Informasi Baru Soal Pinangki, MAKI Ungkap Dugaan Penghapusan Jejak Komunikasi Saksi R


Rabu, 14 Oktober 2020 - 20:36:30 WIB
Informasi Baru Soal Pinangki, MAKI Ungkap Dugaan Penghapusan Jejak Komunikasi Saksi R Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ada informasi yang didapat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  terkait dugaan penghapusan jejak komunikasi saksi kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari berinisial R. Berdasarkan informasi yang diterima MAKI, adalah oknum penyidik kasus Pinangki yang menghapus jejak komunikasi R.

"Aku cuma dapat informasi, jejak digital komunikasi handphone pada salah satu saksi yang bernama R itu dihapus jejak digitalnya oleh orang yang terkait dengan oknum P," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020).

Boyamin menyebut komunikasi yang diduga dihapus itu terkait dengan perjalanan jaksa Pinangki ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menemui Djoko Tjandra, yang kala itu masih berstatus buron. Dia menduga saksi R mengetahui perjalanan itu, sehingga jejak komunikasinya dihapus.

"Ya, pokoknya begini, bahwa oknum jaksa PSM itu kan berangkat ke Kuala Lumpur sampai dua kali dan berkomunikasi dengan orang dan yang minta diantar segala macam. Nah, selama proses yang berlarut-larut ini, yang kemarin tidak cepat-cepatan itu, kemudian ada upaya menghilangkan jejak digital dari salah satu alat komunikasi dari saksi," sebut Boyamin.

"Bahwa dari itu kan proses handphone-nya dipinjam atau diminta oleh orang yang terkait dengan oknum jaksa PSM dan kemudian, ya, komunikasi-komunikasi yang selama ini terjadi diduga dihapus," imbuhnya.

Atas dasar itulah, MAKI meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan tersebut. Menurut Boyamin, oknum jaksa tersebut bisa disangkakan melanggar pasal perihal penghilangan barang bukti dan menghalangi penyidikan.

"Saya minta pada Kejaksaan Agung untuk mengenakan pasal menghilangkan barang bukti atau menghalangi penyidikan terhadap orang yang menghapus jejak komunikasi yang ada di saksi R tersebut," katanya.

Diketahui, jaksa Pinangki Sirna Malasari telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Pinangki didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra.

Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa juga didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi, dia juga didakwa melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa MA.

Jaksa juga mengungkapkan adanya 'action plan' yang disusun Pinangki Sirna Malasari untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. 'Action plan' itu memuat 10 rencana aksi agar Djoko Tjandra mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk lolos dari jerat pidana.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9). Pinangki menyusun 'action plan' itu bersama seorang swasta atas nama Andi Irfan Jaya, lantas bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang merupakan seorang pengacara bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November 2019.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. (*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 11 Oktober 2020 - 18:07:28 WIB

    Besok PSBB Transisi Jakarta Diberlakukan, Simak 5 Informasi Penting Ini

    Besok PSBB Transisi Jakarta Diberlakukan, Simak 5 Informasi Penting Ini HARIANHALUAN.COM - Pemerintah DKI Jakarta akhirnya melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kembali ke masa transisi. Hal ini akan berlaku mulai 12 Oktober besok hingga 25 Oktober 2020..
  • Senin, 21 September 2020 - 08:48:19 WIB

    Informasi Pelacakan Covid-19 Daerah Masih Minim

    Informasi Pelacakan Covid-19 Daerah Masih Minim HARIANHALUAN.COM - Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah memiliki sedikit informasi tentang bagaimana pelacakan kontak (tracing) Covid-19 di masing-masing daerah..
  • Senin, 06 Juli 2020 - 18:15:33 WIB

    Bukan Cuma Tagihan Listrik, PLN Juga Kirim Informasi Ini ke Email

    Bukan Cuma Tagihan Listrik, PLN Juga Kirim Informasi Ini ke Email HARIANHALUAN.COM - PT PLN (Persero) memastikan faktur atau invoice tagihan listrik setiap bulannya selalu diterbitkan untuk masing-masing pelanggan. Saat ini pun PLN menyediakan layanan pengiriman invoice melalui email, seh.
  • Jumat, 26 Juni 2020 - 18:35:24 WIB

    Komisi Informasi Pusat Gelar Uji Publik Regulasi Layanan Informasi

    Komisi Informasi Pusat Gelar Uji Publik Regulasi Layanan Informasi HARIANHALUAN.COM - Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar uji publik tahap kedua rancangan Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) secara virtual via zoom meeting, Kamis (26/06/2020)..
  • Ahad, 14 Juni 2020 - 07:12:37 WIB

    Kemenag Anjurkan Toa Masjid Dipakai untuk Sebar Informasi Cegah Covid-19

    Kemenag Anjurkan Toa Masjid Dipakai untuk Sebar Informasi Cegah Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Dewan Muslim Inggris (Muslim Council of Britain/MCB) menyarankan masjid-masjid tidak terburu-buru dibuka kembali untuk menyelenggarakan sholat berjamaah. Sebelumnya memang ada informasi Pemerintah Inggris .

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]