Pakar Kesehatan Nilai PSBB Transisi Tak Efektif di Jakarta


Senin, 12 Oktober 2020 - 07:11:18 WIB
Pakar Kesehatan Nilai PSBB Transisi Tak Efektif di Jakarta Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tak efektif diterapkan di DKI Jakarta.  PSBB yang optimal (ketat) saja sebenarnya kurang efektif.

Dia beralasan, PSBB transisi tidak efektif karena tidak adanya sinkronisasi antara DKI dengan daerah penyangga, seperti di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

"Maka semacam mobilitas orang dan lainnya juga (mengakibatkan) tidak terlalu mampu mengendalikan Covid-19. Memang ada perlambatan kasus, tapi peelambatan itu ada angka tinggi lagi," ," kata Hermawan seperti dilansir Okezone, Senin (12/10/2020). 

Dia menambahkan, DKI akan sulit mengendalikan Covid-19 karena menerapkan PSBB transisi dan tidak adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah penyangga Ibu Kota.

"PSBB transisi tidak efektif. PSBB lah yang efektif. Hanya saja PSBB pun punya catatan, kalau tidak sinkron seperti masalah sosial politik yang dinamis sekarang ini malah jadi tantangan baru. Apalagi Desember ada Pilkada dan kasus (diprediksi) akan naik," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi terkait penanganan Covid-19 atau virus corona, mulai besok hari Senin 12 Oktober 2020. 

Atas penerapan itu, sejumlah tempat umum kembali dibuka dengan protokol kesehatan Covid-19. Salah satu yang kembali dibuka adalah bioskop, dengan batasan penonton paling banyak 25%. (*)

loading...
 Sumber : okezone.com /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 27 September 2020 - 17:10:58 WIB

    RUU Kejaksaan, Pakar Hukum: Seperti Kembali ke Masa Kolonial

    RUU Kejaksaan, Pakar Hukum: Seperti Kembali  ke Masa Kolonial HARIANHALUAN.COM-Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) seperti kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda..
  • Ahad, 27 September 2020 - 11:52:06 WIB

    Ternyata Orang Minang! Ini Sosok Akmal Taher, Pakar Urologi yang Mundur dari Satgas Corona

    Ternyata Orang Minang! Ini Sosok Akmal Taher, Pakar Urologi yang Mundur dari Satgas Corona HARIANHALUAN.COM - Profesor Akmal Taher memutuskan mundur dari jabatan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Selama kariernya, Akmal dikenal sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas In.
  • Sabtu, 26 September 2020 - 14:16:54 WIB

    Pakar BPPT Sebut Potensi Tsunami 20 Meter Tak Lama Lagi

    Pakar BPPT Sebut Potensi Tsunami 20 Meter Tak Lama Lagi HARIANHALUAN.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung menyebut gempa megathrust yang berada lempeng eurasia di Laut Lepas Jawa akan berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter menuju daratan. Hal .
  • Jumat, 18 September 2020 - 06:29:47 WIB

    Mentan: Dunia Alami Degradasi Lahan, Kita Butuh Solusi dari Pakar Pertanian

    Mentan: Dunia Alami Degradasi Lahan, Kita Butuh Solusi dari Pakar Pertanian HARIANHALUAN.COM - Sektor pertanian membutuhkan peran para peneliti dan pakar dalam bidang tanah, lahan dan iklim. Kontribusi mereka sangat penting dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia yang berkel.
  • Ahad, 30 Agustus 2020 - 11:18:39 WIB

    Ketua Dewan Pakar PAN Sebut RCTI Tidak ‘Oke'

    Ketua Dewan Pakar PAN Sebut RCTI Tidak ‘Oke' HARIANHALUAN.COM — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, mengatakan, langkah RCTI dan iNews yang menggugat UU Penyiaran, membuat RCTI tidak oke. Seharusnya televisi memperkuat konten agar bisa bersaing dengan kreativitas p.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]