Kinerja Walikota Dinilai Belum Optimal


Senin, 05 Januari 2015 - 18:24:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi

“Dari rentetan kinerja yang te­lah berlangsung, kami me­nilai tidak ada transparansi Pemko Padang ke DPRD Ko­ta Padang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, kepada war­tawan Senin (5/1).

“Kami merasa,  ada hal yang perlu dipertanyakan soal beberapa program yang telah berjalan saat ini, dan dinilai kurang optimal oleh masya­rakat,” tambah Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.

Dari program peren­canaan,  yang dinilai kurang optimal diantaranya, trans­paransi soal pembangunan Padang Landmark, pem­ba­ngunan jalur Bypass, gedung SPR di Pasar Raya yang baru ini diresmikan serta perma­salahan di Bazda Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Pa­dang Maidestal Hari Mahesa menerangkan, pembangunan SPR di Pasar Raya  menim­bulkan pertanyaan. Karena dikabarkan ada satu lantai dan lahan parkir yang diserahkan dan dikelola oleh Pemko Pa­dang sendiri. Tidak hanya itu, soal nasib para pedagang yang semula berdagang di sekitar gedung SPR kini tidak jelas.

“Sehingga ini jadi per­tanyaan penting bagi kami semuanya. Tidak hanya itu bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga dan Pemko Pa­dang yang tidak melibatkan DPRD, sebab perencanaan pembangunan itu dulunya ada nota kesepahaman dengan Pemko Padang  periode 2004-2009 yang kemudian tiba-tiba diresmikan oleh kepala daerah masa periode 2014-2019, apa­kah itu masuk pendapatan daerah atau seperti apa penge­lolaanya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pem­ba­ngu­nan Padang Landmark berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara. Menurutnya, itu harus diperjelas oleh walikota, maka dari itu DPRD mem­perta­nyakan soal izin pembangunan Padang Landmark, karena sebelumnya izin tersebut ada­lah bangunan Lippo Group.

“Terdahulu itu,  izinnya adalah Lippo Group, semen­tara saat ini dibangun dengan nama Padang Landmark, se­hing­ga DPRD mem­per­ta­nya­kan izin pem­bangunan terse­but,” terang Maidestal.

Anggota DPRD Kota Pa­dang dari Fraksi Hanura Oes­man Ayub  juga mem­per­tanyakan,   dampak dari pem­bangunan Padang Landmark tersebut. Sebab, lokasi pem­bangunan tersebut amat dekat dengan persimpangan jalur lalulintas yang akan me­nga­kibatkan kemacetan.

Tidak hanya itu saja, be­berapa pasar tradisional yang berdekatan dengan Padang Landmark kemungkinan akan berdampak kepada para pe­dagang.

“Secara tidak langsung,  nantinya membuat para pe­dagang itu  tidak mendapat pendapatan yang maksimal. Untuk hal ini tolong diperjelas lagi oleh walikota soal izinnya, kalau bisa dikaji ulang kem­bali,” sebutnya.

Demikian juga dengan Baz­da Padang,  Osman meni­lai telah melanggar aturan dan mekanisme dalam penye­lek­sian atau penunjukkan pe­ngurus Bazda itu sendiri. Anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi itu,  juga memperingatkan Ketua DP­RD Kota Padang Erisman, untuk memperhatikan secara seksama soal kegiatan atau program dari pemerintah kota.

DPRD menilai, Ketua DP­RD selaku pimpinan mestinya jeli, sebab segala yang ber­kaitan dengan peresmian dan perencanaan program dari Pemko Padang  sangat ber­kaitan dengan DPRD. Dite­kankan,  kepada Ketua DPRD Kota Padang Erisman mem­perhatikan kembali.

“Jangan nanti muncul mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD dari anggota DPRD yang terdiri dari fraksi atas sikap yang dilakukan Erisman selaku pimpinan di DPRD,” jelas Wahyu. (h/ade)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 01 Agustus 2016 - 17:05:00 WIB

    Sekdako Padang Apresiasi Kinerja Damkar

    Sekdako Padang Apresiasi Kinerja Damkar PADANG, HALUAN - Sekretaris Daerah Kota Padang, Sumatera Barat Nasir Ahmad menjadi pembina pada apel gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Kota Padang, Senin (1/8). Pada kesempatan t.
  • Senin, 01 Agustus 2016 - 04:22:36 WIB

    Gita Wirjawan: Kinerja PBSI Sumbar Membanggakan

    Gita Wirjawan: Kinerja PBSI Sumbar Membanggakan PADANG, HALUAN — Ketua Umum PP Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Gita Wirjawan melantik Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Pengprov PBSI) Sumbar periode 2016-2020, Sabtu (30/7) di Hotel.
  • Selasa, 15 Maret 2016 - 13:52:39 WIB

    Kinerja, Sumbar Duduki Ranking 8

    PADANG, HALUAN — Pe­merintah Provinsi Sumbar menduduki rangking ke dela­pan nasional dalam pe­nilaian kinerja pemerintah daerah. Masuknya Sumbar ke rengking delapan tidak terlepas dari kinerja seluruh Satuan Kerja Perang.
  • Kamis, 11 Februari 2016 - 13:09:29 WIB
    Wacana Pembubaran

    Nofi: Jadikan Instrospeksi Kinerja

    PADANG, HALUAN—Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar H. Nofi Candra, SE menanggapi positif adanya wacana pembubaran DPD RI. Wacana ini mengemuka dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Ban.
  • Sabtu, 16 Januari 2016 - 03:11:41 WIB
    Tuntutan untuk Para Camat

    Tunjangan Naik, Kinerja Harus Makin Baik

    PADANG, HALUAN — Praktis sejak awal Januari 2016 ini, jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh camat di Kota Padang naik dari sebelumnya. Naiknya tunjangan daerah ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dan presta.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM