Asosiasi Jasa Pesta Padang Sampaikan Penolakan Aturan Larangan Pesta Baralek


Ahad, 18 Oktober 2020 - 20:56:49 WIB
Asosiasi Jasa Pesta Padang Sampaikan Penolakan Aturan Larangan Pesta Baralek AJP Padang menolak SE yang dikeluarkan Pemko Padang mengenai larangan pesta baralek per tanggal 9 November

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Asosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang menyampaikan penolakan atas surat edaran yang dikeluarkan pemerintah kota (pemkot) Padang mengenai larangan pesta per tanggal 9 November mendatang.

Sinta, salah seorang perwakilan AJP Padang mengatakan kekecewaan pemilik usaha jasa pesta atas surat edaran nomor 870.743/BPBD-pdg/X/2020 tersebut.

"Kami dari AJP sangat menyayangkan atas keputusan pemkot Padang terhadap diterbitkannya Surat Edaran tersebut. Mengapa hanya pesta baralek saja yang dilarang, bagaimana dengan diskotik, bar,karoke dan lain-lain. Sepertinya pemkot telah mendiskreditkan pesta baralek sebagai penyebab bertambahnya angka covid -19," ungkap pemilik pelaminan Bintang Pesta ini kepada Haluan, Minggu (18/10).

Menurutnya, penambahan kasus covid-19 lebih banyak terjadi di klaster perkantoran dan pasar.

"Padahal kita tau kalau penambahan angka pasien Covid-19 selama ini banyak terjadi di perkantoran dan di pasar-pasar. Selama ini juga belum ada kajian baik secara akademis maupun sosiologis yang menyatakan dengan adanya pesta baralek menambah dan menciptakan klaster baru covid-19," ucapnya.

Lebih lanjut ia bersama rekan-rekannya di AJP Padang mengakui, merasakan dampak dan kerugian yang sangat besar akibat larangan ini.

"Dampak yang kami rasakan sangat besar dan sangat berpengaruh untuk kelanjutan usaha kami baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sejak terbitnya SE tersebut tertanggal 12 Oktober 2020, dalam hitungan beberapa hari saja jangankan orderan baru yang masuk, malah banyak klien yamg menghubungi kami untuk mengcancel (membatalkan) acara mereka. Padahal sebagian besar dari mereka sudah melakukan kontrak kerjasama dan membayar uang muka (DP) kepada kami," jelasnya.

Kepada Pemkot Padang , AJP berpesan agar lebih arif dan bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. "Pesan kami buat pemerintah, tolong lah bersikap arif dan bijaksana dlm memutuskan sesuatu. Untuk 1 event saja, ada lebih kurang 17 bidang usaha yg terlibat di dalamnya. Seperti undangan, tenda, pelaminan, orgen, catering dll. Dan diantara 1 bidang usaha tersebut berapa orang tenaga kerja yang mereka rangkul dalam eksekusinya, rata-rata mereka juga sudah mempunyai keluarga masing-masing. Apakah pemerintah tidak memikirkan nasib kami dan para pekerja kami ?," jelas Sinta.

Ia berharap pemerintah segera mencabut SE ini. "Kami selaku pelaksana pesta yang bernaung dalam Asosiasi Jasa Pesta, bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk melaksanaan pesta sesuai dengan standar yang diterapkan pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tentang Tata cara pelaksanaan teknis penerapan adaptasi baru dalm pencegahan dan pengendalian Covid19 untuk Pelaksanaan Pesta," tutupnya. (*)

loading...
Reporter : Yessi Yeswita /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]