35 WIB

    Andre Rosiade: Soal Anggaran Banjir, Mahyeldi Kreatif dong!

    Andre Rosiade: Soal Anggaran Banjir, Mahyeldi Kreatif dong! Kuncinya, terpenting, niat dalam membangun itu lurus. Tidak melenceng ke tujuan lain. Seperti tujuan pencitraan semata, hanya ingin sekadar show, atau biar dianggap merakyat. Kalau ingin membangun, ya bangun. Jangan pula menu.
  • Rabu, 18 Januari 2017 - 11:23:34 WIB

    Di Padang, Anggaran Betonisasi Jalan Komplek Capai Rp42 Miliar

    PADANG, HALUAN—Saat ini pekerjaan betonisasi jalan tidak lagi berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Namun ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP2) Kota Padang.
  • Jumat, 30 Desember 2016 - 01:22:39 WIB
    GUBERNUR SARANKAN RASIONALISASI

    Anggaran Padang Defisit Rp100 Miliar

    Padang, Haluan—Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2017 mengalami pengurangan hingga Rp100 miliar lebih. .
  • Rabu, 14 Desember 2016 - 01:29:40 WIB
    PARKIR BERLAPIS DI DEPAN POLRES

    Dishub Segera Tindak Pelanggaran

    PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Padang Dedi Henidal, menyampaikan bahwa parkir di delan Kantor Polresta Padang hanya diperbolehkan satu lapis saja. Namun pada kenyataannya, parkir te.
  • Jumat, 02 Desember 2016 - 01:16:15 WIB

    Anggaran Minim, Kabupaten/Kota Diminta Badoncek

    PADANG, HALUAN — Pengalihan sejum­lah urusan dari kabupaten/kota ke provinsi pada 2017 mendatang diperkirakan me­ma­kan anggaran Rp1,6 triliun. Di lain sisi, kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) Sumbar dari pusat hanya dikis.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM