UU Ciptaker Tuai Kontroversi, PDI-P Khawatir Terjadi Degradasi Peradaban Bangsa


Rabu, 14 Oktober 2020 - 13:39:24 WIB
UU Ciptaker Tuai Kontroversi, PDI-P Khawatir Terjadi Degradasi Peradaban Bangsa Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Ist

HARIANHALUAN.COM - Saat ini UU Cipta Kerja menuai kontroversi lantaran hanya disoroti sisi negatifnya saja. Partai PDI Perjuangan pun mengkhawatirkan terjadinya degradasi peradaban bangsa Indonesia.

Indikatornya adalah beragam kebijakan Pemerintah kini cenderung hanya dilihat sisi negatifnya saja oleh masyarakat.

"Di tengah berbagai hiruk pikuk ini PDIP sangat menghawatirkan turunnya tingkat peradaban kita," ungkap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dikutip dari Tribunnews, Rabu (14/10/2020)

Hasto menjelaskan, negara-negara lain mampu melaju dengan cepat karena cara pandangnya yang positif.

Alumni Fakultas Teknik UGM ini turut mengajak masyarakat membaca dan memahami keseluruhan draf UU Cipta Kerja.

Tujuannya agar pandangan negatif atau hoaks tentang produk undang-undang pemerintahan itu tidak berkelanjutan.

"Berpikir positif hasilkan tindakan positif. Kalau dilakukan bersama-sama menghasilkan habitat yang positif dan tercipta kultur yang positif," ucap Hasto.

Hasto kemudian mengajak masyarakat menilik kembali track record kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedari menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Ketika jadi Wali kota Solo, jadi Gubernur Jakarta, jadi presiden, hal mana yang merugikan kepentingan rakyat?," Tanya Hasto.

"Hal mana yang mengorbankan kepentingan buruh? Hal mana yang membuat Jokowi tak mau berdialog dengan rakyat? Tidak ada. Jadi jangan dilihat dari aspek perspektif negatif," pungkas dia. (*)

loading...
 Sumber : Tribunnews.com /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 23 Oktober 2020 - 14:29:14 WIB

    Istana Akui Hapus 1 Pasal UU Ciptaker

    Istana Akui Hapus 1 Pasal UU Ciptaker HARIANHALUAN.COM - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengakui ada penghapusan pasal dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja usai disahkan dalam sidang paripurna di DPR 5 Oktober lalu..
  • Rabu, 21 Oktober 2020 - 19:48:11 WIB

    Luhut Binsar Pandjaitan Akui Pencetus UU Omnibus Law Cipta Kerja

    Luhut Binsar Pandjaitan Akui Pencetus UU Omnibus Law Cipta Kerja HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan terkait pembentukan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Luhut mengatakan dirinya lah pencetus UU Omnibus Law..
  • Ahad, 18 Oktober 2020 - 17:42:09 WIB

    Perihal UU Ciptaker, Dua Partai Ini Paling Disorot Negatif Warganet

    Perihal UU Ciptaker, Dua Partai Ini Paling Disorot Negatif Warganet HARIANHALUAN.COM – Analis media dari Kernels Indonesia Tomi Satryatomo mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar paling disorot negatif oleh warganet di media sosial terkait Undang-Undang Cip.
  • Sabtu, 17 Oktober 2020 - 15:22:11 WIB

    Terkait UU Ciptaker, Moeldoko: Diajak Bahagia Kok Susah!

    Terkait UU Ciptaker, Moeldoko: Diajak Bahagia Kok Susah! HARIANHALUAN.COM - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko merespons banyaknya penolakan oleh masyarakat kepada UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menyatakan secara umum UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk memberikan wajah baru bagi .
  • Sabtu, 17 Oktober 2020 - 14:34:00 WIB

    Sukoso: Dalam UU Ciptaker, Auditor Halal Harus WNI dan Beragama Islam

    Sukoso: Dalam UU Ciptaker, Auditor Halal Harus WNI dan Beragama Islam HARIANHALUAN.COM - Viral di media sosial rekaman video seseorang yang menyampaikan bahwa Pasal 14 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal 14 mengatur tentang syarat auditor h.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]