DPRD Isyaratkan “Melawan”


Senin, 05 Januari 2015 - 18:31:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Tak semua item  yang dicoret itu akan kita amini. Secepatnya kita akan mengirim jawaban keberatan yang  akan disampaikan sesuai  dengan aturan ,”  tegas Arkadius.

Sementara itu, Ketua Ko­misi V DPRD Sumbar yang menangani bidang kesejah­teraan masyarakat, Mochlasin yang ditemui di ruangannya  Senin (5/1) mengatakan,  peng­hapusan dana hibah dan ban­sos yang disebutkan dalam evaluasi Kemendagri  terhadap APBD Sumbar tidaklah di­laku­kan terhadap semua item.

“Kendati begitu, kita dari DPRD Sumbar  tidak akan menerima begitu saja. Kita akan  bahas masalah ini ber­ sama tim TAPD (Tim Ang­garan Pemerintah Daerah),” ucap anggota dewan dari  Fra­ksi PKS tersebut.

Lebih lanjut ia menga­ta­kan, hasil pembahasan  di tingkat  daerah  tersebut, nanti­nya akan dibawa ke pusat dengan bentuk nota  keberatan  terhadap penghapusan hibah bansos itu sendiri.

“Yang pasti, untuk masalah ini  DPRD akan mem­per­juang­kan agar dana hibah bansos tidak dihapuskan. Jika sampai dihapuskan kasihan masyarakat  yang mem­butuh­kan. Seperti  masyarakat ku­rang mampu saja misalnya, mereka akan makin kesulitan jika bansos di­tiada­kan”  paparnya.

Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar selaku Ketua Tim Anggaran Pe­me­rintah Daerah (TAPD) men­yebutkan, tidak seluruh dana Hibah Bansos yang dihapus. Menurutnya, hibah bagi ins­tansi/lembaga yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU), seperti untuk Komite Olah­araga Nasional Indonesia (KO­NI), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Pramuka bisa dipertahankan.

Saat ini Pemerintah Pro­vinsi bersama Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DP­RD) Sumbar tengah mela­kukan rapat intensif untuk memperbaiki struktur APBD 2015.

Khususnya alokasi ang­garan yang dicoret oleh Men­dagri, seperti dana hibah ban­sos, pengadaan barang, dan perjalanan dinas, yang jumlah­nya mencapai Rp300 milliar.

“Terdapat empat tingkatan evaluasi yang dikeluarkan oleh Mendagri terhadap APBD Sumbar 2015. Evaluasi di­maksud masing-masing, ada anggaran yang dilarang, di antaranya biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja anggota DPRD Sumbar yang mencapai Rp65 milliar, serta anggaran hibah bantuan so­sial,” papar Ali Asmar, Senin (5/1) kemarin.

Evaluasi selanjutnya yakni pengurangan dan peng­hitung­an anggaran perjalanan dinas Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) serta tunjangan pegawai.

Ali Asmar menjelaskan, secara garis besar Pemprov Sumbar mematuhi instruksi Kemendagri. “Untuk itu, ang­garan yang dilarang atau harus dihapus akan dialihkan pada program yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Tanggal 8 Januari 2015 mendatang, hasil dari rapat yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama DPRD Su­m­bar dalam mengevaluasi APBD Sumbar 2015 akan disampaikan ke Kemendagri.

Rapat yang dilakukan se­jak Jumat lalu, dan juga dila­kukan pada Senin kemarin adalah dalam menindak­lan­juti  surat keputusan Men­dagri tentang evaluasi APBD.  (h/mg-isr/h/mg-len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 19 Juli 2018 - 19:10:13 WIB

    DPRD Padang dan Baznas Kian Memanas

    DPRD Padang dan Baznas Kian Memanas PADANG, HARIANHALUAN.COM—Ketua Baznas Kota Padang, Epi Santoso, mengaku telah melaporkan pengelolaan dana Baznas sesuai aturan yang berlaku. Sementara, Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti, bersikukuh meminta Baznas melaporka.
  • Kamis, 05 April 2018 - 09:08:47 WIB

    DPRD Padang: Tertibkan Angkutan Online Kalau Tak Mengurus Izin

    DPRD Padang: Tertibkan Angkutan Online Kalau Tak Mengurus Izin PADANG, HARIANHALUAN.COM--Pemerintah Kota agar menertibkan angkutan online yang saat ini beroperasi di Kota Padang..
  • Jumat, 09 Februari 2018 - 12:25:09 WIB

    Berharap Hujan Turun, DPRD Padang Ajak Salat Istisqa

    Berharap Hujan Turun, DPRD Padang Ajak Salat Istisqa PADANG, HARIANHALUAN.COM--DPRD Kota Padang mengimbau Pemerintah dan warga Kota Padang untuk melakukan salat minta hujan (Istisqa) agar hujan segera diturunkan Allah SWT..
  • Kamis, 01 Februari 2018 - 09:44:18 WIB

    Terkait Operasional Basko Group, DPRD Padang Akan Minta Keterangan PLN

    Terkait Operasional Basko Group, DPRD Padang Akan Minta Keterangan PLN PADANG, HARIANHALUAN.COM – Eksekusi fisik terhadap bangunan Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang berdampak pada ancaman hilangnya mata pencarian seribuan karyawan, jadi pembahasan di DPRD Padang. Rencananya, wakil rakyat y.
  • Rabu, 17 Januari 2018 - 11:45:43 WIB

    Yendril Ketua Badan Kehormatan DPRD Padang

    Yendril Ketua Badan Kehormatan DPRD Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM--- Pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Padang pada Senin (15/1) kemarin, hanya Fraksi PKS dan PAN tidak dapat jatah pimpinan di AKD..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM