BUMD Profesional


Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:40:48 WIB
BUMD Profesional Miko Kamal, Legal Governance Specialist.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu topik menarik di musim pemilihan kepala daerah. Keberadaan BUMD dipertanyakan. Pasalnya, hampir di semua daerah, banyak perusahaan pelat merah yang merugi. Padahal, keberadaan BUMD dimaksudkan untuk mempersembahkan keuntungan kepada masyarakat, selain memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Oleh: Miko Kamal, Legal Governance Specialist

Rabu, 14/10/2020, malam, Padang TV menyelenggarakan diskusi tentang BUMD. Judulnya, “Adu Strategi Pengembangan BUMD”. Yang berdiskusi para calon wakil gubernur (cawagub). Kecuali cawagub Ali Mukhni, tiga cawagub lainnya (Indra Catri, Genius Umar dan Audy Joinaldy) hadir malam itu.

Ketiga cawagub menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka dengan cukup baik dan menarik. Yang paling menarik adalah penyampaian cawagub pendamping Buya Mahyeldi (Buya M), Audy Joinaldy.

Kata Audy, soal terpenting di BUMD adalah tata kelola. BUMD bisa menjelma menjadi perusahaan yang kompetitif dan beruntung banyak bila dikelola secara baik. Audy percaya, tata kelola perusahaan akan berjalan dengan baik bila para pengelolanya adalah orang-orang profesional.

Pengelola BUMD ada 2. Pertama, dewan pengawas (dewas) atau komisaris. Organ ini bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi. Dewas adalah sebutan untuk BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda). Sedangkan pada BUMD yang berbentuk perseroan daerah (Perseroda), pengawasnya disebut komisaris.

Kedua, direksi. Di perumda maupun di perseroda, sebutannya sama. Direksi merupakan organ yang menggerakkan roda perusahaan, sebagai eksekutif. Eksekusi atas semua kebijakan bisnis BUMD berada di tangan direksi. Dalam praktik bisnis, tugas direksi sering disebut to look after day-to-day company activities.

Menyimak pernyataan Audy malam itu, beliau menginginkan kedua organ (dewas/komisaris dan direksi) pengelola BUMD diisi orang-orang profesional. Yang baru dari pernyataan ini adalah, figur profesional tidak hanya untuk mengisi jabatan direksi, tapi juga untuk duduk di kursi dewas atau komisaris. Sebagaimana praktik di banyak BUMD kita selama ini (kecuali BUMD keuangan), hanya direksi saja yang berasal dari kalangan profesional. Dewas atau komisaris banyak yang disambi oleh pejabat.  

Pesan pengisian pengelola BUMD oleh figur profesional yang disampaikan Audy sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota dewas atau komisaris BUMD dapat berasal dari unsur independen dan unsur lainnya. Kata-kata pentingnya; unsur independen dan unsur lainnya. Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota dewas atau anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham (Penjelasan Pasal 36 ayat (1) PP 54/2017).

Sementara itu, yang dimaksud dengan unsur lainnya adalah pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas menjalankan pelayanan publik. Menurut Penjelasan Pasal 36 ayat (2), maksud dari menempatkan pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah di BUMD adalah untuk melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pejabat Tidak Harus Jadi Dewas/Komisaris

Pesan hukum terpenting dari Pasal 36 PP 54/2017 adalah bahwa pejabat, baik pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tidak harus menjadi dewas atau komisaris BUMD. Pesan itu terjemahan dari frasa “dapat” yang tertulis di dalam pasal tersebut. Secara hukum, frasa “dapat” bermakna bahwa jabatan dewas atau komisaris di BUMD boleh diisi oleh pejabat dan boleh juga tidak. Bukan mandatory (wajib) hukumnya.

Selama ini, ada pemahaman keliru tentang dewas atau komisaris BUMD yang berkembang di masyarakat dan pejabat pemerintah daerah, termasuk kepala daerah. Pejabat pemerintah seolah punya jatah untuk duduk senang di kursi dewas atau komisaris BUMD yang tersedia.

Praktik keliru itu bisa dipahami, dari sudut hukum. Itu terjadi karena fakta kekosongan hukum yang mengatur BUMD pasca dicabutnya Undang Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; dicabut tahun 1969 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 6 Tahun 1969.

Karena kekosongan hukum, pemerintah di daerah melakukan improvisasi dengan selalu menitipkan pejabat untuk duduk di kursi dewas atau komisaris. Improvisasi yang mendapatkan pembenaran dari praktik penempatan pejabat tinggi di kementerian sebagai komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara.

Rezim hukum PP 54/2017 memastikan tidak ada keharusan menempatkan pejabat (daerah atau pusat) sebagai dewas atau komisaris BUMD. Malahan, jika dipahami secara menyeluruh pesan PP 54/2017, penempatan pejabat sebagai dewas atau komisaris BUMD harus dihindari. Sebab, PP 54/2017 mengamanatkan perusahaan dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yaitu transparansi; akuntabilitas; pertangungjawaban; kemandirian; dan kewajaran. Memaksa mendudukkan pejabat di kursi BUMD dapat melanggar prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Terakhir, pada diskusi malam itu saya sependapat dengan inti pendapat Audy bahwa BUMD dapat menjadi perusahaan yang profesional meskipun seluruh atau sebagian besar modalnya (saham) dimiliki oleh daerah. Dengan kata lain, profesional atau tidaknya sebuah perusahaan tidak tergantung kepada siapa pemilik modal atau pemegang sahamnya, tapi tergantung kepada seberapa profesionalnya para pengelolanya.

Berdoalah agar ke depan BUMD kita menjelma menjadi perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, yang sukses menyelenggarakan kemanfataan umum dan yang berhasil meraup untung banyak untuk dipersembahkan kepada masyarakat sebagai ultimate owners/shareholders. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]