Penolakan UU Ciptaker, Fraksi PKS: Pemerintah Bertanggungjawab Redakan Situasi


Ahad, 11 Oktober 2020 - 07:09:50 WIB
Penolakan UU Ciptaker, Fraksi PKS: Pemerintah Bertanggungjawab Redakan Situasi Dr. Netty Prasetiyani, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengaku prihatin dengan aksi demo penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dan menyebut pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi. Apalagi penolakan tersebut tidak hanya disuarakan buruh, mahasiwa dan pelajar, namun  juga disuarakan akademisi dan pimpinan daerah.  

"Pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi dengan cara-cara persuasif. Jangan bersikap seolah bersembunyi tangan setelah melempar batu," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id , Sabtu, (10/10).

Anggota Komisi IX itu menganggap unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi undang-undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh. Ia meminta pemerintah tidak membiarkan tafsir yang ada di masyarakat. "Tolong tunjukkan dengan jujur mana naskah final Undang-undang Ciptaker hasil pembahasan Panja dan Timus Baleg DPR RI?," tegasnya.

"Bagaimana mungkin  bisa terjadi sebuah undang-undang disahkan sementara anggota panja-nya saja saja mengaku belum menerima naskah otentiknya?," imbuhnya.

Netty menambahkan, sejak awal diluncurkan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan, investasi dan klaster lainnya dalam RUU Omnibus Law Ciptaker sudah menuai kontroversi. Ditambah lagi rancangan undang-undangnya dibahas dengan tergesa-gesa. "Ketergesaan tersebut membuat akses dan partisipasi masyarakat terbatas dalam memberi masukan dan koreksi atas RUU yang  menyinkronkan 79 UU dan terdiri dari 1203 pasal tersebut," ucapnya.

Selain itu, Netty memandang selama masa pembahasan, Fraksi PKS menilai bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dengan waktu cukup, sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya. Dia juga berpesan  agar tetap waspada dan jangan sampai ada penumpang gelap dalam proses menyuarakan pendapat.

"Jaga ketertiban, jangan anarkis, dan patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak," imbaunya.

loading...
 Sumber : Republika /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]