Paham: Kingkin Anida Korban Hoaks, Bukan Anggota KAMI


Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:39:03 WIB
Paham: Kingkin Anida Korban Hoaks, Bukan Anggota KAMI Aktivis kemanusiaan, ustadzah Kingkin Anida.

HARIANHALUAN.COM-Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta sebagai kuasa hukum Kingkin Anida menegaskan,  kliennya adalah korban Hoaks dan bukan merupakan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti yang disebutkan oleh penyidik kepolisian.

 Nurul Amalia Direktur PAHAM Indonesia Cabang DKI Jakarta dalam keterangan tertulis kepada Harianhaluan.com, Kamis (15/10/2020), menyebutkan banyak informasi beredar tentang perkara hukum yang dihadapi aktivis kemanusiaan Kingkin Anida, dengan sejumlah kekeliruan dan sengaja disimpangsiurkan.

Nurul mengatakan, kliennya bekerja sehari-hari mengurus rumah tangga yang mengabdi sebagai guru mengaji, penceramah, pembicara parenting dan ketahanan keluarga, serta relawan kemanusiaan, bukan pengurus partai politik.

"Ustadzah Kingkin Anida bukan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), apalagi disebut sebagai petinggi KAMI sebagaimana yang diberitakan di antaranya di: https://news.detik.com/berita/d-5211545/total-8-orang-petinggi-anggota-kami-ditangkap-ini-daftarnya, 13/10), itu adalah keterangan tidak benar dan salah (hoaks)," kata Nurul.

Nurul menjelaskan Kingkin Anida ditangkap tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri pada tanggal 10 Oktober 2020 di kediamannya, dengan sangkaan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan barang bukti screen shoot status akun facebook miliknya yang diposting tanggal 5 Oktober 2020 tentang 13 Poin UU Cipta Kerja yang viral di media sosial.

"Ustadzah Kingkin Anida hanya menyalin status tersebut ke dalam postingan facebook, dan baru dikabari oleh temannya pada tanggal 9 Oktober 2020 bahwa 13 poin UU Cipta Kerja tersebut hoax, mendapat info bahwa itu hoaks, Ustadzah Kingkin Anida langsung menghapus status tersebut di tanggal 9 Oktober 2020.Maka ustadzah Kingkin Anida merupakan korban hoaks, bukan pelaku penyebar hoaks," sebut dia.

Nurul mengatakan, fakta hukum yang sangat mengejutkan adalah proses hukum terhadap Kingkin Anida dilakukan sangat secepat kilat.

"Laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat pemberitahuan penetapan tersangka berlangsung sehari 9 Oktober 2020, lalu surat perintah penangkapan 10 Oktober 2020 dan surat perintah penahanan dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan pada 11 Oktober 2020," terang Nurul.

"Padahal klien kami sudah menghapus postingan tersebut sejak tgl 9 Oktober 2020. Lalu mengapa ustadzah Kingkin Anida ditangkap dan ditahan? Dan bahkan diframing sebagai penyebar hoaks yang dikaitkan dengan KAMI maupun partai politik tertentu? Ustadzah Kingkin Anida adalah korban, bukan pelaku," kata dia menambahkan. (*)

loading...
 Sumber : Rilis /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]