Jokowi Bantah Isu UMP sampai Cuti Dihapus


Jumat, 09 Oktober 2020 - 18:13:26 WIB
Jokowi Bantah Isu UMP sampai Cuti Dihapus Jokowi memberikan keterangan Pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Istana Bogor, 9 Oktober 2020. (Tangkapan layar Youtube Setpres RI)

HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tidak menghapus hal-hal krusial seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai dengan masalah cuti.

Jokowi mengatakan, unjuk rasa yang terjadi memang akibat adanya hoax atau disinformasi terkait keberadaan UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh informasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial," tegas Jokowi dalam paparannya kepada publik secara virtual, Jumat (9/10/2020).

"Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (upah minimum provinsi) UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada."

Jokowi juga menegaskan, upah minimum yang dikatakan per jam ada juga salah. Tidak ada perubahan upah dengan sistem saat ini.


"Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil."

Terkait dengan PHK, Jokowi lebih jauh juga menegaskan perusahaan tidak bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak.

"Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada," tutur Jokowi. (*)

loading...
 Sumber : CNBC Indonesia /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]