Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak


Ahad, 11 Oktober 2020 - 11:53:06 WIB
Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak Wakil Rektor Universitas Tamansiswa Padang, CEO BRIGHT Indonesia, Hafrizal Okta Ade Putra.

Keterlibatan politik sering diidentikkan dengan partisipasi politik, yang awalnya mengacu pada pemungutan suara dalam pemilihan umum atau kontestasi politik lainnya. Namun demikian, dalam banyak literatur, konsep tersebut telah diperluas dengan memasukkan berbagai kegiatan politik lainnya, salah satunya adalah menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.

Oleh: Hafrizal Okta Ade Putra, Wakil Rektor Universitas Tamansiswa Padang, CEO BRIGHT Indonesia

Keterlibatan politik dianggap sebagai syarat yang diperlukan supaya demokrasi berfungsi secara efektif. Fenomena demonstrasi terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan partisipasi pada proses Pilkada Serentak 2020, merupakan dua hal yang mencerminkan bagaimana keterlibatan warga negara terhadap politik.

Pada tulisan ini kita tidak membahas tentang pro dan kontra terkait materi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Juga tidak melihat pengaruhnya terhadap Pilkada Serentak pada tahun 2020 ini. Ada hal yang lebih menarik dari sisi keterlibatan politik. Omnibus Law Cipta Kerja ternyata lebih meriah, semaraknya mengalahkan pesta demokrasi lima tahunan di daerah, yaitu Pilkada Serentak 2020. Sama halnya dengan partisipasi pada proses pilkada, demonstrasi juga merupakan bagian dari keterlibatan warga negara terhadap politik dalam kehidupan berdemokrasi.

Keterlibatan politik secara eksplisit mengacu pada kegiatan yang berorientasi politik dan cenderung mencari dampak langsung pada isu, gagasan, sistem, dan struktur politik. Kuncinya adalah tingkat minat warga negara dalam politik dan kepentingan terhadap politik. Prasyarat suksesnya keterlibatan politik adalah pengetahuan tentang politik, dan merupakan faktor yang secara konsisten membentuk keputusan seseorang dalam politik.

Semenjak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ketok palu di DPR RI melalui rapat paripurna pada hari Senin, 5 Oktober 2020, hampir setiap hari setelahnya sampai saat ini kita menyaksikan demonstrasi besar-besaran. Tidak hanya di ibukota negara saja, tetapi hampir di setiap ibukota provinsi di Indonesia. Hal yang bersamaan dengan masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Meskipun sama-sama berlangsung di tengah pandemi Covid-19, tetapi antusias dan gairah publik dalam menyikapinya jauh berbeda. Semenjak dimulainya masa kampanye Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 26 September lalu sampai saat ini, yang memang prosesnya berlangsung biasa-biasa saja dan tidak menarik perhatian, seperti halnya protes publik terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

Keterlibatan warga negara pada proses pilkada tergantung pada kepercayaan. Semantara itu, keterlibatan warga negara dalam bentuk demonstrasi adalah tindakan politik yang tumbuh subur pada ketidakpercayaan. Ada poin penting yang tergambarkan dari dua proses keterlibatan politik tersebut. Ketika warga negara menunjukkan rasa tidak percaya terhadap proses pilkada atau calon kepala daerah yang akan mereka pilih, maka akan menurunkan tingkat keterlibatan politik mereka. Berikutnya, warga negara tidak akan melakukan demonstrasi ketika mereka percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun elit politik. Dua bentuk keterlibatan politik tersebut menunjukkan motivasi yang berlawanan, tetapi berasal dari motivasi yang jelas sama dalam hal tujuan politik dan demokrasi, yaitu atas dasar untuk kebaikan bersama.

Kehidupan politik pada dasarnya bersifat konfrontatif. Warga negara mungkin lebih bergairah untuk terlibat dalam kehidupan politik ketika mereka marah dan meyakini bahwa orang lain atau pemimpin politik tidak dapat dipercaya. Ketika kesal, mereka lebih mungkin untuk mengambil tindakan langsung, salah satunya adalah menyampaikan pendapat dengan cara turun ke jalan.

Keterlibatan adalah kebalikan dari isolasi, dan memang melibatkan keterlibatan dengan orang lain. Dalam mengakui suatu hubungan dengan orang lain, seseorang tidak dapat menghindar dari partisipasi aktif dengan tema-tema yang menjadi perhatian orang lain, salah satunya adalah terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Ini menjelaskan bahwa keterlibatan politik memfasilitasi perbedaan, dan di sisi lain mengidentifikasi kesamaan.

Berpartisipasi dalam demonstrasi atau gerakan sosial yang legal atau sah, membutuhkan minat aktif dan tingkat kesukarelaan yang lebih tinggi daripada jenis keterlibatan politik lainnya, konsisten untuk berpartisipasi dalam isu sosial, serta tingkat resiko yang cukup besar. Demonstrasi atau gerakan sosial mungkin tidak bertahan cukup lama, tergantung pada tingkat perhatian dalam isu sosial dan kesukarelaan. Tetapi di sisi lain juga dapat menyebabkan kegiatan komunal terkait dalam jangka panjang.

Sementara itu, proses pilkada merupakan peristiwa satu kali lima tahun, atau hanya diadakan selama periode tertentu. Muaranya adalah partisipasi warga negara dalam memberikan hak pilih. Tindakannya sederhana dan waktu yang dibutuhkan pun mungkin tidak sampai 5 menit. Tentukan pilihan, datang ke TPS, coblos, lalu pulang. Tetapi terasa dampaknya sampai 5 tahun ke depan. Segala proses pilkada mengajarkan warga negara tentang politik dan meningkatkan perhatian dalam urusan publik. Hal demikian sangat penting untuk demokrasi yang sehat.

Berdasarkan catatan Bawaslu RI, penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2018, total persentase rata-rata partisipasi pemilih di 17 provinsi hanya mencapai 69 persen. Beberapa penyebabnya yang perlu untuk menjadi perhatian adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menggunakan hak pilih, tidak percaya terhadap pemerintah, kurangnya minat dalam politik, kurangnya paparan media masa terhadap pentingnya proses politik, atau kampanye yang tidak efektif.

Secara de jure, pemerintah harus berjalan ideal sebagaimana mestinya, tetapi secara de facto tidak demikian. Dua hal yang juga sudah dapat kita pahami bersama. Hal ini memaksa supaya perlu dicari keseimbangan dalam kehidupan demokrasi.

Keseimbangan apa yang harus dicapai antara representasi pemerintah dan partisipasi langsung warga negara; antara tanggung jawab pemerintah dan hak warga negara; antara wacana pemerintah dan tindakan warga negara; antara kepentingan pribadi elit politik dan semangat warga negara; antara kebebasan dan persamaan; antara pertimbangan yang penuh alasan dan mobilisasi masa yang penuh gairah; antara kesatuan dan keragaman; antara kesetiaan dan perbedaan pendapat. Beberapa pertanyaan yang harus terjawab, dan jawabannya dapat berimplikasi pada perilaku dan tindakan warga negara dalam segala hal yang terkait dengan keterlibatan politik di negara demokarasi. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]