Mahasiswa dan Buruh Tolak UU Ciptaker, Gubernur Riau juga Surati Presiden Jokowi


Senin, 12 Oktober 2020 - 18:08:33 WIB
Mahasiswa dan Buruh Tolak UU Ciptaker, Gubernur Riau juga Surati Presiden Jokowi Ilustrasi. Aksi demo penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. (dok.Harianhaluan.com)

HARIANHALUAN.COM-Dalam suratGubernur Riau Nomor 560/Disnaker/2298 tertanggal 12 Oktober 2020 itu disebutkan, Pemerintah Provinsi Riau meneruskan aspirasi Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Riau dan/atau Elemen Mahasiswa Riau yang menyatakan menolak pemberlakukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Gubri Syamsuar, telah menerima aspirasi dari perwakilan buruh yang ada di Provinsi Riau, diantaranya Konfederensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau, Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau, Serikat Pekerja Perkebunan PTPN V Riau, serta forum buruh Riau Bersatu, Senin (12/10), diruang Kenanga Kantor Gubernur Riau.

Dari hasil pertemuan Gubernur Riau, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Derah (Forkopimda) dan perwakilan Buruh, telah menyepakati akan menyampaikan dan meneruskan aspirasi buruh ke Presiden RI, Joko Widodo, menolak Undang-undang Omnibus Law cipta kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Jonli, menjelaskan, Gubernur Riau bersama Forkopimda, telah menerima aspirasi tersebut. Artinya aspirasi tersebut akan disalurkan atau diteruskan ke Pemerintah pusat, ke Presiden.


“Kita sampaikan itu surat dari mereka berkasnya kita teruskan. Kami ini hanya sebagai pengantar. Jadi nanti tentu kita tunggulah, karena pak Presiden sudah menyampaikan ke Pak Gubernur se Indonesia, kalau ada aspirasi ditampung, diteruskan,” ujar Jonli.

Dijelaskan Jonli, undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI tersebur masih ada turunannya. Dan akan ditetapkan melalui keputusan presiden, denagn demikian nanti yang memutukan peraturannya ada pada Presiden. Dan aspirasi dari buruh dan mahasisw nantinya akan di bahas di pemerintah pusat.

“Dari Undang-undang itukan nanti ada lagi pemuatan PP adalagi Perpres, dan itu masih proses panjang, dalam hal pelaksanaan undang-undangnya, ada PP ada Perpres,” kata Jonli.

Dalam surat Gubri Nomor 560/Disnaker/2298 tertanggal 12 Oktober 2020 itu disebutkan, Pemerintah Provinsi Riau meneruskan aspirasi Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Riau dan/atau Elemen Mahasiswa Riau yang menyatakan menolak pemberlakukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan.

Dimana dalam isi surat Gubernur Riau tersebut, Dengan telah disahkannya Undang-undang Omnibus Law cipta kerja, oleh DPR RI tanggal 8 Oktober 2020, di Provinsi Riau telah terjadi unjuk rasa penolakan terhadap undang-undang tersebut, oleh serikat pekerja/buruh dan elemen mahasiswa di Provinsi Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau meneruskan aspirasi serikat pekerja/buruh di Provinsi Riau, atau elemen mahasiswa Riau yang menyatakan menolak pemberlakuan undang-undang omnibus law ciptakerja yang telah disahkan.(*)
 

loading...
 Sumber : Haluan Media Group /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]