Demo Ricuh Tolak Omnibus Law, Ini 7 Poin Pernyataan Pemerintah 


Kamis, 08 Oktober 2020 - 23:01:41 WIB
Demo Ricuh Tolak Omnibus Law, Ini 7 Poin Pernyataan Pemerintah  Menko Polhukam, Mahfud MD

HARIANHALUAN.COM - Pemerintah akan menindak tegas terhadap kericuhan yang terjadi di tengah-tengah aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

"Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat, semua, semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing, pemerintah, rakyat, masyarakat dan civil society, mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut," ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (8/10/2020).

Mahfud lantas membacakan pernyataan pemerintah menanggapi situasi saat ini. Mahfud menyebut pernyataan itu ditandatanganinya bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Berikut penyataan lengkap pemerintah yang dibacakan Mahfud:

Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah, maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya
  2. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum
  3. Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan
  4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit
  5. Untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat
  6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi
  7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal

loading...
 Sumber : Detik.com /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 25 Oktober 2020 - 15:35:12 WIB

    Survei Indikator Sebut 36 Persen Responden Anggap Indonesia Kurang Demokratis

    Survei Indikator Sebut 36 Persen Responden Anggap Indonesia Kurang Demokratis HARIANHALUAN.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tren dukungan demokrasi mengalami penurunan di survei sebelumnya. Lembaga survei Indikator tersebut merilis penelitian terkait d.
  • Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:58:39 WIB

    3 Remaja Ditangkap Gegara Keroyok Anggota Polisi saat Demo

    3 Remaja Ditangkap Gegara Keroyok Anggota Polisi saat Demo HARIANHALUAN.COM - Tiga orang remaja dan tiga orang penadah terpaksa diamankan polisi, karena terlibat kasus pengeroyokan terhadap anggota Polri di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat pada saat demo tanggal 8 Oktober 2020 kemarin.
  • Selasa, 20 Oktober 2020 - 16:10:19 WIB

    Luhut Sindir Pendemo: Lagi Susah Gini Masih Demo-demo!

    Luhut Sindir Pendemo: Lagi Susah Gini Masih Demo-demo! HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan sindiran kepada masyarakat Indonesia yang masih berdemo di kondisi seperti saat ini..
  • Selasa, 20 Oktober 2020 - 13:03:28 WIB

    Demo Diadang Kawat Berduri, Mahasiswa Gagal Tembus Istana

    Demo Diadang Kawat Berduri, Mahasiswa Gagal Tembus Istana HARIANHALUAN.COM - Massa aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) gagal mencapai Istana Kepresidenan Jakarta karena diadang barikade kawat berduri..
  • Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:57:03 WIB

    Pendemo Mulai Berdatangan di Patung Kuda Jakarta

    Pendemo Mulai Berdatangan di Patung Kuda Jakarta HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 5.000 massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dijadwalkan akan menggelar demo menentang RUU Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini..

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]